Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Kader PDIP Minta Pj Heru Tak Contoh Anies yang Tak Terbuka Soal Formula E

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 10 Januari 2023
Kader PDIP Minta Pj Heru Tak Contoh Anies yang Tak Terbuka Soal Formula E

Pembalap melaju usai start pada balapan Formula E seri kesembilan di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Sabtu (4/6). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo (JakPro) nyatakan mantap untuk melanjutkan ajang mobil balap Formula E pada tahun 2023 ini.

Namun demikian, Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak mengultimatum Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono untuk tidak mengikuti jejak Anies Baswedan dalam perhelatan Formula E.

Baca Juga:

Pj Heru Izinkan JakPro Cari Sponsor untuk Formula E 2023

"Anies sebaiknya tidak dicontoh oleh Heru. Hingga selesai masa jabatannya, persoalan Formula E tidak kunjung selesai," kata Gilbert di Jakarta, Selasa (10/1).

Sebab pasca pelaksanaan Formula E pada 4 Juni 2022 hingga hari ini JakPro belum juga mengungkap soal keuangan gelaran balap mobil listrik tersebut.

"Jakpro berkali-kali menyatakan akan memberikan hasil audit, menyatakan untung dan terakhir tetap akan melanjutkan sesi berikutnya. Padahal kejelasan besarnya kerugian yang terjadi tidak diungkap dan malah akan melanjutkan sesi kedua dan ketiga setiap tahun," urainya.

"Kesan yang timbul adalah kebobrokan manajemen Pemprov DKI masih akan berlanjut hingga beberapa tahun, dampak kebijakan Anies," lanjut dia.

Sebaiknya, lanjut Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini, JakPro memberikan hasil audit Formula E. Persoalan adanya audit dari BPK yang sedang berjalan tidak menjadi alasan audit oleh kantor akuntan publik tidak bisa dilakukan.

Ia memandang, keterbukaan pengelolaan uang warga Jakarta penting untuk diberi contoh oleh Pj Gubernur Heru. Alasan yang mengatakan JakPro yang bertanggungjawab, juga sekarang B to B, tidak menghilangkan adanya kesalahan manajemen era Anies yang harus dibenahi Heru sebagai gubernur sekarang.

Baca Juga:

JakPro Segera Umumkan Susunan Panitia Formula E 2023

"Kegagalan memberikan hasil audit secara terbuka ke publik bukan hanya tanggung jawab Jakpro semata-mata, tetapi tanggung jawab Pemprov DKI, dalam hal ini Gubernur yang sedang menjabat," ungkapnya.

Diketahui, JakPro selaku penyelenggara tengah mempersiapkan gelaran Formula E di tahun 2023. Pada tahun ini Jakarta diberi kesempatan menggelar Formula E dua sesi pada 3 dan 4 Juni.

Adapun susunan kepanitiaan Formula E tahun 2023 telah memasuki tahap akhir dan akan segera diumumkan kepada publik.

VP Corporate Secretary PT Jakpro, Syachrial Syarif menuturkan, sejak akhir tahun 2022, sejumlah persiapan awal telah dilakukan untuk memastikan seluruh aspek pendukung penyelenggaraan bisa terpenuhi.

Syachrial pun menuturkan pihaknya menerima berbagai masukan dari stakeholders maupun publik agar penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu bisa lebih baik dibandingkan tahun lalu.

"kami masih terus mengkaji secara dinamis format acara dan konsep Jakarta E-Prix 2023, begitu juga dengan potensi para sponsor yang dapat terlibat dalam event tahun ini," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

KPK Pastikan Penyelidikan Kasus Formula E Tetap Lanjut

#PDIP #Formula E #Heru Budi Hartono #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Dalam merefleksikan jalannya sejarah masa lalu, PDIP berkomitmen mendorong agar iklim perpolitikan Tanah Air menjunjung tinggi nilai peradaban.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Indonesia
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Menyebut sejarah mungkin tidak pernah berulang secara persis, tapi polanya sering kali memiliki irama yang senada (rhyme).
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Indonesia
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Sebagai bagian dari upaya penghilangan pengaruh Sukarno oleh penguasa.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Gugatan tersebut diajukan setelah pihaknya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Indonesia
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan partainya memiliki aturan yang jelas terhadap kader yang tertangkap melalui OTT.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
PDIP tidak akan ikut mengomentari ataupun mencampuri urusan internal partai politik lain.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
Indonesia
PKB Tepis Tudingan Deddy Sitorus PDIP, Sebut Koalisi Kompak dan Solid
Partai-partai yang tergabung dalam koalisi saat ini tengah bekerja keras untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai harapan masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
PKB Tepis Tudingan Deddy Sitorus PDIP, Sebut Koalisi Kompak dan Solid
Indonesia
PDIP Tanggapi Isu Mahasiswa UBK Terima Uang, Singgung Peran Gibran
PDIP menyoroti dugaan mahasiswa UBK yang menerima uang usai bertemu Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
PDIP Tanggapi Isu Mahasiswa UBK Terima Uang, Singgung Peran Gibran
Bagikan