Gerindra Masih Pertimbangkan Sekda Saefullah Jadi Wagub DKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 19 Desember 2019
Gerindra Masih Pertimbangkan Sekda Saefullah Jadi Wagub DKI

Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta M Taufik. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengaku pihaknya masih mempertimbangkan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menjadi kandidat calon wakil gubernur.

Adapun nama Saefullah bersama tiga kader Gerindra lainya, yakni Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, dan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Riza Patria diusulkan Gerindra untuk dipilih salah satu dari mereka maju melawan kandidat yang diusung PKS.

Baca Juga:

DPP PKS Belum Beri Lampu Hijau Dua Kadernya Sebagai Cawagub DKI?

Menurut Taufik, Saefullah lebih pantas tetap menjadi Sekda DKI ketimbang jadi orang nomor dua di pemerintahan DKI Jakarta.

"Saefullah jadi sekda lebih bagus,” kata Taufik saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memberikan keterangan pers di Balai Kota Jakarta. Senin (16/12/2019) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memberikan keterangan pers di Balai Kota Jakarta. Senin (16/12/2019) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ia tak menampik bila pengusungan Saefullah masuk dalam bursa pengganti Sandiaga Uno kali ini bukan sekedar main-main. Dia menuturkan, pihaknya saat itu memang serius mengusung Ketua pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI itu.

"Enggak. Bukan gimmick emang serius itu kita meminta," jelasnya

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini juga menjelaskan alasan partainya memperhitungkan Saefullah lantaran masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan habis pada 2022. Apabila pihaknya mengusung Saefullah maka secara otomatis jabatan sekda akan melompong.

Baca Juga:

Empat Nama Kandidat Cawagub Gerindra Masih Mandek di DPP PKS

Kemudian, kata dia, ketika masa jabatan gubernur dan wakil gubernur habis, maka tak ada sosok yang bisa menggantikannya sebagai pelaksana tugas harian (plh) gubernur.

Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta M Taufik. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta M Taufik. (Foto: MP/Asropih)

"Sekarang gini ya pilkadanya kan 2024 (serentak 2 tahun plt karena habis masa jabatan 2022) berarti 2022 selesai nih tugas pak gubernur terus plt kan, kamu bayangin kalau sekdanya ikut wagub kan berhenti juga nih Jakarta. Kita perlu DKI jalan terus gitu," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPRD DKI Minta PKS Tunjuk Satu Cawagub dari Gerindra

#DPRD DKI Jakarta #Wakil Gubernur DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan