Headline

Golkar Usulkan Pemilihan Wagub DKI Dilakukan Anggota DPRD Baru

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 16 Juli 2019
 Golkar Usulkan Pemilihan Wagub DKI Dilakukan Anggota DPRD Baru

Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhammad (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhammad ikut menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest yang menyebut ada indikasi politik uang di DPRD DKI dalam pemilihan Wagub DKI Jakarta.

Ramly pun mengusulkan proses pemilihan pengganti Sandiaga Uno di kursi jabatan DKI 2 ditentukan oleh Anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih yang baru periode 2019-2024.

Baca Juga: Pengamat Ungkap Penyebab Molornya Pemilihan Wagub DKI

"Saya pendapat pribadi, pemilihan terjadi kepada dewan baru. aman. dewan yang baru aja. kan PSI kan baru. yaudah kasih tugas dialah. sudah mau ambil alih tugas. kita juga aman, " ujar Ramly di Jakarta, Selasa (16/7).

Ramly pun menampik bila ada tuduhan dugaan politik uang dalam proses pendamping Anies Baswedan.

Politisi Golkar Ramly Muhammad
Politisi Golkar Ramly HI Muhammad sarankan agar pemilihan Wagub DKI diserahkan kepada anggota DPRD baru (Foto: beritajakarta.go.id)

"Kalo beredar uang-uang kita nggak, kita disangka dapat juga, KPK pegang bagaimana, yang aman aja kasih ke pada dewan baru," tutur dia.

Ramly juga tak mau menyalahkan Partai besutan Grace Natalie Louisa itu terkait tuduhan politik uang di dalam proses DKI 2. Dengan begitu daripada PSI menuding seperti itu alangkah baiknya anggota periode mendatang yang memutuskan Wagub DKI nanti di DPDR agar mengetahui dinamika yang ada.

"Saya ga mau bilang PSI salah. daripada ada putaran duit, dia aja yang merasakan. Konflik di dalamnya. dia mau cari yang terbaik, teman-teman semua merasakan. orang di luar bilang apa," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat dalam mengawasi proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang sedang berjalan di DPRD.

Ia mencium dalam proses pemilihan DKI 2 ini diduga ada politik uang.

Rumor yang beredar ada persengkongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat paripurna pemilihan wagub DKI yang harus dibayar dengan uang sekitar ratusan juta kepada anggota DPRD DKI yang hadir.

Baca Juga: Tak Penuhi Kuorum, Rapat Tatib Pemilihan Wagub DKI Lagi-lagi Diundur

"Harga untuk kourum ratusan juta rupiah perkursi," kata Rian Ernest di kantor DPW DKI Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/7).

Ernest menuturkan, rumor politik uang di pemilihan Wagub DKI itu ia terima dari Politisi di lingkungan DPDR DKI. Namun ia tak mau menyebutkan siapa sosok yang mencium politik uang di pemilihan DKI 2.

"Kalau itu ga bisa bilang tapi masih di DKI juga. Elit politik DKI. Ah aku gamau jawab lah. Tapi elit politik ada yang bicara seperti itu," tuturnya.(Asp)

Baca Juga: Akan Dilaporkan Terkait Tuduhan Politik Uang, Rian Ernes Mengaku Tak Gentar

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Pansus DPRD DKI #Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - 15 menit lalu
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Memperjuangkan keadilan harus dengan cara adil, memperjuangkan demokrasi harus dengan cara demokratis
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 25 Oktober 2025
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Bagikan