Ketua DPRD DKI Tegaskan JakPro tidak Boleh Sentuh APBD untuk Gelaran Formula E

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 15 Januari 2023
Ketua DPRD DKI Tegaskan JakPro tidak Boleh Sentuh APBD untuk Gelaran Formula E

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jakarta kembali menjadi tuan rumah Formula E musim 2023 pada 3-4 Juni mendatang. Sejauh ini, susunan kepanitiaan untuk event balap mobil listrik itu tengah dipersiapkan.

Terkait Formula E, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi merestui penyelenggaraan ajang internasional itu. Tetapi, ia menegaskan bahwa PT Jakarta Propertindo (JakPro) untuk tidak memakai APBD DKI dalam menyelenggarakan event yang diinisiasi oleh Anies Baswedan itu.

Baca Juga

Gelaran Formula E Malam Hari Terancam Batal

"APBD tidak boleh disentuh lagi," tegas Prasetyo di Jakarta, Minggu (15/1).

Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, untuk lebih jelasnya mengenai ajang Jakarta E-Prix tersebut bisa ditanyakan langsung kepada JakPro sebagai pihak yang diamanatkan sebagai penanggungjawab.

"Formula e tanya Jakpro," terang Ketua DPRD DKI dua periode ini.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengizinkan JakPro untuk melanjutkan ajang Formula E di ibu kota.

Baca Juga

Pj Heru Izinkan JakPro Cari Sponsor untuk Formula E 2023

Heru juga memperbolehkan JakPro mencari sponsor termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk gelaran internasional itu.

"Silahkan saja, kalau sponsor mau, monggo saja," ujar Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (9/1).

Kendati demikian, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini tidak mengetahui secara pasti apakah Jakpro akan membidik perusahaan BUMN menjadi bagian untuk mensukseskan ajang balap mobil listrik tersebut.

"Itu kan bisnis. Untuk BUMN (khususnya) saya nggak tahu. Bagaimana proposalnya, silahkan saja Jakpro," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga

Kader PDIP Minta Pj Heru Tak Contoh Anies yang Tak Terbuka Soal Formula E

#Formula E #Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan