Headline

Golkar Usulkan Pemilihan Wagub DKI Dilakukan Anggota DPRD Baru

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 16 Juli 2019
 Golkar Usulkan Pemilihan Wagub DKI Dilakukan Anggota DPRD Baru

Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhammad (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhammad ikut menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest yang menyebut ada indikasi politik uang di DPRD DKI dalam pemilihan Wagub DKI Jakarta.

Ramly pun mengusulkan proses pemilihan pengganti Sandiaga Uno di kursi jabatan DKI 2 ditentukan oleh Anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih yang baru periode 2019-2024.

Baca Juga: Pengamat Ungkap Penyebab Molornya Pemilihan Wagub DKI

"Saya pendapat pribadi, pemilihan terjadi kepada dewan baru. aman. dewan yang baru aja. kan PSI kan baru. yaudah kasih tugas dialah. sudah mau ambil alih tugas. kita juga aman, " ujar Ramly di Jakarta, Selasa (16/7).

Ramly pun menampik bila ada tuduhan dugaan politik uang dalam proses pendamping Anies Baswedan.

Politisi Golkar Ramly Muhammad
Politisi Golkar Ramly HI Muhammad sarankan agar pemilihan Wagub DKI diserahkan kepada anggota DPRD baru (Foto: beritajakarta.go.id)

"Kalo beredar uang-uang kita nggak, kita disangka dapat juga, KPK pegang bagaimana, yang aman aja kasih ke pada dewan baru," tutur dia.

Ramly juga tak mau menyalahkan Partai besutan Grace Natalie Louisa itu terkait tuduhan politik uang di dalam proses DKI 2. Dengan begitu daripada PSI menuding seperti itu alangkah baiknya anggota periode mendatang yang memutuskan Wagub DKI nanti di DPDR agar mengetahui dinamika yang ada.

"Saya ga mau bilang PSI salah. daripada ada putaran duit, dia aja yang merasakan. Konflik di dalamnya. dia mau cari yang terbaik, teman-teman semua merasakan. orang di luar bilang apa," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat dalam mengawasi proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang sedang berjalan di DPRD.

Ia mencium dalam proses pemilihan DKI 2 ini diduga ada politik uang.

Rumor yang beredar ada persengkongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat paripurna pemilihan wagub DKI yang harus dibayar dengan uang sekitar ratusan juta kepada anggota DPRD DKI yang hadir.

Baca Juga: Tak Penuhi Kuorum, Rapat Tatib Pemilihan Wagub DKI Lagi-lagi Diundur

"Harga untuk kourum ratusan juta rupiah perkursi," kata Rian Ernest di kantor DPW DKI Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/7).

Ernest menuturkan, rumor politik uang di pemilihan Wagub DKI itu ia terima dari Politisi di lingkungan DPDR DKI. Namun ia tak mau menyebutkan siapa sosok yang mencium politik uang di pemilihan DKI 2.

"Kalau itu ga bisa bilang tapi masih di DKI juga. Elit politik DKI. Ah aku gamau jawab lah. Tapi elit politik ada yang bicara seperti itu," tuturnya.(Asp)

Baca Juga: Akan Dilaporkan Terkait Tuduhan Politik Uang, Rian Ernes Mengaku Tak Gentar

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Pansus DPRD DKI #Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Rano Karno Ungkap Penyebab Utama Kebakaran Jakarta, 95 Persen karena Korsleting
Sebanyak 95 persen kebakaran di Jakarta disebut dipicu korsleting listrik. Rano Karno menyoroti kebiasaan penggunaan stopkontak berlebihan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Rano Karno Ungkap Penyebab Utama Kebakaran Jakarta, 95 Persen karena Korsleting
Indonesia
Meningkat dari Tahun Lalu, Pemprov DKI Jakarta Salurkan 210 Ekor Sapi untuk Kurban Idul Adha 2026
Rinciannya, 160 sapi dari BUMD, 44 sapi dari Baznas Bazis, serta 6 sapi dari HIPMI.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Meningkat dari Tahun Lalu, Pemprov DKI Jakarta Salurkan 210 Ekor Sapi untuk Kurban Idul Adha 2026
Indonesia
Sekitar 68 Ribu Hewan Kurban Disembelih di Jakarta saat Idul Adha 2026, Wagub Rano Tekankan Aspek Kesehatan dan Kelayakan
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, 68 ribu hewan kurban itu dipotong selama tiga hari.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Sekitar 68 Ribu Hewan Kurban Disembelih di Jakarta saat Idul Adha 2026, Wagub Rano Tekankan Aspek Kesehatan dan Kelayakan
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Bagikan