DPRD DKI Desak Anies Lakukan Kajian Sebelum Longgarkan PSBB

Eddy FloEddy Flo - Senin, 18 Mei 2020
 DPRD DKI Desak Anies Lakukan Kajian Sebelum Longgarkan PSBB

Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco meminta Pemprov DKI untuk melakukan kajian terlebih dahulu mengenai perpanjang atau tidaknya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di ibu kota.

Adapun penerapan PSBB fase kedua akan selesai pada Jumat 22 Mei 2020 mendatang.

Baca Juga:

Pemprov DKI Punya Bilik Isolasi Mandiri Kasus ODP Corona, Ukurannya 2,5x2,5 Meter

"Jadi tanggapan kita dari fraksi Golkar, mau dilonggarkan atau tidak silakan dikaji baik-baik," kata Baco di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/5).

Fraksi Golkar desak Anies lakukan kajian sebelum lakukan relaksasi PSBB
Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Basri Baco. (MP/Asropih)

Baco menuturkan, Pemda DKI harus memastikan sejumlah aspek siap dengan konsekuensinya. Sebab, menurutnya kasus positif COVID-19 semakin bertambah meski dalam pelaksanaan PSBB.

Baco mencontohkan yang harus disiapkan adalah kontrolnya, penegakkan, dan Dinas Kesehatan yang harus jelas.

"Jangan dilonggarin tapi akhirnya mencelakakan rakyat akhirnya pemerintah sengsara, rakyat sengsara, ekonomi makin lumpuh," ujar Baco.

Meski demikian, Baco mengatakan, apabila semua aspek telah disiapkan menghadapi konsekuensi, ia tak masalah PSBB dilonggarkan. Menurutnya justru itu adalah hal yang baik.

Baca Juga:

Kasus Terkini COVID-19 di DKI Minggu (17/5): Positif 5.92, Sembuh 1.295 Orang

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan pihaknya belum mempunyai rencana untuk melonggarkan pelaksanaan PSBB di ibu kota.

"Di Jakarta PSBB masih berlaku dan tidak ada kebijakan pelonggaran, tidak ada kebijakan membolehkan aktivitas seperti sebelum PSBB," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (15/5) lalu.(Asp)

Baca Juga:

DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Pemberian Keringanan Retribusi Sewa Rusun

#DPRD DKI Jakarta #Partai Golkar #Pembatasan Sosial Berskala Besar #COVID-19
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Bahlil juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Idrus menilai Prabowo telah berada di jalur yang benar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Bagikan