Komisi A DPRD Beri Catatan Anies untuk Perketat Protokol Mal

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 13 Agustus 2020
Komisi A DPRD Beri Catatan Anies untuk Perketat Protokol Mal

Petugas memeriksa suhu tubuh pengunjung pusat perbelanjaan Plaza Indonesia di Jakarta, Kamis (5/3/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pras.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta mendorong Gubernur Anies Baswedan untuk memperpanjang kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi fase I. Selain itu, penerapan protokol kesehatan di mal-mal harus menjadi perhatian.

Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengatakan, Pemprov DKI harus mengawasi ketat protokol kesehatan di area mal agar tidak menjadi klaster baru kasus corona. Menurutnya, hal itu bisa membuat masyarakat mau berkunjung ke pusat perbelanjaan modern itu.

Baca Juga:

PSI Minta Anies Tambah Petugas Pengawas di Perkantoran

"Diperpanjang tapi mal tetap buka untuk perputaran ekonomi kita tetap jalan. Yang penting protokol kesehatan," kata Hasbiallah saat dihubungi Kamis (13/8).

Hasbiallah pun menyoroti Pemda DKI yang kerap membuat kebijakan, namun kebijakan itu tidak diiringan dengan penerapan yang baik. Contohnya PSBB saat ini yang dinilai kurang berjalan baik lantaran pengawasan masih lemah.

"Kadang-kadang Pemprov DKI ini pinter ngasih ide, tapi implementasi gak ada," paparnya.

Pengunjung menaiki eskalator yang terpasang panduan jaga jarak fisik saat hari pertama pembukaan kembali pusat perbelanjaan di Pondok Indah Mall, Jakarta, Senin (15/6/2020). (ANTARA FOTO/Aprillio Akba
Pengunjung menaiki eskalator yang terpasang panduan jaga jarak fisik saat hari pertama pembukaan kembali pusat perbelanjaan di Pondok Indah Mall, Jakarta, Senin (15/6/2020). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Anggota Komisi A ini juga menyayankan kinerja Pemprov DKI yang lemah melakukan pengawasan di perkampungan. Sebab masih banyak warga yang abai menaati protokol kesehatan penularan COVID-19.

"Lihat deh di kampung-kampung di Jakarta, di komplek-komplek di kampung-kampung berapa banyak yang pakai masker, berapa persen yang mematuhi PSBB dikit sekali gak sampai 70 persen," ungkapnya.

Baca Juga:

Anies Didesak Sediakan Internet di Kantor RW Hingga Perkampungan Padat

Menurutnya, aturan tak berjalan lancar bila pemerintah tak menggandeng Polri dan TNI dalam melaksanakan pengawasan. Untuk itu, Pemda harus bersama aparat ketahanan negara terapkan PSBB DKI.

"Pengawasan musti ketat, ide bagus itu kalau koordinasi dengan kepolisian dengan tentara itu turun juga di bawah membantu satpol PP. Karena kalau kita mengandalkan satpol PP gak mampu," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Gerindra Minta Anies Kaji Ulang Pergub Kantong Plastik

#Anies Baswedan #Virus Corona #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan