Hasto: Teguran Presiden Jokowi Wajar, Sense of Crisis Wajib Dimiliki Para Menteri

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 29 Juni 2020
Hasto: Teguran Presiden Jokowi Wajar, Sense of Crisis Wajib Dimiliki Para Menteri

Presiden Jokowi usung ASEAN Travel Corridor dalam KTT ASEAN (Biro Pers Setpres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai wajar atas marahnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan teguran yang diberikan kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya, sejak awal Presiden Jokowi sudah mengingatkan seriusnya COVID-19 pada seluruh kehidupan rakyat.

"Karena itulah setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis, berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan untuk membantu rakyat," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (29/6).

Baca Juga

Jokowi Ancam Reshuffle, Pengamat Usul Nama Ahok Masuk Kabinet

Bahkan, kata Hasto, dengan keluarnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) menunjukkan adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa dalam menangani pandemi COVID-19.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-DPP PDIP)
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-DPP PDIP)

Menurut Hasto, dalam hal ikhwal kegentingan memaksa yang berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara secara otomatis fungsi koordinasi, kerjasama antar kementrian, dan inisiatif kebijakan seharusnya dikedepankan.

“Ada beberapa pihak yang cenderung mencari aman, dan tidak mengambil prakarsa, sehingga wajar jika Presiden sampai melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri," ujarnya.

Reshuffle kabinet, lanjut Hasto, selain menjadi hak prerogatif Presiden, juga sebagai instrumen yang dipakai untuk melakukan evaluasi atas kinerja menteri. PDIP berharap apa yang disampaikan Presiden semakin memacu kinerja dan kekompakan seluruh jajaran kabinet, dan lembaga negara.

Hasto melanjutkan, pihaknya juga berharap lembaga yang berkaitan dengan fungsi perekonomian negara untuk secepatnya mencari solusi komprehensif dan efektif di dalam memercepat gerak pertumbuhan perekonomian nasional.

"PDIP mendorong agar para menteri bekerja lebih keras di tengah masa pandemi COVID-19. Saat ini, para menteri harus kedepankan aksi bukan wacana. Kita menunggu aksi para menteri melalui berbagai program kerakyatan yang nyata dan berdampak luas bagi masyarakat," kata Hasto.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/3/2020). Ratas tersebut membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 dan rencana kerja pemerintah tahun 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/3/2020). Ratas tersebut membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 dan rencana kerja pemerintah tahun 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

Untuk diketahui, video pidato Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020, diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6) kemarin.

Dalam video berdurasi lebih dari 10 menit itu, Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas kepada para menterinya, bahkan sempat menyatakan kejengkelannya karena sampai saat ini disebutnya belum ada progres yang signifikan dari kerja jajarannya dalam tiga bulan terakhir.

Baca Juga

Pidato Lengkap Jengkelnya Jokowi Pada Menteri Saat Rapat Kabinet

Padahal situasi yang berkembang saat ini memerlukan langkah “extraordinary” karena dunia termasuk Indonesia sudah diambang krisis. Presiden bahkan mengatakan akan melakukan langkah-langkah “extra ordinary” apa pun demi menyelamatkan 267 juta rakyat Indonesia.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," kata Jokowi. (Pon)

#PDIP #Hasto Kristiyanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Politisi PDI-P Deddy Sitorus menilai kericuhan dalam diskusi di UGM tidak lepas dari akumulasi kemarahan mahasiswa. Singgung posisi Budiman Sudjatmiko saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Bagikan