Komisi A DPRD Beri Catatan Anies untuk Perketat Protokol Mal

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 13 Agustus 2020
Komisi A DPRD Beri Catatan Anies untuk Perketat Protokol Mal

Petugas memeriksa suhu tubuh pengunjung pusat perbelanjaan Plaza Indonesia di Jakarta, Kamis (5/3/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pras.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta mendorong Gubernur Anies Baswedan untuk memperpanjang kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi fase I. Selain itu, penerapan protokol kesehatan di mal-mal harus menjadi perhatian.

Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengatakan, Pemprov DKI harus mengawasi ketat protokol kesehatan di area mal agar tidak menjadi klaster baru kasus corona. Menurutnya, hal itu bisa membuat masyarakat mau berkunjung ke pusat perbelanjaan modern itu.

Baca Juga:

PSI Minta Anies Tambah Petugas Pengawas di Perkantoran

"Diperpanjang tapi mal tetap buka untuk perputaran ekonomi kita tetap jalan. Yang penting protokol kesehatan," kata Hasbiallah saat dihubungi Kamis (13/8).

Hasbiallah pun menyoroti Pemda DKI yang kerap membuat kebijakan, namun kebijakan itu tidak diiringan dengan penerapan yang baik. Contohnya PSBB saat ini yang dinilai kurang berjalan baik lantaran pengawasan masih lemah.

"Kadang-kadang Pemprov DKI ini pinter ngasih ide, tapi implementasi gak ada," paparnya.

Pengunjung menaiki eskalator yang terpasang panduan jaga jarak fisik saat hari pertama pembukaan kembali pusat perbelanjaan di Pondok Indah Mall, Jakarta, Senin (15/6/2020). (ANTARA FOTO/Aprillio Akba
Pengunjung menaiki eskalator yang terpasang panduan jaga jarak fisik saat hari pertama pembukaan kembali pusat perbelanjaan di Pondok Indah Mall, Jakarta, Senin (15/6/2020). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Anggota Komisi A ini juga menyayankan kinerja Pemprov DKI yang lemah melakukan pengawasan di perkampungan. Sebab masih banyak warga yang abai menaati protokol kesehatan penularan COVID-19.

"Lihat deh di kampung-kampung di Jakarta, di komplek-komplek di kampung-kampung berapa banyak yang pakai masker, berapa persen yang mematuhi PSBB dikit sekali gak sampai 70 persen," ungkapnya.

Baca Juga:

Anies Didesak Sediakan Internet di Kantor RW Hingga Perkampungan Padat

Menurutnya, aturan tak berjalan lancar bila pemerintah tak menggandeng Polri dan TNI dalam melaksanakan pengawasan. Untuk itu, Pemda harus bersama aparat ketahanan negara terapkan PSBB DKI.

"Pengawasan musti ketat, ide bagus itu kalau koordinasi dengan kepolisian dengan tentara itu turun juga di bawah membantu satpol PP. Karena kalau kita mengandalkan satpol PP gak mampu," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Gerindra Minta Anies Kaji Ulang Pergub Kantong Plastik

#Anies Baswedan #Virus Corona #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Langkah ini diambil agar Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum yang kuat dalam menangani persoalan mendesak yang bersentuhan langsung dengan rakyat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Bagikan