Kasus Corona Melonjak, DPRD: Kemungkinan Anies Ambil Langkah Darurat

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 14 Juli 2020
Kasus Corona Melonjak, DPRD: Kemungkinan Anies Ambil Langkah Darurat

Maskot "Manusia COVID" di koridor BRT TransJakarta mengingatkan agar masyarakat selalu menaati protokol kesehatan, Selasa (14/7/2020). (ANTARA/HO/Humas TransJakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menyampaikan tidak menutup kemungkinan Gubernur Anies Baswedan melakukan rem darurat (emergency break) untuk menyikapi kasus corona yang terus melonjak secara signifikan.

Diketahui kebijakan PSBB masa transisi di Jakarta akan berakhir pada Kamis 16 Juli mendatang. Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif pun menyarankan Anies menimbang untuk ke tahap tatanan hidup baru yang berdampingan dangan virus corona.

Baca Juga:

Pesan Wagub DKI Kepada Peserta Didik di Jakarta yang Sekolah Online

"Saya katakan mungkin (rem darurat). Kita tunggu tiga empat hari ini ya," ujar Syarif saat dihubungi wartawan, Selasa (14/7).

Meskipun kebijkan "rem mendadak" benar-benar diambil, kata Syarif, tapi tidak semua kegiatan otomatis lantas terhenti.

Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat menindak sebuah restoran Jepang yang dengan tidak membatasi jumlah pengunjung pada masa PSBB di Puri Indah Mall Jakarta Barat, Minggu (12/7/2020). (ANTARA/HO-Satpol PP Jakarta Barat)
Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat menindak sebuah restoran Jepang yang dengan tidak membatasi jumlah pengunjung pada masa PSBB di Puri Indah Mall Jakarta Barat, Minggu (12/7/2020). (ANTARA/HO-Satpol PP Jakarta Barat)

Ia pun menduka sektor yang akan ditutup sementara ialah pasar dan transportsi umum. Karena di sektor itu saat kini menjadi klaster baru kasus COVID-19.

"Kalau ada rem mendadak, saya menduga itu tidak penuh tetapi hanya sektoral. Seperti pasar, transportasi publik," papar dia.

Baca Juga:

Update Kasus Corona di Jakarta Senin (13/7)

"Sementara industri perdagangan masih jalan. Masyrakat masih normal," sambungnya.

PSBB masa transisi sendiri sudah berjalan sejak tanggal 3 Juli lalu, akan berakhir pada 16 Juli mendatang. Tapi sejauh ini belum ada keterangan lebih lanjut dari Gubernur Anies terkait kelanjutan PSBB transisi. (Asp)

Baca Juga:

PKS: Kurang Kesadaran Warga Penyebab Kasus Corona Jakarta Terus Meningkat

#Virus Corona #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan