Gerindra Masih Pertimbangkan Sekda Saefullah Jadi Wagub DKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 19 Desember 2019
Gerindra Masih Pertimbangkan Sekda Saefullah Jadi Wagub DKI

Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta M Taufik. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengaku pihaknya masih mempertimbangkan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menjadi kandidat calon wakil gubernur.

Adapun nama Saefullah bersama tiga kader Gerindra lainya, yakni Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, dan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Riza Patria diusulkan Gerindra untuk dipilih salah satu dari mereka maju melawan kandidat yang diusung PKS.

Baca Juga:

DPP PKS Belum Beri Lampu Hijau Dua Kadernya Sebagai Cawagub DKI?

Menurut Taufik, Saefullah lebih pantas tetap menjadi Sekda DKI ketimbang jadi orang nomor dua di pemerintahan DKI Jakarta.

"Saefullah jadi sekda lebih bagus,” kata Taufik saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memberikan keterangan pers di Balai Kota Jakarta. Senin (16/12/2019) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memberikan keterangan pers di Balai Kota Jakarta. Senin (16/12/2019) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ia tak menampik bila pengusungan Saefullah masuk dalam bursa pengganti Sandiaga Uno kali ini bukan sekedar main-main. Dia menuturkan, pihaknya saat itu memang serius mengusung Ketua pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI itu.

"Enggak. Bukan gimmick emang serius itu kita meminta," jelasnya

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini juga menjelaskan alasan partainya memperhitungkan Saefullah lantaran masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan habis pada 2022. Apabila pihaknya mengusung Saefullah maka secara otomatis jabatan sekda akan melompong.

Baca Juga:

Empat Nama Kandidat Cawagub Gerindra Masih Mandek di DPP PKS

Kemudian, kata dia, ketika masa jabatan gubernur dan wakil gubernur habis, maka tak ada sosok yang bisa menggantikannya sebagai pelaksana tugas harian (plh) gubernur.

Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta M Taufik. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta M Taufik. (Foto: MP/Asropih)

"Sekarang gini ya pilkadanya kan 2024 (serentak 2 tahun plt karena habis masa jabatan 2022) berarti 2022 selesai nih tugas pak gubernur terus plt kan, kamu bayangin kalau sekdanya ikut wagub kan berhenti juga nih Jakarta. Kita perlu DKI jalan terus gitu," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPRD DKI Minta PKS Tunjuk Satu Cawagub dari Gerindra

#DPRD DKI Jakarta #Wakil Gubernur DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Bagikan