[HOAKS atau FAKTA]: Erick Thohir Laporkan Adian Napitupulu PDIP ke Bareskrim

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 27 April 2020
[HOAKS atau FAKTA]: Erick Thohir Laporkan Adian Napitupulu PDIP ke Bareskrim

Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu di sela diskusi "Ada Apa Dengan Wahyu Setiawan", di Jakarta, Minggu (19/1/2020) (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Beredar sebaran undangan di grup Whatsaap yang menyebut Kementerian BUMN bakal melaporkan politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu ke Bareksrim Polri atas kasus dugaan pencemaran nama baik.

Menurut kabar yang beredar, Adian bakal dilaporkan besok, Selasa, 28 April 2020. Bahkan selebaran itu mengatasnamakan Kementerian BUMN.

Baca Juga

[HOAX atau FAKTA]: Seorang Pria Mengamuk dan Banting Kursi Lihat Video Wawancara Jokowi soal Mudik

Potongan Narasi edaran itu:

Pemimpin Redaksi
Media Cetak dan Elektronik
Di Tempat

Terkait dengan pernyataan bernada
fitnah da patut diduga bermaksud untuk
mencemarkan nama baik Menteri BUMN,
yang dilakukan sdr. Adian Napitupulu,
anggota DPR RI yang terhormat, dan
beredar luas di media sosial maupun
media massa

maka dengan ini kami mengundang
rekan-rekan media untuk berkenan
meliput kegiatan pelaporan tinda pidana
upaya pencemaran nama baik dan fitnah
yang rencananya akan dilaksanakan
pada

Hari/tanggal : Selasa 28 April 2020
Pukul : 10.00 WIB-selesai
Lokasi: Gedung Bareskrim Polri

Cek Fakta :

Jubir Kementerian BUMN Arya Sinulingga memastikan undangan liputan mengadukan AN yang juga anggota DPR itu ke polisi itu kabar bohong alias hoaks.

"Hoaks," kata Arya.

Arya lalu mengirimkan meme undangan liputan tadi dengan cap hoaks.

Adian sebelumnya meminta Erick tak menjadi penyebar isu mafia alat kesehatan di tengah wabah Covid-19. Dia menanggapi penjelasan Menteri BUMN Erick Thohir soal adanya mafia impor alat kesehatan sebab mayoritas atau 80 persen lebih alat kesehatan di Indonesia hasil impor.

Ia menuturkan jika memang ada mafia dalam impor alat kesehatan, dia meminta Menteri Erick Thohir segera melaporkannya kepada Presiden Jokowi dan penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan Agung, atau KPK.

Kementerian BUMN meminta seluruh pihak mewaspadai segala bentuk hoaks yang mengatasnamakan kementerian yang membidangi perusahaan pelat merah tersebut.

Kementerian BUMN memastikan setiap kegiatan yang menyangkut aktivitas menteri, wakil menteri, dan perangkat kementerian terpublikasi secara resmi lewat saluran resmi. Bukan lewat pesan berantai yang disebar secara acak.

Baca Juga:

Nyaris 100 Kasus, Hoaks Corona Paling Banyak Terjadi di Jakarta dan Jawa Timur

Kesimpulan:

Narasi tersebut dipastikan Hoaks. Kementerian BUMN meminta masyarakat mewaspadai adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi dengan menyebar hoax tersebut yang ingin menciptakan keresahan atau bagian praktik penipuan.

"Kementerian BUMN punya mekanisme resmi dalam publikasi kegiatan bukan lewat pesan berantai yang sumbernya tidak jelas," ucap Humas Kementerian BUMN. (Knu)

#PDIP #Adian Napitupulu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Politisi PDI-P Deddy Sitorus menilai kericuhan dalam diskusi di UGM tidak lepas dari akumulasi kemarahan mahasiswa. Singgung posisi Budiman Sudjatmiko saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Bagikan