Empat Nama Kandidat Cawagub Gerindra Masih Mandek di DPP PKS

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 13 Desember 2019
Empat Nama Kandidat Cawagub Gerindra Masih Mandek di DPP PKS

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi mengatakan, hingga kini belum ada keputusan final dari PKS terkait empat nama yang diajukan Gerindra sebagai kandidat calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Sejatinya, kata Suhaimi, kewenangan itu berada di tangan DPP PKS, sedangkan Fraksi PKS yang berada di DPRD DKI tidak memiliki kuasa penuh untuk menerima atau menolak opsi tersebut.

Baca Juga:

PKS Sempat Kirim Nama Mantan Menpora Jadi Cawagub, Tapi Ditarik Kembali

"Jadi itu ketika Gerindra mengajukan empat nama maka itu diajukan ke DPP. Nah sampai hari ini belum ada keputusan apa-apa," kata Suhaimi saat dikonfirmasi, Kamis (12/12).

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi. Foto:http://jakarta.pks.id
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi. Foto:http://jakarta.pks.id

Ketika disinggungkan soal perkembangan empat nama yang diusulkan partai besutan Prabowo Subianto itu, Suhaimi mengatakan belum mengetahui pasti keputusan yang akan dibuat oleh DPP PKS.

Oleh karena itu, ia meminta agar semua pihak tetap bersabar dan jangan dibuat sebagai suatu persolan yang harus dibesar-besarkan.

Baca Juga:

PKS Pertahankan 2 Kandidat Cawagubnya

"Kan usulan itu bisa diterima maupun bisa ditolak. Artinya kita masih nunggu, yang kedua kita di DPRD DKI pengurus juga di DKI. Itu menunggu surat resminya dari DPP. Jadi yang kita pegang sekarang sudah ada, pegang apa? Ya Pak Syaikhu sama Pak Agung selama belum ada perubahan dari DPP," papar dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga saat ini masih belum memiliki pendamping setelah Sandiaga Uno mengundurkan diri dalam pencalonan wakil presiden pada pilpres lalu. (MP/Asropih Opih)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga saat ini masih belum memiliki pendamping setelah Sandiaga Uno mengundurkan diri dalam pencalonan wakil presiden pada pilpres lalu. (MP/Asropih Opih)

Di samping itu, Suhaimi menambahkan, meskipun ada pernyataan dari Ahmad Syaikhu yang memilih untuk tetap menjadi angggota DPR RI periode 2019-2024, namun itu semua belum secara resmi diputuskan oleh DPP PKS.

"Bagi kita itu adalah patokan surat resminya, surat resmi yang datang ke DPRD atau Pak Gubernur itu belum ada perubahan sama sekali. Jadi belum ada perubahan itu patokan kita," tutup dia. (Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPRD DKI Minta PKS Tunjuk Satu Cawagub dari Gerindra

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Tanpa adanya Palestina, forum tersebut akan kehilangan relevansi dan legitimasi dan akan sulit ciptakan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Indonesia
PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur
PKS mendesak Pemprov DKI menjual saham PT Delta Djakarta. Kepemilikan saham bir dinilai tidak pantas secara etika publik dan berisiko bagi masyarakat.
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Januari 2026
PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur
Indonesia
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
BPS mencatat angka pernikahan di Indonesia terus menurun dan terendah dalam satu dekade. PKS soroti faktor ekonomi dan perubahan sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
Wagub Rano Karno Jawab Ketidakpuasan soal UMP DKI Jakarta
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno memberi tanggapan soal ketidakpuasan kalangan tertentu soal besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.
Frengky Aruan - Minggu, 28 Desember 2025
Wagub Rano Karno Jawab Ketidakpuasan soal UMP DKI Jakarta
Indonesia
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Marsinah mendapat gelar pahlawan nasional. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Muhammad Rusli menilai, negara mulai menghargai buruh.
Soffi Amira - Selasa, 11 November 2025
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Indonesia
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Soeripto juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada periode 2004-2009.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Bagikan