Komisi A DPRD Beri Catatan Anies untuk Perketat Protokol Mal


Petugas memeriksa suhu tubuh pengunjung pusat perbelanjaan Plaza Indonesia di Jakarta, Kamis (5/3/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pras.
MerahPutih.com - Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta mendorong Gubernur Anies Baswedan untuk memperpanjang kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi fase I. Selain itu, penerapan protokol kesehatan di mal-mal harus menjadi perhatian.
Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengatakan, Pemprov DKI harus mengawasi ketat protokol kesehatan di area mal agar tidak menjadi klaster baru kasus corona. Menurutnya, hal itu bisa membuat masyarakat mau berkunjung ke pusat perbelanjaan modern itu.
Baca Juga:
"Diperpanjang tapi mal tetap buka untuk perputaran ekonomi kita tetap jalan. Yang penting protokol kesehatan," kata Hasbiallah saat dihubungi Kamis (13/8).
Hasbiallah pun menyoroti Pemda DKI yang kerap membuat kebijakan, namun kebijakan itu tidak diiringan dengan penerapan yang baik. Contohnya PSBB saat ini yang dinilai kurang berjalan baik lantaran pengawasan masih lemah.
"Kadang-kadang Pemprov DKI ini pinter ngasih ide, tapi implementasi gak ada," paparnya.

Anggota Komisi A ini juga menyayankan kinerja Pemprov DKI yang lemah melakukan pengawasan di perkampungan. Sebab masih banyak warga yang abai menaati protokol kesehatan penularan COVID-19.
"Lihat deh di kampung-kampung di Jakarta, di komplek-komplek di kampung-kampung berapa banyak yang pakai masker, berapa persen yang mematuhi PSBB dikit sekali gak sampai 70 persen," ungkapnya.
Baca Juga:
Anies Didesak Sediakan Internet di Kantor RW Hingga Perkampungan Padat
Menurutnya, aturan tak berjalan lancar bila pemerintah tak menggandeng Polri dan TNI dalam melaksanakan pengawasan. Untuk itu, Pemda harus bersama aparat ketahanan negara terapkan PSBB DKI.
"Pengawasan musti ketat, ide bagus itu kalau koordinasi dengan kepolisian dengan tentara itu turun juga di bawah membantu satpol PP. Karena kalau kita mengandalkan satpol PP gak mampu," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
