Kader PDIP Minta Pj Heru Tak Contoh Anies yang Tak Terbuka Soal Formula E

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 10 Januari 2023
Kader PDIP Minta Pj Heru Tak Contoh Anies yang Tak Terbuka Soal Formula E

Pembalap melaju usai start pada balapan Formula E seri kesembilan di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Sabtu (4/6). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo (JakPro) nyatakan mantap untuk melanjutkan ajang mobil balap Formula E pada tahun 2023 ini.

Namun demikian, Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak mengultimatum Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono untuk tidak mengikuti jejak Anies Baswedan dalam perhelatan Formula E.

Baca Juga:

Pj Heru Izinkan JakPro Cari Sponsor untuk Formula E 2023

"Anies sebaiknya tidak dicontoh oleh Heru. Hingga selesai masa jabatannya, persoalan Formula E tidak kunjung selesai," kata Gilbert di Jakarta, Selasa (10/1).

Sebab pasca pelaksanaan Formula E pada 4 Juni 2022 hingga hari ini JakPro belum juga mengungkap soal keuangan gelaran balap mobil listrik tersebut.

"Jakpro berkali-kali menyatakan akan memberikan hasil audit, menyatakan untung dan terakhir tetap akan melanjutkan sesi berikutnya. Padahal kejelasan besarnya kerugian yang terjadi tidak diungkap dan malah akan melanjutkan sesi kedua dan ketiga setiap tahun," urainya.

"Kesan yang timbul adalah kebobrokan manajemen Pemprov DKI masih akan berlanjut hingga beberapa tahun, dampak kebijakan Anies," lanjut dia.

Sebaiknya, lanjut Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini, JakPro memberikan hasil audit Formula E. Persoalan adanya audit dari BPK yang sedang berjalan tidak menjadi alasan audit oleh kantor akuntan publik tidak bisa dilakukan.

Ia memandang, keterbukaan pengelolaan uang warga Jakarta penting untuk diberi contoh oleh Pj Gubernur Heru. Alasan yang mengatakan JakPro yang bertanggungjawab, juga sekarang B to B, tidak menghilangkan adanya kesalahan manajemen era Anies yang harus dibenahi Heru sebagai gubernur sekarang.

Baca Juga:

JakPro Segera Umumkan Susunan Panitia Formula E 2023

"Kegagalan memberikan hasil audit secara terbuka ke publik bukan hanya tanggung jawab Jakpro semata-mata, tetapi tanggung jawab Pemprov DKI, dalam hal ini Gubernur yang sedang menjabat," ungkapnya.

Diketahui, JakPro selaku penyelenggara tengah mempersiapkan gelaran Formula E di tahun 2023. Pada tahun ini Jakarta diberi kesempatan menggelar Formula E dua sesi pada 3 dan 4 Juni.

Adapun susunan kepanitiaan Formula E tahun 2023 telah memasuki tahap akhir dan akan segera diumumkan kepada publik.

VP Corporate Secretary PT Jakpro, Syachrial Syarif menuturkan, sejak akhir tahun 2022, sejumlah persiapan awal telah dilakukan untuk memastikan seluruh aspek pendukung penyelenggaraan bisa terpenuhi.

Syachrial pun menuturkan pihaknya menerima berbagai masukan dari stakeholders maupun publik agar penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu bisa lebih baik dibandingkan tahun lalu.

"kami masih terus mengkaji secara dinamis format acara dan konsep Jakarta E-Prix 2023, begitu juga dengan potensi para sponsor yang dapat terlibat dalam event tahun ini," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

KPK Pastikan Penyelidikan Kasus Formula E Tetap Lanjut

#PDIP #Formula E #Heru Budi Hartono #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan