Kembalikan Kepercayaan Nasabah, DPRD Usul Pembentukan Pansus Bank DKI

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 21 November 2019
 Kembalikan Kepercayaan Nasabah, DPRD Usul Pembentukan Pansus Bank DKI

Bank DKI dibobol Satpol PP akibatkan kerugian hingga Rp32 miliar (MP/Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta Purwanto mengatakan pihaknya bakal mengusulkan ke DPRD untuk membentuk panitia khusus (Pansus) menyelidiki dugaan pembobolan uang sebesar Rp32 miliar yang dilakukan oleh 12 Oknum Satpol PP DKI.

Adapun nantinya pansus tersebut beranggotakan dari Dewan Parlemen Kebon Sirih.

Baca Juga:

Anies Minta Oknum Satpol PP Pembobol Bank DKI Rp32 Miliar Diproses Hukum

"Saya akan usulkan agar DPRD membentuk pansus untuk menyelidiki permasalahan di Bank DKI," kata Purwanto saat dikonfirmasi, Kamis (21/11).

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Purwanto usulkan pembentukan Pansus Bank DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dari Gerindra, Purwanto. Foto: MP/Asropih

Menurut dia, pansus tersebut perlu dibentuk guna bisa mengevaluasi kinerja manajemen dari Bank DKI dan mengetahui kronologi awal mulainya pembobolan uang perbankan milik pemerintah DKI itu.

Ia juga menilai dengan bobolnya Bank DKI mengindikasikan kelemahan manajemen internal. Padahal, Bank berplat nomor merah itu merupakan tempat Pemerintah DKI menyimpan uang.

"Pansus ini akan bekerja untuk menginvestigasi permasalahan sebenarnya, bukan hanya pembobolan tapi sistem perbankan mereka," tutur Purwanto.

Secara pribadi, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga mengaku pernah mengalami keanehan saat bertransaksi dengan Bank DKI. Pernah satu waktu Purwanto pernah mengaku dipotong uang administrasi.

"Secara pribadi, saya juga mengalami hal yang sama, saldo rekening di Bank DKI selalu berkurang tanpa saya ketahui dan potongannya aneh-aneh, ada biaya administrasi, ada fee, dan lainnya. Ketika saya tanyakan ke mereka, jawabannya tidak memuaskan," kata dia.

Disamping itu, ia juga meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk menindaklanjuti kasus pembobolan ini. Pansus dan kerjasama ini perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

"Apalagi setiap vendor, SKPD dan pihak lain yang terlibat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bertransaksi melalui Bank DKI. Perputaran uangnya besar," tutup Purwanto.

Diberitakan sebelumnya, Kasatpol PP DKI, Arifin menyebut sebanyak 12 oknum Satpol PP diduga membobol uang senilai Rp32 miliar di Bank DKI. Kejadian keriminal itu diduga pada periode Mei sampai Agustus.

Baca Juga:

Dibobol Rp32 Miliar, Pimpinan DPRD Minta Bank DKI Dievaluasi

Awal mulanya kejadian ini terjadi, ketika para pelaku ini melakukaan tarik tunai di ATM Bersama. Namun usia transaksi saldo mereka di tabungan Bank DKI tak berkurang. Bukannya melapor mereka malah keranjingan berkali-kali hingga merugikan Bank DKI puluhan miliar rupiah.

Saat ini para pelaku tengah ditangani oleh pihak Kepolisian Polda Metro Jaya.(Asp)

Baca Juga:

10 Satpol PP DKI Dinonaktifkan Lantaran Bobol Uang Bank DKI Rp32 Miliar

#Pembobolan ATM #DPRD DKI Jakarta #Pansus DPRD DKI #Satpol PP
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Viral Bakso Remaja Gading Solo Non-Halal, Begini Respons Pemilik Warung
Bakso Remaja Gading Solo ditutup oleh Satpol PP karena non-halal. Namun, hal itu masih menunggu hasil laboratorium.
Soffi Amira - Selasa, 04 November 2025
Viral Bakso Remaja Gading Solo Non-Halal, Begini Respons Pemilik Warung
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Bagikan