Headline

Golkar Usulkan Pemilihan Wagub DKI Dilakukan Anggota DPRD Baru

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 16 Juli 2019
 Golkar Usulkan Pemilihan Wagub DKI Dilakukan Anggota DPRD Baru

Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhammad (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhammad ikut menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest yang menyebut ada indikasi politik uang di DPRD DKI dalam pemilihan Wagub DKI Jakarta.

Ramly pun mengusulkan proses pemilihan pengganti Sandiaga Uno di kursi jabatan DKI 2 ditentukan oleh Anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih yang baru periode 2019-2024.

Baca Juga: Pengamat Ungkap Penyebab Molornya Pemilihan Wagub DKI

"Saya pendapat pribadi, pemilihan terjadi kepada dewan baru. aman. dewan yang baru aja. kan PSI kan baru. yaudah kasih tugas dialah. sudah mau ambil alih tugas. kita juga aman, " ujar Ramly di Jakarta, Selasa (16/7).

Ramly pun menampik bila ada tuduhan dugaan politik uang dalam proses pendamping Anies Baswedan.

Politisi Golkar Ramly Muhammad
Politisi Golkar Ramly HI Muhammad sarankan agar pemilihan Wagub DKI diserahkan kepada anggota DPRD baru (Foto: beritajakarta.go.id)

"Kalo beredar uang-uang kita nggak, kita disangka dapat juga, KPK pegang bagaimana, yang aman aja kasih ke pada dewan baru," tutur dia.

Ramly juga tak mau menyalahkan Partai besutan Grace Natalie Louisa itu terkait tuduhan politik uang di dalam proses DKI 2. Dengan begitu daripada PSI menuding seperti itu alangkah baiknya anggota periode mendatang yang memutuskan Wagub DKI nanti di DPDR agar mengetahui dinamika yang ada.

"Saya ga mau bilang PSI salah. daripada ada putaran duit, dia aja yang merasakan. Konflik di dalamnya. dia mau cari yang terbaik, teman-teman semua merasakan. orang di luar bilang apa," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat dalam mengawasi proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang sedang berjalan di DPRD.

Ia mencium dalam proses pemilihan DKI 2 ini diduga ada politik uang.

Rumor yang beredar ada persengkongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat paripurna pemilihan wagub DKI yang harus dibayar dengan uang sekitar ratusan juta kepada anggota DPRD DKI yang hadir.

Baca Juga: Tak Penuhi Kuorum, Rapat Tatib Pemilihan Wagub DKI Lagi-lagi Diundur

"Harga untuk kourum ratusan juta rupiah perkursi," kata Rian Ernest di kantor DPW DKI Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/7).

Ernest menuturkan, rumor politik uang di pemilihan Wagub DKI itu ia terima dari Politisi di lingkungan DPDR DKI. Namun ia tak mau menyebutkan siapa sosok yang mencium politik uang di pemilihan DKI 2.

"Kalau itu ga bisa bilang tapi masih di DKI juga. Elit politik DKI. Ah aku gamau jawab lah. Tapi elit politik ada yang bicara seperti itu," tuturnya.(Asp)

Baca Juga: Akan Dilaporkan Terkait Tuduhan Politik Uang, Rian Ernes Mengaku Tak Gentar

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Pansus DPRD DKI #Partai Golkar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Bagikan