Kejagung Telusuri Jejak Djoko Tjandra di Malaysia


Djoko Tjandra. Foto: Ist/Net
MerahPutih.com - Kejaksaan Agung akan menelusuri keberadaan Djoko Tjandra di Malaysia. Buronan Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali itu disebut sedang sakit dan tengah menjalani perawatan di rumah sakit di Kuala Lumpur.
"Kami baru terima suratnya karena kemarin belum mendapat info secara pasti," kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Ridwan Ismawanta kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/7).
Baca Juga:
Ridwan menyatakan, tak menutup kemungkinan pihaknya akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum Malaysia untuk menangkap Djoko Tjandra. Apalagi, Jaksa Agung S Burhanudin dengan tegas menyatakan akan menangkap buron tersebut.
"Saya belum bisa menjawab. Itu pasti nanti pimpinan kita kalau teknis, tapi yang jelas kejaksaan harus ditangkap, eksekusi," ujar Ridwan.

Djoko Tjandra hingga kini masih berstatus buronan Korps Adhiyaksa sehingga menjadi tanggung jawab Kejaksaan Agung untuk mencokoknya.
"Masih DPO, iya masih DPO Kejaksaan," tutup Ridwan.
Sebelumnya, Djoko Tjandra kembali tak menghadiri persidangan Peninjauan Kembali (PK) yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/7).
Baca Juga:
Kuasa hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma mengatakan kliennya sebagai pemohon belum dapat menghadiri persidangan lantaran masih sakit dan dirawat di Kuala Lumpur, Malaysia.
"Mohon izin yang mulia sampai hari ini pemohon tidak bisa hadir masih sakit, kamk ada surat keterangan untuk pendukung. Izin menyerahkan," kata Andi dalam persidangan di Ruang Utama PN Jaksel, Jakarta.
Merespons itu, Ketua Majelis Hakim memutuskan untuk menunda kembali persidangan Djoko Tjandra hingga 20 Juli 2020. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA

KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik

Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
