Jokowi Diyakini Ajukan Nama Pengganti Gubernur BI di Akhir Februari

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Februari 2023
Jokowi Diyakini Ajukan Nama Pengganti Gubernur BI di Akhir Februari

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sederet mulai muncul sebagai kandidat pengganti Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Sebut saja misalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah mengatakan, pihaknya belum menerima usulan nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga:

COVID-19 Disebut Tidak Lagi Bikin Ekonomi Terpuruk

"Kita tunggu saja proses pengajuan yang dikirimkan dari pemerintah. Masa jabatan Pak Perry Warjiyo selaku Gubernur BI akan berakhir Mei nanti. Kami perkirakan Presiden Jokowi akan mengirimkan nama calon tersebut selambatnya pada minggu ketiga Februari," ungkap Said dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan, dari nama-nama yang beredar, ia menilai semuanya memiliki reputasi dan kompetensi yang sangat baik.

Saat nanti, kata ia, Presiden Jokowi sudah mengirimkan nama calon Gubernur BI ke DPR, diharapkan dukungan dari masyarakat dan media massa untuk ikut memberi masukan dan informasi atas calon Gubernur BI yang diusulkan pemerintah.

Ia meyakini Presiden akan mengajukan tokoh-tokoh yang berkualitas dan sangat kompeten memimpin BI.

Said meminta Presiden Jokowi hanya mengusulkan satu nama calon Gubernur BI ke DPR guna mengurangi berbagai spekulasi dan manuver yang tidak perlu di tahun politik.

Said mengatakan, figur Gubernur BI yang ideal, memiliki chemistry dengan pemerintah, khususnya kementerian sektor perekonomian dan keuangan, serta otoritas lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebab kedudukan BI sangat penting sebagai regulator sektor makroprudensial.

"Apalagi setelah pengesahan Undang Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), kita membutuhkan banyak aturan pelaksana yang harus segera dibuat. Butuh kerja cepat dan solid diantara Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang di dalamnya ada unsur BI," katanya.

Baca Juga:

Tanggapan Sri Mulyani Yang Dikabarkan Jadi Calon Gubernur BI

#Dana Haji #Biaya Ibadah Haji
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian memang merupakan amanat dari UU Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Indonesia
Istana Akui Rencana Bentuk Nomenklatur Baru Kementerian Haji
Pemerintah telah menyerahkan DIM RUU Haji ke DPR RI, termasuk usulan pembentukan kementerian haji.
Wisnu Cipto - Kamis, 21 Agustus 2025
Istana Akui Rencana Bentuk Nomenklatur Baru Kementerian Haji
Indonesia
Politikus PKS Ingatkan KPK Tidak Buru-Buru Umumkan Mantan Menag Yaqut Jadi Tersangka, Bukti Harus Jelas
Sikap kehati-hatian tersebut, kata dia, perlu dilakukan KPK guna menghindari munculnya fitnah dan polemik di tengah masyarakat atas kasus rasuah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Agustus 2025
Politikus PKS Ingatkan KPK Tidak Buru-Buru Umumkan Mantan Menag Yaqut Jadi Tersangka, Bukti Harus Jelas
Indonesia
Pemerintah Serahkan DIM RUU Haji dan Umrah, Ada 700 Poin Yang Bakal Dibahas
DIM RUU Haji dan Umrah meliputi 700 poin, namun mayoritas DIM di dalamnya bersifat tetap.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Agustus 2025
Pemerintah Serahkan DIM RUU Haji dan Umrah, Ada 700 Poin Yang Bakal Dibahas
Indonesia
Danantara Bakal Terlibat Aktif Bangun Kampung Haji di Makkah
Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani melakukan kunjungan kerja ke Jeddah dan Makkah, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 Agustus 2025
Danantara Bakal Terlibat Aktif Bangun Kampung Haji di Makkah
Indonesia
Pengalihan Penyelenggaraan Haji dari Kemenag ke BP Haji Masih Belum Jelas, DPR Baru Usulkan RUU Peralihan
Saat ini, Undang-Undang peralihan ke BP Haji masih berupa usulan di DPR yang harus dibahas bersama pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Agustus 2025
Pengalihan Penyelenggaraan Haji dari Kemenag ke BP Haji Masih Belum Jelas, DPR Baru Usulkan RUU Peralihan
Indonesia
42.000 Peserta Haji Dapat Kompensasi 862.000 SAR Karena Kurang Layanan
BPKH Limited berharap inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi syarikah dan penyedia layanan haji lainnya agar turut bertanggung jawab apabila terjadi kekurangan layanan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Juni 2025
42.000 Peserta Haji Dapat Kompensasi 862.000 SAR Karena Kurang Layanan
Indonesia
Jemaah Haji Lansia dan Sakit Saat Wukuf di Arafah Difasilitasi Hotel Transit dan Armada Bus, Haji Dijamin Tetap Sah
Kesiapan layanan di hotel transit sudah berjalan baik, termasuk peran para petugas yang melayani dengan penuh empati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Juni 2025
Jemaah Haji Lansia dan Sakit Saat Wukuf di Arafah Difasilitasi Hotel Transit dan Armada Bus, Haji Dijamin Tetap Sah
Indonesia
Timwas DPR Selidiki Dugaan "Blokade" Tenaga Medis Haji Indonesia oleh Pemerintah Arab Saudi
Masyarakat sudah membayar mahal untuk haji, jadi pelayanannya harus semakin baik, bukan malah menurun
Angga Yudha Pratama - Kamis, 29 Mei 2025
Timwas DPR Selidiki Dugaan
Indonesia
Polisi Kembali Gagalkan Keberangkatan Jemaah Haji Visa Kerja, Bakal Transit di Colombo
Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) telah berhasil menggagalkan 117 calon jemaah haji nonprosedural melalui Terminal Keberangkatan Bandara Soetta, Tangerang, Banten, sejak beberapa pekan lalu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Mei 2025
Polisi Kembali Gagalkan Keberangkatan Jemaah Haji Visa Kerja, Bakal Transit di Colombo
Bagikan