KKB Lebih Tepat Diselesaikan dengan Pendekatan Hukum Dibandingkan Militer
Anggota Komisi III, Arsul Sani. Foto: Antara
MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong agar pemerintah dan aparat konsisten memberantas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dengan pendekatan penegakan hukum berbasiskan sistem peradilan pidana.
Menurut anggota Komisi III DPR Arsul Sani, pendekatan ini lebih tepat dibandingkan dengan pendekatan militer atau pendekatan perang.
"Jika diterapkan pendekatan militer, maka isu separatisme Papua atau Papua merdeka akan lebih kencang di luar negeri dan hal tersebut akan berbahaya bagi keutuhan NKRI dan masyarakat," ujar Arsul dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7).
Arsul mengatakan, dengan pendekatan penegakan hukum, maka tindakan KKB di Papua akan masuk dalam kategori kejahatan, yakni pembunuhan, makar atau tindak pidana lainnya. Karena itu, perlu diproses dan ditindak secara hukum.
"Apakah dalam pendekatan penegakan hukum tersebut, TNI tidak dilibatkan? TNI tetap dilibatkan, tetapi dalam posisi diperbantukan atau memback-up Polri dalam menumpas dan menindak KKB," ujarnya.
Menurut Arsul, pendekatan penegakan hukum ini sudah berjalan baik selama ini. Namun dengan catatan perlu diperkuat lagi dengan penambahan personil polisi dan koordinasi antar lembaga seperti TNI, Polri, dan BIN.
Selain itu, kata Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, pendekatan lain tetap terus dijalankan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Misalnya, pendekatan manusiawi, dan pendekatan pembangunan, yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah.
Namun, di sisi lain, lanjut Arsul, ada persoalan transparansi, korupsi dan dana Otsus yang belum maksimal.
"Jadi, kita berharap juga dengan adanya pemekaran DOB (daerah otonomi baru), bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, adanya pemerataan dan keadilan," pungkas Arsul.
Diketahui, KKB kembali melakukan teror di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, pada Sabtu (16/7). Akibatnya, 10 orang meninggal dunia. Aparat keamanan saat ini sedang memburu para pelaku dari KKB. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap