DPP PKS Belum Beri Lampu Hijau Dua Kadernya Sebagai Cawagub DKI?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 13 Desember 2019
DPP PKS Belum Beri Lampu Hijau Dua Kadernya Sebagai Cawagub DKI?

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin. Foto: jakarta.pks.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin masih berharap dua kadernya, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu tetap menjadi sosok pengganti Sandiaga Uno.

Arifin juga menyampaikan tak mendapatkan info ihwal kapan DPP PKS memutuskan empat nama kandidat Cawagub yang diusulkan partai Gerindra. Sebab itu merupakan kewenangan penuh pihak pimpinan PKS.

Baca Juga:

PKS Sempat Kirim Nama Mantan Menpora Jadi Cawagub, Tapi Ditarik Kembali

"Kita belum dapat info. Untuk sementara kita mengamankan dua nama yang ada," kata Arifin saat dikonfirmasi, Jumat (13/12).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga saat ini masih belum memiliki pendamping setelah Sandiaga Uno mengundurkan diri dalam pencalonan wakil presiden pada pilpres lalu. (MP/Asropih Opih)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga saat ini masih belum memiliki pendamping setelah Sandiaga Uno mengundurkan diri dalam pencalonan wakil presiden pada pilpres lalu. (MP/Asropih Opih)

Arifin menjelaskan, empat nama cawagub anyar yang diajukan Grindra yaitu Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Waketum DPP Gerindra Ferry J Juliantono, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria dan Sekda DKI Jakarta Saefullah, masih dikaji oleh jajaran DPP PKS.

"Usulan masih belum ada keputusan dari DPP. Dan keputusan bisa diterima, bisa ditolak semuanya," papar dia.

Arifin meyakini pada Januari 2020 Gubernur Anies Baswedan tak lagi sendiri dalam menjalani roda pemerintahan DKI. Dengan begitu, Anies dipastikan akan melepas status jomblonya yang telah disandang sekira 15 bulan lebih.

Baca Juga:

Pimpinan DPRD DKI Minta PKS Tunjuk Satu Cawagub dari Gerindra

Kepastian itu, kata Arifin, didapat setelah pimpinan parlemen Kebon Sirih memutuskan untuk membahas kekosongan kursi DKI-2 pada tahun depan. Ia berharap pembahasan itu tak memakan waktu, sehingga di Januari Anies segera mempunyai pendamping.

"Kita harap pokonya akhir tahun diagendakan, tapi pimpinan dewan minta Januari. Kemarin sampaikan Januari bisa diagendakan," tutupnya. (Asp)

#PKS #Wagub DKI Jakarta #PKS Gerindra Rebutan Wagub DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan