Fraksi PDIP dan PSI di DPRD Tetap Lanjutkan Hak Interpelasi Formula E


DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi selepas pemeriksaan oleh KPK, Selasa (22/3). Foto: MP/Ponco
MerahPutih.com - Fraksi PDIP DPRD DKI nampaknya akan melanjutkan kembali Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E untuk menanyakan penjelasan detail terhadap Gubenur Anies Baswedan.
Langkah ini bakal diambil partai kepala banten moncong putih itu, usai Badan Kehormatan (BK) DPRD mengeluarkan putusan bahwa Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik DPRD dalam menggulirkan hak tersebut.
Baca Juga:
Ketua DPRD DKI Bersikukuh Gelar Hak Interpelasi Terkait Formula E
Adapun terdapat dua Fraksi DPRD DKI yang menggulirkan interpelasi balap mobil listrik tersebut yakni PDI Perjuangan dan PSI.
“Maka saya akan kembali menjalankan fungsi pengawasan saya dalam penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut," kata Prasetyo dalam akun instagram resmi @prasetyoedimarsudi, Sabtu (9/4).
Prasetyo menuturkan, dirinya selalu berusaha untuk patuh pada aturan yang berlaku. Salah satunya saat dirinya menentukan layak atau tidaknya digelar interpelasi tentang Formula E dalam rapat paripurna pada 28 September 2021.

Meski begitu, interpelasi tersebut kemudian dipermasalahkan dan dilaporkan ke Badan Kehormatan oleh tujuh fraksi di DPRD DKI, yakni Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, Nasdem, Golkar, PKB-PPP.
Namun setelah dinyatakan tak bersalah, pria berusia 59 tahun ini akan kembali menggunakan hak bertanya legislator pada kebijakan kepala daerah.
“Dalam hal ini kami di DPRD DKI Jakarta hanya ingin mengetahui mengenai kucuran APBD senilai Rp 560 miliar untuk pembayaran commitment fee kepada Formula E Operation,” pungkas Prasetyo. (Asp)
Baca Juga:
Wagub DKI Persilakan Anggota DPRD Lanjutkan Interpelasi Formula E
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara

PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'

Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
