Headline

Kata PKS soal Gerindra Ajukan Sekda Saefullah Jadi Wagub

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 08 November 2019
Kata PKS soal Gerindra Ajukan Sekda Saefullah Jadi Wagub

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdurrahman Suhaimi mengaku bahwa partainya tak mempermasalahkan Sekertaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah masuk dalam calon wakil Gubernur (cawagub) DKI Jakarta yang diusulkan Gerindra.

Menurut Suhaimi, hal tersebut merupakan hak dari partai yang dibesut Prabowo Subianto itu. Kata dia, tak ada kesepakatan kandidat pengganti Sandiaga Uno diharuskan dari orang partai.

Baca Juga

Gerindra Ajukan Empat Nama Cawagub DKI, Sekda Saefullah Masuk Kandidat

"Kalo usulan gerindra kan itu hak mereka. Maksud saya gerindra mau mengusulkan siapa itu kan kembali kepada Gerindra," kata Suhaimi saat dikonfirmasi, Jumat (8/11).

Suhaimi menuturkan, bila Sekda Saefullah benar-benar disodorkan Gerindra sebagai calon DKI ada persyaratan yang harus dipenuhi. Mengingat Saefullah merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. (Foto: MP/Asropih)
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. (Foto: MP/Asropih)

"Ya kan nanti kalau beliau berkenan ada persyaratan yang harus dipenuhi," paparnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menyangkal bila peluang dua kader PKS akan tipis merebut jabatan nomor dua di pemerintahan DKI karena ada empat nama baru yang diajukan Gerindra.

Baca Juga

Gerindra Usulkan Empat Cawagub DKI, Begini Reaksi PKS

"Kan belum diputuskan. Belum ada keputusan," tuturnya.

Secara mendadak partai Gerindra mengusulkan empat nama cawagub DKI ke DPP PKS. Keempat nama tersebut adalah Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantoro, Sekretaris Jenderal Gerindra Arizka Patria, dan Sekda DKI Jakarta Saefullah.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik menyampaikan, alasan partai berlambang kepala burung garuda ini mengajukan empat nama tersebut karena dua nama cawagub yang sebelumnya disodorkan oleh PKS yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu tak kunjung ada progres.

Baca Juga

Sekda DKI Diklaim Bakal Gantikan Sandiaga, Taufik Gerindra: Gue Ga Bohong

"Hasil informasi intenal Gerindra, kemarin dua nama macet. maka yang diperlukan adalah, pertama jangan-jangan figur yang nggak DPRD kurang menerima atau komunikasi, dua itu saja. Pertimbangan ya sudah lah kita usulkan, dari kita ada dari PKS ada," tuturnya. (Asp)

#Saefullah #Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Bagikan