Kader PDIP Minta Pj Heru Tak Contoh Anies yang Tak Terbuka Soal Formula E

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 10 Januari 2023
Kader PDIP Minta Pj Heru Tak Contoh Anies yang Tak Terbuka Soal Formula E

Pembalap melaju usai start pada balapan Formula E seri kesembilan di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Sabtu (4/6). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo (JakPro) nyatakan mantap untuk melanjutkan ajang mobil balap Formula E pada tahun 2023 ini.

Namun demikian, Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak mengultimatum Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono untuk tidak mengikuti jejak Anies Baswedan dalam perhelatan Formula E.

Baca Juga:

Pj Heru Izinkan JakPro Cari Sponsor untuk Formula E 2023

"Anies sebaiknya tidak dicontoh oleh Heru. Hingga selesai masa jabatannya, persoalan Formula E tidak kunjung selesai," kata Gilbert di Jakarta, Selasa (10/1).

Sebab pasca pelaksanaan Formula E pada 4 Juni 2022 hingga hari ini JakPro belum juga mengungkap soal keuangan gelaran balap mobil listrik tersebut.

"Jakpro berkali-kali menyatakan akan memberikan hasil audit, menyatakan untung dan terakhir tetap akan melanjutkan sesi berikutnya. Padahal kejelasan besarnya kerugian yang terjadi tidak diungkap dan malah akan melanjutkan sesi kedua dan ketiga setiap tahun," urainya.

"Kesan yang timbul adalah kebobrokan manajemen Pemprov DKI masih akan berlanjut hingga beberapa tahun, dampak kebijakan Anies," lanjut dia.

Sebaiknya, lanjut Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini, JakPro memberikan hasil audit Formula E. Persoalan adanya audit dari BPK yang sedang berjalan tidak menjadi alasan audit oleh kantor akuntan publik tidak bisa dilakukan.

Ia memandang, keterbukaan pengelolaan uang warga Jakarta penting untuk diberi contoh oleh Pj Gubernur Heru. Alasan yang mengatakan JakPro yang bertanggungjawab, juga sekarang B to B, tidak menghilangkan adanya kesalahan manajemen era Anies yang harus dibenahi Heru sebagai gubernur sekarang.

Baca Juga:

JakPro Segera Umumkan Susunan Panitia Formula E 2023

"Kegagalan memberikan hasil audit secara terbuka ke publik bukan hanya tanggung jawab Jakpro semata-mata, tetapi tanggung jawab Pemprov DKI, dalam hal ini Gubernur yang sedang menjabat," ungkapnya.

Diketahui, JakPro selaku penyelenggara tengah mempersiapkan gelaran Formula E di tahun 2023. Pada tahun ini Jakarta diberi kesempatan menggelar Formula E dua sesi pada 3 dan 4 Juni.

Adapun susunan kepanitiaan Formula E tahun 2023 telah memasuki tahap akhir dan akan segera diumumkan kepada publik.

VP Corporate Secretary PT Jakpro, Syachrial Syarif menuturkan, sejak akhir tahun 2022, sejumlah persiapan awal telah dilakukan untuk memastikan seluruh aspek pendukung penyelenggaraan bisa terpenuhi.

Syachrial pun menuturkan pihaknya menerima berbagai masukan dari stakeholders maupun publik agar penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu bisa lebih baik dibandingkan tahun lalu.

"kami masih terus mengkaji secara dinamis format acara dan konsep Jakarta E-Prix 2023, begitu juga dengan potensi para sponsor yang dapat terlibat dalam event tahun ini," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

KPK Pastikan Penyelidikan Kasus Formula E Tetap Lanjut

#PDIP #Formula E #Heru Budi Hartono #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Akun Facebook “Atun Trisnawati” mengunggah narasi yang menyebut Jokowi tak suka dengan keputusan Prabowo
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Indonesia
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 31 Agustus 2025
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Bagikan