Ketua Komisi D DPRD DKI: TPU Harus Bebas Pungli
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah memberikan pandangannya pada rapat kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/5). ANTARA/Ricky Prayoga
MerahPutih.com - Masyarakat Jakarta mengeluhkan masih terjadi aksi pungutan liar (pungli) oleh oknum petugas tempat pemakaman umum (TPU) di ibu kota. Aksi pungli menyasar warga yang tengah berduka.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah meminta Pemprov untuk memberi pengawasan ekstra ketat agar TPU bebas dari pungutan liar.
Baca Juga
Kata Ida, TPU yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memberikan layanan terbaik, terlebih bagi warga yang sedang mengalami kedukaan.
"Petugas di TPU harus punya etos kerja dan empati. Jangan sampai warga yang sedang berduka dan kesulitan makin terbebani dengan adanya pungli," kata Ida, Selasa (9/5).
Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan, kawasan TPU yang dikelola Dinas Pertamanan dan Hutan Kota juga harus steril dari oknum-oknum yang mengaku bekerja di area TPU tapi bukan petugas resmi.
"TPU dijaga anggota pengamanan, kalau ada oknum-oknum ini harus ditindak tegas dan jangan ada kongkalikong. Sebab, saya masih mendapat laporan ada petugas tidak resmi di area TPU yang kerap melakukan pungli, baik saat proses pemakaman hingga meminta uang perawatan makam," terangnya.
Baca Juga
DPRD DKI Minta Pemprov Lakukan Pendataan Detail terhadap Pendatang Baru
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta dengan persetujuan DPRD telah menganggarkan adanya Petugas Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di TPU yang juga bertugas merawat makam. Secara resmi, saat ini sudah ada penganggaran untuk penataan dan perawatan makam.
"Kalau dari ahli waris atau peziarah memberikan rejeki kepada petugas ya silakan saja. Tapi, sekali lagi jangan mematok harga atau biaya perawatan. Kalau ada makam atau TPU tidak terawat dengan baik ya Dinas Pertamanan harus ada teguran atau sanksi kepada petugas di lapangan," ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemprov DKI juga sudah menyediakan tenda gratis untuk mendukung prosesi pemakaman. Sehingga, ini bisa memudahkan dan membantu warga.
"Saya juga sudah meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk menginventarisir kelayakan tenda gratis di TPU-TPU. Kalau memang ada kebutuhan silakan diajukan kebutuhan anggarannya," bebernya.
Sebagai Wakil Rakyat, Ida juga akan mendorong agar Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk mengalokasikan anggaran pengadaan rumput makam.
"Ini tentu menjadi salah satu bentuk kepedulian dan memberikan pelayanan terbaik kepada warga," ucapnya. (Asp).
Baca Juga
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi Pamit Bakal Nyaleg DPR RI
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet