Gerindra Masih Pertimbangkan Sekda Saefullah Jadi Wagub DKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 19 Desember 2019
Gerindra Masih Pertimbangkan Sekda Saefullah Jadi Wagub DKI

Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta M Taufik. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengaku pihaknya masih mempertimbangkan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menjadi kandidat calon wakil gubernur.

Adapun nama Saefullah bersama tiga kader Gerindra lainya, yakni Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, dan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Riza Patria diusulkan Gerindra untuk dipilih salah satu dari mereka maju melawan kandidat yang diusung PKS.

Baca Juga:

DPP PKS Belum Beri Lampu Hijau Dua Kadernya Sebagai Cawagub DKI?

Menurut Taufik, Saefullah lebih pantas tetap menjadi Sekda DKI ketimbang jadi orang nomor dua di pemerintahan DKI Jakarta.

"Saefullah jadi sekda lebih bagus,” kata Taufik saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memberikan keterangan pers di Balai Kota Jakarta. Senin (16/12/2019) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memberikan keterangan pers di Balai Kota Jakarta. Senin (16/12/2019) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ia tak menampik bila pengusungan Saefullah masuk dalam bursa pengganti Sandiaga Uno kali ini bukan sekedar main-main. Dia menuturkan, pihaknya saat itu memang serius mengusung Ketua pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI itu.

"Enggak. Bukan gimmick emang serius itu kita meminta," jelasnya

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini juga menjelaskan alasan partainya memperhitungkan Saefullah lantaran masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan habis pada 2022. Apabila pihaknya mengusung Saefullah maka secara otomatis jabatan sekda akan melompong.

Baca Juga:

Empat Nama Kandidat Cawagub Gerindra Masih Mandek di DPP PKS

Kemudian, kata dia, ketika masa jabatan gubernur dan wakil gubernur habis, maka tak ada sosok yang bisa menggantikannya sebagai pelaksana tugas harian (plh) gubernur.

Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta M Taufik. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta M Taufik. (Foto: MP/Asropih)

"Sekarang gini ya pilkadanya kan 2024 (serentak 2 tahun plt karena habis masa jabatan 2022) berarti 2022 selesai nih tugas pak gubernur terus plt kan, kamu bayangin kalau sekdanya ikut wagub kan berhenti juga nih Jakarta. Kita perlu DKI jalan terus gitu," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPRD DKI Minta PKS Tunjuk Satu Cawagub dari Gerindra

#DPRD DKI Jakarta #Wakil Gubernur DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Bagikan