Gerindra Masih Pertimbangkan Sekda Saefullah Jadi Wagub DKI
Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta M Taufik. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengaku pihaknya masih mempertimbangkan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menjadi kandidat calon wakil gubernur.
Adapun nama Saefullah bersama tiga kader Gerindra lainya, yakni Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, dan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Riza Patria diusulkan Gerindra untuk dipilih salah satu dari mereka maju melawan kandidat yang diusung PKS.
Baca Juga:
DPP PKS Belum Beri Lampu Hijau Dua Kadernya Sebagai Cawagub DKI?
Menurut Taufik, Saefullah lebih pantas tetap menjadi Sekda DKI ketimbang jadi orang nomor dua di pemerintahan DKI Jakarta.
"Saefullah jadi sekda lebih bagus,” kata Taufik saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).
Ia tak menampik bila pengusungan Saefullah masuk dalam bursa pengganti Sandiaga Uno kali ini bukan sekedar main-main. Dia menuturkan, pihaknya saat itu memang serius mengusung Ketua pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI itu.
"Enggak. Bukan gimmick emang serius itu kita meminta," jelasnya
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini juga menjelaskan alasan partainya memperhitungkan Saefullah lantaran masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan habis pada 2022. Apabila pihaknya mengusung Saefullah maka secara otomatis jabatan sekda akan melompong.
Baca Juga:
Empat Nama Kandidat Cawagub Gerindra Masih Mandek di DPP PKS
Kemudian, kata dia, ketika masa jabatan gubernur dan wakil gubernur habis, maka tak ada sosok yang bisa menggantikannya sebagai pelaksana tugas harian (plh) gubernur.
"Sekarang gini ya pilkadanya kan 2024 (serentak 2 tahun plt karena habis masa jabatan 2022) berarti 2022 selesai nih tugas pak gubernur terus plt kan, kamu bayangin kalau sekdanya ikut wagub kan berhenti juga nih Jakarta. Kita perlu DKI jalan terus gitu," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Pimpinan DPRD DKI Minta PKS Tunjuk Satu Cawagub dari Gerindra
Bagikan
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih