Komentar Ketua Apindo Terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 04 Mei 2019
Komentar Ketua Apindo Terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota

Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani (foto:Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani memberikan komentar terkait rencana pemindahan ibu kota yang digulirkan oleh Presiden Jokowi.

Hariyadi menilai rencana tersebut kepindahan ibu kota ke luar pulau Jawa merupakan ide yang bagus. Tetapi, ia mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan suatu rencana jangka panjang.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani

"Jadi pemindahan ibukota itu ide bagus untuk buat daerah pertumbuhan baru, tapi harus diingat bahwa sifat pemindahan ibukota itu jangka panjang," ujar Hariyadi Hariyadi di sela-sela peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan Semester II 2018 No.32 Edisi Maret 2019 yang mengusung tema “Penguatan Intermediasi di tengah Ketidakpastian Ekonomi Global” di Jakarta, Jumat (3/5)

Hariyadi menjelaskan, sebuah proyek jangka panjang, memerlukan persiapan tata ruang, dana, dan kesiapan daerah, serta hal-hal lainnya, yang jelas tidak mungkin diselesaikan dalam waktu lima tahun.

"Dan lima tahun itu masa bakti presiden yang nanti ini akan berjalan. Jadi Jadi harus dipertimbangkan jangan sampai nanti tidak ada payung hukum yang kuat dan nanti ganti presiden lima tahun lagi tidak jalan Akibatnya rugikan kita semua," ujar Hariyadi dilansir Antara.

Ia mencontohkan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), yang saat ini berganti nama menjadi PT Dirgantara indonesia (PTDI), dahulunya pemerintah mengeluarkan banyak biaya untuk mengembangkan industri pesawat dalam negeri.

"Tapi karena terjadi pergantian pemerintahan gak diteruskan. Lalu itu bagaimana? Investasi sudah dikeluarkan sedemikian banyak. Jangan sampai masalah ibu kota seperti itu," katanya.

Jakarta

Menurut Hariyadi, perlu jaminan jangka panjang bahwa rencana pemindahan ibukota itu akan terus berjalan siapapun presidennya.

"Ini kelemahan yang kita tidak punya GBHN seperti dulu. Kalau dulu ada tap MPR, lembaga tertinggi negara. Saat ini tidak ada lembaga tertinggi negara dan semua sama lembaga tinggi dan ini harus jadi faktor yang dipertimbangkan," pungkasnya. (*)

# Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tidak Dirasakan Dunia Usaha, Malah Tekanan Biaya Meningkat
Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor utama yang menekan kinerja usaha, terutama bagi sektor yang bergantung pada bahan baku impor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Mei 2026
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tidak Dirasakan Dunia Usaha, Malah Tekanan Biaya Meningkat
Indonesia
Uang Saku Peserta Magang Bakal Dibebankan ke Pengusaha, Apindo Minta Kejelasan Pemerintah
Perusahaan berpotensi menjadi lebih selektif bahkan cenderung enggan menerima peserta magang dalam jumlah besar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 April 2026
Uang Saku Peserta Magang Bakal Dibebankan ke Pengusaha, Apindo Minta Kejelasan Pemerintah
Indonesia
Apindo Tegaskan WFH Pekerja Swasta Hanya Imbauan,Tidak Bisa Diterapkan di Semua Lini
Apindo memandang, kebijakan itu sebaiknya tetap bersifat imbauan yang adaptif dan berbasis kepercayaan kepada dunia usaha.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 April 2026
Apindo  Tegaskan WFH Pekerja Swasta Hanya Imbauan,Tidak Bisa Diterapkan di Semua Lini
Indonesia
Audiensi dengan APINDO, Presiden Prabowo Dorong Industri Serap Tenaga Kerja
Presiden menerima audiensi APINDO di Hambalang. Tekankan pentingnya industri menciptakan lapangan kerja serta memperkuat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Februari 2026
Audiensi dengan APINDO, Presiden Prabowo Dorong Industri Serap Tenaga Kerja
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
Pengusaha Minta Indonesia Tiru India atau Filipina Dalam Terapkan Sistem Outsourcing
Melalui peningkatan pengawasan sertifikasi pada perusahaan penyalur, pemerintah bisa memastikan pekerja outsourcing mendapatkan haknya sesuai regulasi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Mei 2025
Pengusaha Minta Indonesia Tiru India atau Filipina Dalam Terapkan Sistem Outsourcing
Bagikan