DPRD DKI Dorong Markas Komando Satpol PP Dibangun Tahun 2020

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 15 Agustus 2019
DPRD DKI Dorong Markas Komando Satpol PP Dibangun Tahun 2020

Sekretaris komisi A bidang pemerintahan DPRD DKI Jakarta, Syarif. Foto: beritajakarta.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendorong agar pembangunan Markas Komando untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang.

Lokasi yang akan dijadikan Markas Komando Satpol PP adalah bekas Sekolah Dasar (SD) 01, 02 dan 03 di Jalan Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat.

Baca Juga: Anies Minta Satpol PP Tidak Hadirkan Kebengisan Saat Bertugas

Sekretaris komisi A bidang pemerintahan DPRD DKI Jakarta, Syarif

"Saya dorong dianggarkan tahun 2020 untuk pembangunan fisik agar 2021 bisa langsung dipakai," ujar Sekretaris komisi A bidang pemerintahan DPRD DKI Jakarta, Syarif di ruang rapat komisi A DPRD DKI Jakarta, Kamis (15/8).

Bahkan, Syarif mengaku Anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih akan menyanggupi dengan memberikan anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk pembangunan Markas Komando keamanan daerah DKI Jakarta itu di tahun 2020.

"Kalau pembangunan setara seperti kantor Camat dan Lurah, hanya Rp 9 miliar saja. Kecil itu, makanya besok di Banggar akan kita dorong agar 2020 langsung dibangun," kata Syarif.

Baca Juga: HUT ke-69 Satpol PP, Anies Perintahkan Petugas Bantu Lalu Lintas Jakarta

Politisi Gerindra itu berharap agar Kasatpol PP DKI, Arifin sesegera mungkin melakukan pengkajian, penghapusan aset dari Dinas Pendidikan dan percepatan desain bangunan agar bisa direalisasikan tahun 2020.

"Silahkan dilakukan pengkajian. Kalau terkendala urusan penghapusan aset, sebenarnya itukan gampang, apalagi itu satu atap, saya kira 2 sampai 3 bulan juga selesai. Sekarang dimulai, Desember selesai dan awal 2020 bisa langsung jalan pembangunan. Kalau itu untuk kebaikan jangan takut menganggarkan," ungkap Syarif.

Selain masalah pembangunan, Arifin dalam rapat kerja kali ini juga meminta tambahan anggaran sebesar Rp 410.613.970 untuk penyediaan jasa telepon, air, listrik, internet, sarana dan prasarana di Markas Komando Satpol PP yang baru nantinya.

Ilustrasi: Para anggota satpol PP DKI Jakarta (Foto: @satpolppdki)
Ilustrasi: Para anggota satpol PP DKI Jakarta (Foto: @satpolppdki)

Baca Juga: Anies Adakan Sayembara Desain Seragam Satpol PP DKI Jakarta

"Kami mendapatkan tambahan tempat untuk dijadikan Markas Komando Satpol PP karena baru dilimpahkan, kami memohon tambahan (anggaran) untuk tahun 2020 untuk penyediaan jasa telepon air dan listrik dan internet," ungkap Arifin.

Adapun rinciannya yakni untuk jasa telfon, air, listrik dan internet sebesar Rp 47.563.200, kemudian untuk penyediaan sarana dan prasarana diusulkan Rp 363.050.770 sehingga totalnya Rp 410.613.970. (Asp).

#DPRD DKI Jakarta #Satpol PP
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Gubernur Pramono Beri Tenggat 3 Hari untuk Satpol PP Tertibkan Atribut Parpol
Tak boleh ada lagi atribut partai politik yang dibiarkan berlama-lama terpasang di ruang publik.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
Gubernur Pramono Beri Tenggat 3 Hari untuk Satpol PP Tertibkan Atribut Parpol
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
Gubernur Pramono Gerah Lihat Bendera Parpol Lama Terpasang di Jakarta, Perintahkan Satpol PP Lakukan Penertiban
Atribut kampanye yang dibiarkan terlalu lama telah mengganggu keindahan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 03 Desember 2025
Gubernur Pramono Gerah Lihat Bendera Parpol Lama Terpasang di Jakarta, Perintahkan Satpol PP Lakukan Penertiban
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Bagikan