DPRD DKI Minta Formula E 2024 di Jakarta Tetap Diselenggarakan

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 24 Oktober 2023
DPRD DKI Minta Formula E 2024 di Jakarta Tetap Diselenggarakan

Sejumlah pembalap melaju dalam sesi latihan bebas kedua balapan Formula E 2023 Jakarta di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Sabtu (3/6). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi B DPRD DKI M Taufik Zoelkifl meminta agar Formula E musim 2024 di Jakarta semestinya tetap diselenggarakan. Sebab, sudah ada kontrak kerja sama bisnis di antara pihak terkait.

Oleh karena itu, ia meminta PT Jakarta Propertindo (Perseroda) memperdalam komunikasi terkait Formula E karena bersamaan dengan masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Juga

JakPro Apresiasi FIA Batalkan Formula E Tahun Depan dengan Alasan Pemilu

"Kalau penegasan JakPro tadi, masih komunikasi dengan pihak Formula E Operation (FEO) dan kami sebagai DPRD sebagai pengawasnya minta jaminan dari JakPro," ujarnya di Jakarta, Senin (23/10).

Taufik menuturkan FEO seharusnya tetap menyelenggarakan lantaran sudah tertuang dalam kontrak kerja sama bisnis (Business to Business/B2B).

Adapun kontrak antara FEO dan JakPro itu berdurasi tiga tahun sejak 2022 hingga 2024 sehingga jika dibatalkan atau diundur maka akan menyalahi kesepakatan dan tercatat sebagai pelanggaran.

Selain itu, dia berharap meski bersamaan dengan Pemilu 2024, ada tanggal yang sesuai untuk melaksanakan ajang balap mobil listrik tersebut.

"Kan Pemilu Februari 2024, Formula E itu kan Juni ya jadi sebenarnya sih bisa, tapi mungkin ada kekhawatiran dari pihak panitia Formula E," tuturnya.

Baca Juga

Jakarta E-Prix Hilang dari Kalender Formula E 2024

Namun, dia menambahkan, saat ini pihak terkait sedang mempertimbangkan alternatif lain yakni Formula E bisa digelar sehari untuk menyesuaikan waktu.

"Ada alternatif apakah hanya 1 hari saja kan tahun lalu 2 hari, sekarang kan satu hari, masih ada alternatif seperti itu," ujarnya.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin menyebutkan, ada berbagai pertimbangan yang menjadi garis besar penyelenggaraan kegiatan internasional ini, khususnya tentang efektivitas penyelenggaraan acara dunia di tengah proses demokrasi dalam negeri yang akan berjalan nantinya.

"Kami memahami, bahwa kalender Federasi Otomotif Internasional (FIA) yang ditayangkan tersebut memiliki dampak Global terhadap negara-negara yang terlibat di dalamnya," kata Iwan

Sebelumnya, Kota Jakarta tidak masuk dalam kalender Kejuaraan Dunia Formula E ABB FIA musim mendatang karena bersamaan waktunya dengan masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dilansir dari keterangan resmi Formula E, Jumat, kota Jakarta dicoret dari kalender balapan musim kesepuluh itu karena pada balapan yang direncanakan digelar pada 8 Juni 2024 di Sirkuit Internasional E-Prix Ancol tersebut bertabrakan dengan masa Pemilu 2024. (*)

Baca Juga

Formula E 2024 di Jakarta Batal, Pj Heru: Karena Situasi Politik

#DPRD DKI Jakarta #Formula E
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Pemprov diminta memastikan lagi bahwa alat-alat untuk mitigasi kemunculan aroma tak sedap RDF Plant Rorotan itu sudah dapat berfungsi optimal dan mencegah aroma sampah di dalamnya tersebar ke luar.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Indonesia
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai lemahnya pengawasan dan rekrutmen sopir menjadi penyebab utama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Bagikan