DPRD DKI Dorong Markas Komando Satpol PP Dibangun Tahun 2020

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 15 Agustus 2019
DPRD DKI Dorong Markas Komando Satpol PP Dibangun Tahun 2020

Sekretaris komisi A bidang pemerintahan DPRD DKI Jakarta, Syarif. Foto: beritajakarta.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendorong agar pembangunan Markas Komando untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang.

Lokasi yang akan dijadikan Markas Komando Satpol PP adalah bekas Sekolah Dasar (SD) 01, 02 dan 03 di Jalan Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat.

Baca Juga: Anies Minta Satpol PP Tidak Hadirkan Kebengisan Saat Bertugas

Sekretaris komisi A bidang pemerintahan DPRD DKI Jakarta, Syarif

"Saya dorong dianggarkan tahun 2020 untuk pembangunan fisik agar 2021 bisa langsung dipakai," ujar Sekretaris komisi A bidang pemerintahan DPRD DKI Jakarta, Syarif di ruang rapat komisi A DPRD DKI Jakarta, Kamis (15/8).

Bahkan, Syarif mengaku Anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih akan menyanggupi dengan memberikan anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk pembangunan Markas Komando keamanan daerah DKI Jakarta itu di tahun 2020.

"Kalau pembangunan setara seperti kantor Camat dan Lurah, hanya Rp 9 miliar saja. Kecil itu, makanya besok di Banggar akan kita dorong agar 2020 langsung dibangun," kata Syarif.

Baca Juga: HUT ke-69 Satpol PP, Anies Perintahkan Petugas Bantu Lalu Lintas Jakarta

Politisi Gerindra itu berharap agar Kasatpol PP DKI, Arifin sesegera mungkin melakukan pengkajian, penghapusan aset dari Dinas Pendidikan dan percepatan desain bangunan agar bisa direalisasikan tahun 2020.

"Silahkan dilakukan pengkajian. Kalau terkendala urusan penghapusan aset, sebenarnya itukan gampang, apalagi itu satu atap, saya kira 2 sampai 3 bulan juga selesai. Sekarang dimulai, Desember selesai dan awal 2020 bisa langsung jalan pembangunan. Kalau itu untuk kebaikan jangan takut menganggarkan," ungkap Syarif.

Selain masalah pembangunan, Arifin dalam rapat kerja kali ini juga meminta tambahan anggaran sebesar Rp 410.613.970 untuk penyediaan jasa telepon, air, listrik, internet, sarana dan prasarana di Markas Komando Satpol PP yang baru nantinya.

Ilustrasi: Para anggota satpol PP DKI Jakarta (Foto: @satpolppdki)
Ilustrasi: Para anggota satpol PP DKI Jakarta (Foto: @satpolppdki)

Baca Juga: Anies Adakan Sayembara Desain Seragam Satpol PP DKI Jakarta

"Kami mendapatkan tambahan tempat untuk dijadikan Markas Komando Satpol PP karena baru dilimpahkan, kami memohon tambahan (anggaran) untuk tahun 2020 untuk penyediaan jasa telepon air dan listrik dan internet," ungkap Arifin.

Adapun rinciannya yakni untuk jasa telfon, air, listrik dan internet sebesar Rp 47.563.200, kemudian untuk penyediaan sarana dan prasarana diusulkan Rp 363.050.770 sehingga totalnya Rp 410.613.970. (Asp).

#DPRD DKI Jakarta #Satpol PP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Satpol PP DKI Terluka dan Alami 6 Jahitan, Polisi Cari Pelaku
Diduga ada dua orang pelaku pemukulan yakni yang memukul menggunakan helm dan melakukan pemukulan kepada petugas di lampu merah CSW.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Satpol PP DKI Terluka dan Alami 6 Jahitan, Polisi Cari Pelaku
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan