[HOAKS atau FAKTA]: Erick Thohir Laporkan Adian Napitupulu PDIP ke Bareskrim

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 27 April 2020
[HOAKS atau FAKTA]: Erick Thohir Laporkan Adian Napitupulu PDIP ke Bareskrim

Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu di sela diskusi "Ada Apa Dengan Wahyu Setiawan", di Jakarta, Minggu (19/1/2020) (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Beredar sebaran undangan di grup Whatsaap yang menyebut Kementerian BUMN bakal melaporkan politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu ke Bareksrim Polri atas kasus dugaan pencemaran nama baik.

Menurut kabar yang beredar, Adian bakal dilaporkan besok, Selasa, 28 April 2020. Bahkan selebaran itu mengatasnamakan Kementerian BUMN.

Baca Juga

[HOAX atau FAKTA]: Seorang Pria Mengamuk dan Banting Kursi Lihat Video Wawancara Jokowi soal Mudik

Potongan Narasi edaran itu:

Pemimpin Redaksi
Media Cetak dan Elektronik
Di Tempat

Terkait dengan pernyataan bernada
fitnah da patut diduga bermaksud untuk
mencemarkan nama baik Menteri BUMN,
yang dilakukan sdr. Adian Napitupulu,
anggota DPR RI yang terhormat, dan
beredar luas di media sosial maupun
media massa

maka dengan ini kami mengundang
rekan-rekan media untuk berkenan
meliput kegiatan pelaporan tinda pidana
upaya pencemaran nama baik dan fitnah
yang rencananya akan dilaksanakan
pada

Hari/tanggal : Selasa 28 April 2020
Pukul : 10.00 WIB-selesai
Lokasi: Gedung Bareskrim Polri

Cek Fakta :

Jubir Kementerian BUMN Arya Sinulingga memastikan undangan liputan mengadukan AN yang juga anggota DPR itu ke polisi itu kabar bohong alias hoaks.

"Hoaks," kata Arya.

Arya lalu mengirimkan meme undangan liputan tadi dengan cap hoaks.

Adian sebelumnya meminta Erick tak menjadi penyebar isu mafia alat kesehatan di tengah wabah Covid-19. Dia menanggapi penjelasan Menteri BUMN Erick Thohir soal adanya mafia impor alat kesehatan sebab mayoritas atau 80 persen lebih alat kesehatan di Indonesia hasil impor.

Ia menuturkan jika memang ada mafia dalam impor alat kesehatan, dia meminta Menteri Erick Thohir segera melaporkannya kepada Presiden Jokowi dan penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan Agung, atau KPK.

Kementerian BUMN meminta seluruh pihak mewaspadai segala bentuk hoaks yang mengatasnamakan kementerian yang membidangi perusahaan pelat merah tersebut.

Kementerian BUMN memastikan setiap kegiatan yang menyangkut aktivitas menteri, wakil menteri, dan perangkat kementerian terpublikasi secara resmi lewat saluran resmi. Bukan lewat pesan berantai yang disebar secara acak.

Baca Juga:

Nyaris 100 Kasus, Hoaks Corona Paling Banyak Terjadi di Jakarta dan Jawa Timur

Kesimpulan:

Narasi tersebut dipastikan Hoaks. Kementerian BUMN meminta masyarakat mewaspadai adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi dengan menyebar hoax tersebut yang ingin menciptakan keresahan atau bagian praktik penipuan.

"Kementerian BUMN punya mekanisme resmi dalam publikasi kegiatan bukan lewat pesan berantai yang sumbernya tidak jelas," ucap Humas Kementerian BUMN. (Knu)

#PDIP #Adian Napitupulu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan alasan pengunduran diri karena merasa tidak mampu dan memilih menjaga soliditas partai.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Indonesia
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah mendata secara rinci wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
Indonesia
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Teguh menduga mundurnya Rudy tersebut terkait gagalnya menggelar Konferda PDIP Jateng.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Indonesia
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan Gubernur DKI Pramono Anung menyumbang Rp 2 miliar bagi korban banjir dan longsor di Sumatera.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Indonesia
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Mantan Wali Kota Solo ini mengaku mendapat arahan dan wejangan selama bertemu dengan Megawati di Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Bagikan