KKB Lebih Tepat Diselesaikan dengan Pendekatan Hukum Dibandingkan Militer

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 20 Juli 2022
KKB Lebih Tepat Diselesaikan dengan Pendekatan Hukum Dibandingkan Militer

Anggota Komisi III, Arsul Sani. Foto: Antara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong agar pemerintah dan aparat konsisten memberantas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dengan pendekatan penegakan hukum berbasiskan sistem peradilan pidana.

Menurut anggota Komisi III DPR Arsul Sani, pendekatan ini lebih tepat dibandingkan dengan pendekatan militer atau pendekatan perang.

"Jika diterapkan pendekatan militer, maka isu separatisme Papua atau Papua merdeka akan lebih kencang di luar negeri dan hal tersebut akan berbahaya bagi keutuhan NKRI dan masyarakat," ujar Arsul dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7).

Arsul mengatakan, dengan pendekatan penegakan hukum, maka tindakan KKB di Papua akan masuk dalam kategori kejahatan, yakni pembunuhan, makar atau tindak pidana lainnya. Karena itu, perlu diproses dan ditindak secara hukum.

"Apakah dalam pendekatan penegakan hukum tersebut, TNI tidak dilibatkan? TNI tetap dilibatkan, tetapi dalam posisi diperbantukan atau memback-up Polri dalam menumpas dan menindak KKB," ujarnya.

Menurut Arsul, pendekatan penegakan hukum ini sudah berjalan baik selama ini. Namun dengan catatan perlu diperkuat lagi dengan penambahan personil polisi dan koordinasi antar lembaga seperti TNI, Polri, dan BIN.

Selain itu, kata Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, pendekatan lain tetap terus dijalankan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Misalnya, pendekatan manusiawi, dan pendekatan pembangunan, yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah.

Namun, di sisi lain, lanjut Arsul, ada persoalan transparansi, korupsi dan dana Otsus yang belum maksimal.

"Jadi, kita berharap juga dengan adanya pemekaran DOB (daerah otonomi baru), bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, adanya pemerataan dan keadilan," pungkas Arsul.

Diketahui, KKB kembali melakukan teror di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, pada Sabtu (16/7). Akibatnya, 10 orang meninggal dunia. Aparat keamanan saat ini sedang memburu para pelaku dari KKB. (Pon)

#Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) #Papua #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR RI Setujui Perubahan Besar Prolegnas 2025-2029, RUU Perampasan Aset hingga Pemilu Resmi Masuk Prioritas
Persetujuan ini didukung oleh seluruh fraksi partai politik dan anggota DPR yang hadir
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
DPR RI Setujui Perubahan Besar Prolegnas 2025-2029, RUU Perampasan Aset hingga Pemilu Resmi Masuk Prioritas
Indonesia
KKB Pimpinan Elkius Kobak Kembali Berulah, Tembak dan Bakar Rumah Korban seperti Dilaporkan Kaops Satgas Damai Cartenz
Diperkirakan anggota KKB berjumlah enam orang dan salah satunya membawa senjata panjang dengan teleskop.
Frengky Aruan - Selasa, 23 September 2025
KKB Pimpinan Elkius Kobak Kembali Berulah, Tembak dan Bakar Rumah Korban seperti Dilaporkan Kaops Satgas Damai Cartenz
Indonesia
DPR Sahkan APBN 2026 Senilai Rp 3.842 Triliun, Berikut Rinciannya
DPR mengesahkan APBN 2026 senilai Rp 3.842 triliun, Selasa (23/9). APBN ini akan menjadi dasar kebijakan fiskal Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
DPR Sahkan APBN 2026 Senilai Rp 3.842 Triliun, Berikut Rinciannya
Indonesia
DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN
DPR sudah menerima lima surat dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Surat tersebut membahas calon anggota LPS hingga RUU BUMN.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN
Indonesia
Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, PKB Optimistis Bisa Tingkatkan Layanan Pendidikan di Indonesia
Kementerian Agama segera membentuk Ditjen Pesantren. Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, menyambut positif langkah tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, PKB Optimistis Bisa Tingkatkan Layanan Pendidikan di Indonesia
Indonesia
Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali
Transformasi Polri sudah mulai terlihat dari adanya istilah Promoter serta Presisi.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali
Indonesia
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis
Meski penggunaan patwal atau sirene dan strobo hanya dibolehkan bagi pimpinan lembaga negara, dia meminta agar Polri tetap memperketat penggunaannya.
Frengky Aruan - Senin, 22 September 2025
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis
Indonesia
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Yahya mendesak pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran dan menyarankan BGN membuka kanal pengaduan publik
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Indonesia
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Sandi menyarankan Kementerian Kesehatan, BGN, dan BPJPH, untuk segera menarik food tray yang terindikasi non-halal dan menggantinya dengan produk yang terjamin kehalalannya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Indonesia
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Kesepakatan antara Pertamina dan SPBU swasta mencakup empat hal
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Bagikan