Jangan Serakah Rebut Citayam Fashion Week demi Kepentingan Komersil
Andika Pratama - Selasa, 26 Juli 2022
Sejumlah warga berbincang dan berkumpul di trotoar kawasan Taman Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (14/7/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.
MerahPutih.com - Baim Wong dan Indigo Aditya Nugroho mendaftarkan Citayam Fashion Week (CFW) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJKI Kemenkumham). Namun, langkah dua kalangan menengah ke atas itu menuai cibiran dari masyarakat.
Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suhud Alynudin meminta pihak-pihak yang ingin mengklaim kepemilikan Citayam Fashion Week untuk sadar diri dan tidak serakah.
Baca Juga
"Biarkan Citayam Fashion Week tetap menjadi milik rakyat untuk mengekspresikan diri," ujar Suhud saat dikonfirmasi awak media, Selasa (26/7).
Menurut dia, Citayam Fashion Week merupakan ruang ekspresi rakyat. Biarkan rakyat yang menentukan, bukan dimiliki sejumlah pihak untuk kepentingan komersil.
Anggota Komisi B DPRD DKI ini melanjutkan, yang harus dijaga oleh pihak-pihak terkait, terutama Pemda DKI adalah menjaga ada ruang ekspresi ini tidak disusupi unsur-unsur negatif, seperti peredaran narkoba, minuman keras, tawuran dan perilaku LGBT.
Baca Juga
Usulan Lokasi Alternatif Citayam Fashion Week, Mulai Monas sampai Kota Tua
Suhud meminta agar ruang ekspresi ini dimanfaatkan secara positif. Untuk itu, Pemda DKI harus mendukung dan mendorongnya agar berdampak baik bagi kemajuan Jakarta.
Fenomena Citayam Fashion Week di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, tengah jadi perbincangan masyarakat luas. Acara ini mulanya diramaikan oleh remaja SCBD atau disingkat Sudirman, Citayam, Bojong Gede dan Depok.
Sekarang sudah merambah ke masyarakat umum dengan melakukan aksi cat walk di atas zebra cross dengan melakukan peragaan busana. (Asp)
Baca Juga
Kemenkumham Diminta Batalkan Semua Pihak yang Daftarkan Merek CFW
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
