Kembalikan Kepercayaan Nasabah, DPRD Usul Pembentukan Pansus Bank DKI

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 21 November 2019
 Kembalikan Kepercayaan Nasabah, DPRD Usul Pembentukan Pansus Bank DKI

Bank DKI dibobol Satpol PP akibatkan kerugian hingga Rp32 miliar (MP/Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta Purwanto mengatakan pihaknya bakal mengusulkan ke DPRD untuk membentuk panitia khusus (Pansus) menyelidiki dugaan pembobolan uang sebesar Rp32 miliar yang dilakukan oleh 12 Oknum Satpol PP DKI.

Adapun nantinya pansus tersebut beranggotakan dari Dewan Parlemen Kebon Sirih.

Baca Juga:

Anies Minta Oknum Satpol PP Pembobol Bank DKI Rp32 Miliar Diproses Hukum

"Saya akan usulkan agar DPRD membentuk pansus untuk menyelidiki permasalahan di Bank DKI," kata Purwanto saat dikonfirmasi, Kamis (21/11).

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Purwanto usulkan pembentukan Pansus Bank DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dari Gerindra, Purwanto. Foto: MP/Asropih

Menurut dia, pansus tersebut perlu dibentuk guna bisa mengevaluasi kinerja manajemen dari Bank DKI dan mengetahui kronologi awal mulainya pembobolan uang perbankan milik pemerintah DKI itu.

Ia juga menilai dengan bobolnya Bank DKI mengindikasikan kelemahan manajemen internal. Padahal, Bank berplat nomor merah itu merupakan tempat Pemerintah DKI menyimpan uang.

"Pansus ini akan bekerja untuk menginvestigasi permasalahan sebenarnya, bukan hanya pembobolan tapi sistem perbankan mereka," tutur Purwanto.

Secara pribadi, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga mengaku pernah mengalami keanehan saat bertransaksi dengan Bank DKI. Pernah satu waktu Purwanto pernah mengaku dipotong uang administrasi.

"Secara pribadi, saya juga mengalami hal yang sama, saldo rekening di Bank DKI selalu berkurang tanpa saya ketahui dan potongannya aneh-aneh, ada biaya administrasi, ada fee, dan lainnya. Ketika saya tanyakan ke mereka, jawabannya tidak memuaskan," kata dia.

Disamping itu, ia juga meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk menindaklanjuti kasus pembobolan ini. Pansus dan kerjasama ini perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

"Apalagi setiap vendor, SKPD dan pihak lain yang terlibat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bertransaksi melalui Bank DKI. Perputaran uangnya besar," tutup Purwanto.

Diberitakan sebelumnya, Kasatpol PP DKI, Arifin menyebut sebanyak 12 oknum Satpol PP diduga membobol uang senilai Rp32 miliar di Bank DKI. Kejadian keriminal itu diduga pada periode Mei sampai Agustus.

Baca Juga:

Dibobol Rp32 Miliar, Pimpinan DPRD Minta Bank DKI Dievaluasi

Awal mulanya kejadian ini terjadi, ketika para pelaku ini melakukaan tarik tunai di ATM Bersama. Namun usia transaksi saldo mereka di tabungan Bank DKI tak berkurang. Bukannya melapor mereka malah keranjingan berkali-kali hingga merugikan Bank DKI puluhan miliar rupiah.

Saat ini para pelaku tengah ditangani oleh pihak Kepolisian Polda Metro Jaya.(Asp)

Baca Juga:

10 Satpol PP DKI Dinonaktifkan Lantaran Bobol Uang Bank DKI Rp32 Miliar

#Pembobolan ATM #DPRD DKI Jakarta #Pansus DPRD DKI #Satpol PP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Satpol PP DKI Terluka dan Alami 6 Jahitan, Polisi Cari Pelaku
Diduga ada dua orang pelaku pemukulan yakni yang memukul menggunakan helm dan melakukan pemukulan kepada petugas di lampu merah CSW.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Satpol PP DKI Terluka dan Alami 6 Jahitan, Polisi Cari Pelaku
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan