Jadi Tersangka Terima Upeti, Harta Bupati Probolinggo Tercatat Rp 10,01 Miliar


Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.
Berdasarkan data dari elkhkpn.kpk.go.id yang dilihat merahputih.com pada Selasa (31/8), Puput melaporkan harta kekayaan terakhir pada 26 Februari 2021.
Baca Juga:
KPK Pisahkan Rutan Bupati Probolinggo dan Suami Tersangka Suap
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut, perempuan kelahiran Ponorogo itu tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp 10,01 miliar.
Adapun harta yang dimiliki Puput terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak. Tercatat, bupati yang meneruskan jabatan suaminya ini, memiliki harta tidak bergerak berupa 10 bidang tanah yang terletak di Probolinggo senilai Rp 2,16 miliar.
Sementara untuk harta bergerak, Puput tercatat memiliki satu alat transportasi berupa mobil Nissan jenis Juke tahun 2011 seharga Rp100 juta. Harta bergerak lainnya senilai Rp 797,16 juta. Dia juga mempunyai surat berharga senilai Rp 4,5 miliar.

Selain itu, Puput mempunyai kas dan setara kas senilai Rp 2,45 miliar. Tercatat, perempuan 37 tahun ini tidak memiliki utang. Dengan demikian total harta kekayaannya mencapai Rp10,01 miliar.
Kini, Puput Tantriana Sari dan suaminya anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin, Selasa (31/8) dinihari ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR

Riza Chalid Diduga ‘Bersembunyi’ di Malaysia, Mabes Polri Segera Terbitkan Red Notice

Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA

KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai

KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri

KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

13 Asosiasi dan 400 Biro Perjalanan Haji Diduga Kasus Korupsi Kuota Haji, Proses Penyidikan Bakal Lama

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
