Ketua Komisi D DPRD DKI: TPU Harus Bebas Pungli

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 09 Mei 2023
Ketua Komisi D DPRD DKI: TPU Harus Bebas Pungli

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah memberikan pandangannya pada rapat kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/5). ANTARA/Ricky Prayoga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Masyarakat Jakarta mengeluhkan masih terjadi aksi pungutan liar (pungli) oleh oknum petugas tempat pemakaman umum (TPU) di ibu kota. Aksi pungli menyasar warga yang tengah berduka.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah meminta Pemprov untuk memberi pengawasan ekstra ketat agar TPU bebas dari pungutan liar.

Baca Juga

Mantan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik Meninggal Dunia

Kata Ida, TPU yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memberikan layanan terbaik, terlebih bagi warga yang sedang mengalami kedukaan.

"Petugas di TPU harus punya etos kerja dan empati. Jangan sampai warga yang sedang berduka dan kesulitan makin terbebani dengan adanya pungli," kata Ida, Selasa (9/5).

Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan, kawasan TPU yang dikelola Dinas Pertamanan dan Hutan Kota juga harus steril dari oknum-oknum yang mengaku bekerja di area TPU tapi bukan petugas resmi.

"TPU dijaga anggota pengamanan, kalau ada oknum-oknum ini harus ditindak tegas dan jangan ada kongkalikong. Sebab, saya masih mendapat laporan ada petugas tidak resmi di area TPU yang kerap melakukan pungli, baik saat proses pemakaman hingga meminta uang perawatan makam," terangnya.

Baca Juga

DPRD DKI Minta Pemprov Lakukan Pendataan Detail terhadap Pendatang Baru

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta dengan persetujuan DPRD telah menganggarkan adanya Petugas Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di TPU yang juga bertugas merawat makam. Secara resmi, saat ini sudah ada penganggaran untuk penataan dan perawatan makam.

"Kalau dari ahli waris atau peziarah memberikan rejeki kepada petugas ya silakan saja. Tapi, sekali lagi jangan mematok harga atau biaya perawatan. Kalau ada makam atau TPU tidak terawat dengan baik ya Dinas Pertamanan harus ada teguran atau sanksi kepada petugas di lapangan," ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemprov DKI juga sudah menyediakan tenda gratis untuk mendukung prosesi pemakaman. Sehingga, ini bisa memudahkan dan membantu warga.

"Saya juga sudah meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk menginventarisir kelayakan tenda gratis di TPU-TPU. Kalau memang ada kebutuhan silakan diajukan kebutuhan anggarannya," bebernya.

Sebagai Wakil Rakyat, Ida juga akan mendorong agar Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk mengalokasikan anggaran pengadaan rumput makam.

"Ini tentu menjadi salah satu bentuk kepedulian dan memberikan pelayanan terbaik kepada warga," ucapnya. (Asp).

Baca Juga

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi Pamit Bakal Nyaleg DPR RI

#DPRD DKI Jakarta #Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta #Komisi D DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Bagikan