Jakpro Akui Belum Terima Dana dari Sponsor untuk Formula E

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 25 Januari 2022
Jakpro Akui Belum Terima Dana dari Sponsor untuk Formula E

Formula E. Foto: Instagram/fiaformulae

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sponsor untuk pembiayaan penyelenggaraan Formula E di Jakarta masih belum jelas. Padahal gelaran balap mobil bertenaga energi listrik tersebut akan dilaksanakan lima bulan lagi atau 14 Juni 2022 mendatang.

Direktur Pengembangan Bisnis Jakarta Propertindo (Jakpro), Gunung Kartiko mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Formula E membutuhkan biaya Rp 150 miliar. Sebagian anggaran sudah dipakai untuk pembelian alat sebagai kebutuhan konstruksi pembangunan trek.

Baca Juga

Dipanggil BK soal Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI: Sudah Lama Saya Tunggu

"Sebagiannya sekitar Rp 70 miliar sudah dipakai membeli perlengkapan trek sejak tahun 2019," ucap Gunung saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (24/1).

Untuk menutup kebutuhan biaya penyelenggaraan itu kata Gunung, dana ini akan didapatkan dari pihak sponsor. Namun, Gunung mengaku hingga saat ini dana sponsor untuk menutupi kekurangan biaya gelaran Formula E belum masuk.

"Kita akan tutup rencananya dari sponsorship dan partnership. Jadi, sponsorship belum secara resmi kita open. Tapi, secara verbal secara pendekatan networking yang berminat, walaupun belum bisa kita declare (umumkan) di sini, karena belum ada hitam di atas putih," papar Gunung.

Baca Juga

Ketua DPRD DKI Tak Terima Pernyataan Anies Ajang Formula E Perintah Perda

Menanggapi penjelasan Gunung, anggota Komisi B DPRD DKI Manuara Siahaan mengaku heran ternyata belum ada dana yang didapatkan dari pihak sponsor. Padahal, dana tersebut dibutuhkan untuk membayar kontrak pengerjaan sirkuit kepada perusahaan pemenang tender.

"Tadi saya bertanya, uangnya udah masuk belum? Bapak bilang belum. Minggu depan bapak tetapkan pemenang pelaksanaan konstruksi trek, tapi uangnya belum tersedia. Saya tanya sekali lagi, bapak jangan salah jawab. Tidak boleh tanda tangan kontrak perjanjian kalau uangnya tidak tersedia, Pak. Tolong luruskan," ungkap Manuara.

Gunung menjawab, untuk sementara ini, Jakpro memiliki dana talangan sebesar Rp 50 miliar yang bersumber dari dana korporasi mereka.

"Jadi, dana korporasi ada secara cash," jawab Gunung.

"Jadi, saya pastikan uang sekitar Rp50 milar untuk bangun trek ada? Available, ya? Besok kita cek uangnya itu," papar Manuara. (Asp)

Baca Juga

Wagub DKI Enggak Tahu Korelasi Eks Wamenlu di Kasus Formula E

#Formula E #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan