Komisi A DPRD Beri Catatan Anies untuk Perketat Protokol Mal

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 13 Agustus 2020
Komisi A DPRD Beri Catatan Anies untuk Perketat Protokol Mal

Petugas memeriksa suhu tubuh pengunjung pusat perbelanjaan Plaza Indonesia di Jakarta, Kamis (5/3/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pras.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta mendorong Gubernur Anies Baswedan untuk memperpanjang kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi fase I. Selain itu, penerapan protokol kesehatan di mal-mal harus menjadi perhatian.

Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengatakan, Pemprov DKI harus mengawasi ketat protokol kesehatan di area mal agar tidak menjadi klaster baru kasus corona. Menurutnya, hal itu bisa membuat masyarakat mau berkunjung ke pusat perbelanjaan modern itu.

Baca Juga:

PSI Minta Anies Tambah Petugas Pengawas di Perkantoran

"Diperpanjang tapi mal tetap buka untuk perputaran ekonomi kita tetap jalan. Yang penting protokol kesehatan," kata Hasbiallah saat dihubungi Kamis (13/8).

Hasbiallah pun menyoroti Pemda DKI yang kerap membuat kebijakan, namun kebijakan itu tidak diiringan dengan penerapan yang baik. Contohnya PSBB saat ini yang dinilai kurang berjalan baik lantaran pengawasan masih lemah.

"Kadang-kadang Pemprov DKI ini pinter ngasih ide, tapi implementasi gak ada," paparnya.

Pengunjung menaiki eskalator yang terpasang panduan jaga jarak fisik saat hari pertama pembukaan kembali pusat perbelanjaan di Pondok Indah Mall, Jakarta, Senin (15/6/2020). (ANTARA FOTO/Aprillio Akba
Pengunjung menaiki eskalator yang terpasang panduan jaga jarak fisik saat hari pertama pembukaan kembali pusat perbelanjaan di Pondok Indah Mall, Jakarta, Senin (15/6/2020). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Anggota Komisi A ini juga menyayankan kinerja Pemprov DKI yang lemah melakukan pengawasan di perkampungan. Sebab masih banyak warga yang abai menaati protokol kesehatan penularan COVID-19.

"Lihat deh di kampung-kampung di Jakarta, di komplek-komplek di kampung-kampung berapa banyak yang pakai masker, berapa persen yang mematuhi PSBB dikit sekali gak sampai 70 persen," ungkapnya.

Baca Juga:

Anies Didesak Sediakan Internet di Kantor RW Hingga Perkampungan Padat

Menurutnya, aturan tak berjalan lancar bila pemerintah tak menggandeng Polri dan TNI dalam melaksanakan pengawasan. Untuk itu, Pemda harus bersama aparat ketahanan negara terapkan PSBB DKI.

"Pengawasan musti ketat, ide bagus itu kalau koordinasi dengan kepolisian dengan tentara itu turun juga di bawah membantu satpol PP. Karena kalau kita mengandalkan satpol PP gak mampu," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Gerindra Minta Anies Kaji Ulang Pergub Kantong Plastik

#Anies Baswedan #Virus Corona #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan