DPRD DKI Desak Anies Lakukan Kajian Sebelum Longgarkan PSBB

Eddy FloEddy Flo - Senin, 18 Mei 2020
 DPRD DKI Desak Anies Lakukan Kajian Sebelum Longgarkan PSBB

Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco meminta Pemprov DKI untuk melakukan kajian terlebih dahulu mengenai perpanjang atau tidaknya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di ibu kota.

Adapun penerapan PSBB fase kedua akan selesai pada Jumat 22 Mei 2020 mendatang.

Baca Juga:

Pemprov DKI Punya Bilik Isolasi Mandiri Kasus ODP Corona, Ukurannya 2,5x2,5 Meter

"Jadi tanggapan kita dari fraksi Golkar, mau dilonggarkan atau tidak silakan dikaji baik-baik," kata Baco di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/5).

Fraksi Golkar desak Anies lakukan kajian sebelum lakukan relaksasi PSBB
Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Basri Baco. (MP/Asropih)

Baco menuturkan, Pemda DKI harus memastikan sejumlah aspek siap dengan konsekuensinya. Sebab, menurutnya kasus positif COVID-19 semakin bertambah meski dalam pelaksanaan PSBB.

Baco mencontohkan yang harus disiapkan adalah kontrolnya, penegakkan, dan Dinas Kesehatan yang harus jelas.

"Jangan dilonggarin tapi akhirnya mencelakakan rakyat akhirnya pemerintah sengsara, rakyat sengsara, ekonomi makin lumpuh," ujar Baco.

Meski demikian, Baco mengatakan, apabila semua aspek telah disiapkan menghadapi konsekuensi, ia tak masalah PSBB dilonggarkan. Menurutnya justru itu adalah hal yang baik.

Baca Juga:

Kasus Terkini COVID-19 di DKI Minggu (17/5): Positif 5.92, Sembuh 1.295 Orang

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan pihaknya belum mempunyai rencana untuk melonggarkan pelaksanaan PSBB di ibu kota.

"Di Jakarta PSBB masih berlaku dan tidak ada kebijakan pelonggaran, tidak ada kebijakan membolehkan aktivitas seperti sebelum PSBB," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (15/5) lalu.(Asp)

Baca Juga:

DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Pemberian Keringanan Retribusi Sewa Rusun

#DPRD DKI Jakarta #Partai Golkar #Pembatasan Sosial Berskala Besar #COVID-19
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Bagikan