DPRD DKI Dorong Markas Komando Satpol PP Dibangun Tahun 2020

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 15 Agustus 2019
DPRD DKI Dorong Markas Komando Satpol PP Dibangun Tahun 2020

Sekretaris komisi A bidang pemerintahan DPRD DKI Jakarta, Syarif. Foto: beritajakarta.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendorong agar pembangunan Markas Komando untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang.

Lokasi yang akan dijadikan Markas Komando Satpol PP adalah bekas Sekolah Dasar (SD) 01, 02 dan 03 di Jalan Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat.

Baca Juga: Anies Minta Satpol PP Tidak Hadirkan Kebengisan Saat Bertugas

Sekretaris komisi A bidang pemerintahan DPRD DKI Jakarta, Syarif

"Saya dorong dianggarkan tahun 2020 untuk pembangunan fisik agar 2021 bisa langsung dipakai," ujar Sekretaris komisi A bidang pemerintahan DPRD DKI Jakarta, Syarif di ruang rapat komisi A DPRD DKI Jakarta, Kamis (15/8).

Bahkan, Syarif mengaku Anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih akan menyanggupi dengan memberikan anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk pembangunan Markas Komando keamanan daerah DKI Jakarta itu di tahun 2020.

"Kalau pembangunan setara seperti kantor Camat dan Lurah, hanya Rp 9 miliar saja. Kecil itu, makanya besok di Banggar akan kita dorong agar 2020 langsung dibangun," kata Syarif.

Baca Juga: HUT ke-69 Satpol PP, Anies Perintahkan Petugas Bantu Lalu Lintas Jakarta

Politisi Gerindra itu berharap agar Kasatpol PP DKI, Arifin sesegera mungkin melakukan pengkajian, penghapusan aset dari Dinas Pendidikan dan percepatan desain bangunan agar bisa direalisasikan tahun 2020.

"Silahkan dilakukan pengkajian. Kalau terkendala urusan penghapusan aset, sebenarnya itukan gampang, apalagi itu satu atap, saya kira 2 sampai 3 bulan juga selesai. Sekarang dimulai, Desember selesai dan awal 2020 bisa langsung jalan pembangunan. Kalau itu untuk kebaikan jangan takut menganggarkan," ungkap Syarif.

Selain masalah pembangunan, Arifin dalam rapat kerja kali ini juga meminta tambahan anggaran sebesar Rp 410.613.970 untuk penyediaan jasa telepon, air, listrik, internet, sarana dan prasarana di Markas Komando Satpol PP yang baru nantinya.

Ilustrasi: Para anggota satpol PP DKI Jakarta (Foto: @satpolppdki)
Ilustrasi: Para anggota satpol PP DKI Jakarta (Foto: @satpolppdki)

Baca Juga: Anies Adakan Sayembara Desain Seragam Satpol PP DKI Jakarta

"Kami mendapatkan tambahan tempat untuk dijadikan Markas Komando Satpol PP karena baru dilimpahkan, kami memohon tambahan (anggaran) untuk tahun 2020 untuk penyediaan jasa telepon air dan listrik dan internet," ungkap Arifin.

Adapun rinciannya yakni untuk jasa telfon, air, listrik dan internet sebesar Rp 47.563.200, kemudian untuk penyediaan sarana dan prasarana diusulkan Rp 363.050.770 sehingga totalnya Rp 410.613.970. (Asp).

#DPRD DKI Jakarta #Satpol PP
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 9 menit lalu
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Viral Bakso Remaja Gading Solo Non-Halal, Begini Respons Pemilik Warung
Bakso Remaja Gading Solo ditutup oleh Satpol PP karena non-halal. Namun, hal itu masih menunggu hasil laboratorium.
Soffi Amira - Selasa, 04 November 2025
Viral Bakso Remaja Gading Solo Non-Halal, Begini Respons Pemilik Warung
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Bagikan