DPRD DKI Dorong Markas Komando Satpol PP Dibangun Tahun 2020

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 15 Agustus 2019
DPRD DKI Dorong Markas Komando Satpol PP Dibangun Tahun 2020

Sekretaris komisi A bidang pemerintahan DPRD DKI Jakarta, Syarif. Foto: beritajakarta.id

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendorong agar pembangunan Markas Komando untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang.

Lokasi yang akan dijadikan Markas Komando Satpol PP adalah bekas Sekolah Dasar (SD) 01, 02 dan 03 di Jalan Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat.

Baca Juga: Anies Minta Satpol PP Tidak Hadirkan Kebengisan Saat Bertugas

Sekretaris komisi A bidang pemerintahan DPRD DKI Jakarta, Syarif

"Saya dorong dianggarkan tahun 2020 untuk pembangunan fisik agar 2021 bisa langsung dipakai," ujar Sekretaris komisi A bidang pemerintahan DPRD DKI Jakarta, Syarif di ruang rapat komisi A DPRD DKI Jakarta, Kamis (15/8).

Bahkan, Syarif mengaku Anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih akan menyanggupi dengan memberikan anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk pembangunan Markas Komando keamanan daerah DKI Jakarta itu di tahun 2020.

"Kalau pembangunan setara seperti kantor Camat dan Lurah, hanya Rp 9 miliar saja. Kecil itu, makanya besok di Banggar akan kita dorong agar 2020 langsung dibangun," kata Syarif.

Baca Juga: HUT ke-69 Satpol PP, Anies Perintahkan Petugas Bantu Lalu Lintas Jakarta

Politisi Gerindra itu berharap agar Kasatpol PP DKI, Arifin sesegera mungkin melakukan pengkajian, penghapusan aset dari Dinas Pendidikan dan percepatan desain bangunan agar bisa direalisasikan tahun 2020.

"Silahkan dilakukan pengkajian. Kalau terkendala urusan penghapusan aset, sebenarnya itukan gampang, apalagi itu satu atap, saya kira 2 sampai 3 bulan juga selesai. Sekarang dimulai, Desember selesai dan awal 2020 bisa langsung jalan pembangunan. Kalau itu untuk kebaikan jangan takut menganggarkan," ungkap Syarif.

Selain masalah pembangunan, Arifin dalam rapat kerja kali ini juga meminta tambahan anggaran sebesar Rp 410.613.970 untuk penyediaan jasa telepon, air, listrik, internet, sarana dan prasarana di Markas Komando Satpol PP yang baru nantinya.

Ilustrasi: Para anggota satpol PP DKI Jakarta (Foto: @satpolppdki)
Ilustrasi: Para anggota satpol PP DKI Jakarta (Foto: @satpolppdki)

Baca Juga: Anies Adakan Sayembara Desain Seragam Satpol PP DKI Jakarta

"Kami mendapatkan tambahan tempat untuk dijadikan Markas Komando Satpol PP karena baru dilimpahkan, kami memohon tambahan (anggaran) untuk tahun 2020 untuk penyediaan jasa telepon air dan listrik dan internet," ungkap Arifin.

Adapun rinciannya yakni untuk jasa telfon, air, listrik dan internet sebesar Rp 47.563.200, kemudian untuk penyediaan sarana dan prasarana diusulkan Rp 363.050.770 sehingga totalnya Rp 410.613.970. (Asp).

#DPRD DKI Jakarta #Satpol PP
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Wakil Ketua DPRD DKI sebut diperlukan peningkatan pelayanan mulai dari pengawasan, pencahayaan lokasi, hingga keamanan untuk pengunjung.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Bagikan