Empat Nama Kandidat Cawagub Gerindra Masih Mandek di DPP PKS

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 13 Desember 2019
Empat Nama Kandidat Cawagub Gerindra Masih Mandek di DPP PKS

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi mengatakan, hingga kini belum ada keputusan final dari PKS terkait empat nama yang diajukan Gerindra sebagai kandidat calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Sejatinya, kata Suhaimi, kewenangan itu berada di tangan DPP PKS, sedangkan Fraksi PKS yang berada di DPRD DKI tidak memiliki kuasa penuh untuk menerima atau menolak opsi tersebut.

Baca Juga:

PKS Sempat Kirim Nama Mantan Menpora Jadi Cawagub, Tapi Ditarik Kembali

"Jadi itu ketika Gerindra mengajukan empat nama maka itu diajukan ke DPP. Nah sampai hari ini belum ada keputusan apa-apa," kata Suhaimi saat dikonfirmasi, Kamis (12/12).

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi. Foto:http://jakarta.pks.id
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi. Foto:http://jakarta.pks.id

Ketika disinggungkan soal perkembangan empat nama yang diusulkan partai besutan Prabowo Subianto itu, Suhaimi mengatakan belum mengetahui pasti keputusan yang akan dibuat oleh DPP PKS.

Oleh karena itu, ia meminta agar semua pihak tetap bersabar dan jangan dibuat sebagai suatu persolan yang harus dibesar-besarkan.

Baca Juga:

PKS Pertahankan 2 Kandidat Cawagubnya

"Kan usulan itu bisa diterima maupun bisa ditolak. Artinya kita masih nunggu, yang kedua kita di DPRD DKI pengurus juga di DKI. Itu menunggu surat resminya dari DPP. Jadi yang kita pegang sekarang sudah ada, pegang apa? Ya Pak Syaikhu sama Pak Agung selama belum ada perubahan dari DPP," papar dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga saat ini masih belum memiliki pendamping setelah Sandiaga Uno mengundurkan diri dalam pencalonan wakil presiden pada pilpres lalu. (MP/Asropih Opih)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga saat ini masih belum memiliki pendamping setelah Sandiaga Uno mengundurkan diri dalam pencalonan wakil presiden pada pilpres lalu. (MP/Asropih Opih)

Di samping itu, Suhaimi menambahkan, meskipun ada pernyataan dari Ahmad Syaikhu yang memilih untuk tetap menjadi angggota DPR RI periode 2019-2024, namun itu semua belum secara resmi diputuskan oleh DPP PKS.

"Bagi kita itu adalah patokan surat resminya, surat resmi yang datang ke DPRD atau Pak Gubernur itu belum ada perubahan sama sekali. Jadi belum ada perubahan itu patokan kita," tutup dia. (Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPRD DKI Minta PKS Tunjuk Satu Cawagub dari Gerindra

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan juga bagian penting dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Rano Karno Tegaskan Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat
Wakil Gubernur DKI menegaskan Jakarta harus menjadi ruang publik yang inklusif, terbuka bagi diskusi, dan menjamin kebebasan masyarakat berpendapat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
Rano Karno Tegaskan Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat
Bagikan