Ketua DPRD DKI Tegaskan JakPro tidak Boleh Sentuh APBD untuk Gelaran Formula E


Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Jakarta kembali menjadi tuan rumah Formula E musim 2023 pada 3-4 Juni mendatang. Sejauh ini, susunan kepanitiaan untuk event balap mobil listrik itu tengah dipersiapkan.
Terkait Formula E, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi merestui penyelenggaraan ajang internasional itu. Tetapi, ia menegaskan bahwa PT Jakarta Propertindo (JakPro) untuk tidak memakai APBD DKI dalam menyelenggarakan event yang diinisiasi oleh Anies Baswedan itu.
Baca Juga
"APBD tidak boleh disentuh lagi," tegas Prasetyo di Jakarta, Minggu (15/1).
Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, untuk lebih jelasnya mengenai ajang Jakarta E-Prix tersebut bisa ditanyakan langsung kepada JakPro sebagai pihak yang diamanatkan sebagai penanggungjawab.
"Formula e tanya Jakpro," terang Ketua DPRD DKI dua periode ini.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengizinkan JakPro untuk melanjutkan ajang Formula E di ibu kota.
Baca Juga
Heru juga memperbolehkan JakPro mencari sponsor termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk gelaran internasional itu.
"Silahkan saja, kalau sponsor mau, monggo saja," ujar Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (9/1).
Kendati demikian, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini tidak mengetahui secara pasti apakah Jakpro akan membidik perusahaan BUMN menjadi bagian untuk mensukseskan ajang balap mobil listrik tersebut.
"Itu kan bisnis. Untuk BUMN (khususnya) saya nggak tahu. Bagaimana proposalnya, silahkan saja Jakpro," ungkapnya. (Asp)
Baca Juga
Kader PDIP Minta Pj Heru Tak Contoh Anies yang Tak Terbuka Soal Formula E
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
