Gerindra Masih Pertimbangkan Sekda Saefullah Jadi Wagub DKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 19 Desember 2019
Gerindra Masih Pertimbangkan Sekda Saefullah Jadi Wagub DKI

Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta M Taufik. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengaku pihaknya masih mempertimbangkan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menjadi kandidat calon wakil gubernur.

Adapun nama Saefullah bersama tiga kader Gerindra lainya, yakni Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, dan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Riza Patria diusulkan Gerindra untuk dipilih salah satu dari mereka maju melawan kandidat yang diusung PKS.

Baca Juga:

DPP PKS Belum Beri Lampu Hijau Dua Kadernya Sebagai Cawagub DKI?

Menurut Taufik, Saefullah lebih pantas tetap menjadi Sekda DKI ketimbang jadi orang nomor dua di pemerintahan DKI Jakarta.

"Saefullah jadi sekda lebih bagus,” kata Taufik saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memberikan keterangan pers di Balai Kota Jakarta. Senin (16/12/2019) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memberikan keterangan pers di Balai Kota Jakarta. Senin (16/12/2019) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ia tak menampik bila pengusungan Saefullah masuk dalam bursa pengganti Sandiaga Uno kali ini bukan sekedar main-main. Dia menuturkan, pihaknya saat itu memang serius mengusung Ketua pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI itu.

"Enggak. Bukan gimmick emang serius itu kita meminta," jelasnya

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini juga menjelaskan alasan partainya memperhitungkan Saefullah lantaran masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan habis pada 2022. Apabila pihaknya mengusung Saefullah maka secara otomatis jabatan sekda akan melompong.

Baca Juga:

Empat Nama Kandidat Cawagub Gerindra Masih Mandek di DPP PKS

Kemudian, kata dia, ketika masa jabatan gubernur dan wakil gubernur habis, maka tak ada sosok yang bisa menggantikannya sebagai pelaksana tugas harian (plh) gubernur.

Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta M Taufik. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta M Taufik. (Foto: MP/Asropih)

"Sekarang gini ya pilkadanya kan 2024 (serentak 2 tahun plt karena habis masa jabatan 2022) berarti 2022 selesai nih tugas pak gubernur terus plt kan, kamu bayangin kalau sekdanya ikut wagub kan berhenti juga nih Jakarta. Kita perlu DKI jalan terus gitu," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPRD DKI Minta PKS Tunjuk Satu Cawagub dari Gerindra

#DPRD DKI Jakarta #Wakil Gubernur DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 30 menit lalu
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Bagikan