DPRD DKI Desak Anies Lakukan Kajian Sebelum Longgarkan PSBB

Eddy FloEddy Flo - Senin, 18 Mei 2020
 DPRD DKI Desak Anies Lakukan Kajian Sebelum Longgarkan PSBB

Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco meminta Pemprov DKI untuk melakukan kajian terlebih dahulu mengenai perpanjang atau tidaknya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di ibu kota.

Adapun penerapan PSBB fase kedua akan selesai pada Jumat 22 Mei 2020 mendatang.

Baca Juga:

Pemprov DKI Punya Bilik Isolasi Mandiri Kasus ODP Corona, Ukurannya 2,5x2,5 Meter

"Jadi tanggapan kita dari fraksi Golkar, mau dilonggarkan atau tidak silakan dikaji baik-baik," kata Baco di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/5).

Fraksi Golkar desak Anies lakukan kajian sebelum lakukan relaksasi PSBB
Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Basri Baco. (MP/Asropih)

Baco menuturkan, Pemda DKI harus memastikan sejumlah aspek siap dengan konsekuensinya. Sebab, menurutnya kasus positif COVID-19 semakin bertambah meski dalam pelaksanaan PSBB.

Baco mencontohkan yang harus disiapkan adalah kontrolnya, penegakkan, dan Dinas Kesehatan yang harus jelas.

"Jangan dilonggarin tapi akhirnya mencelakakan rakyat akhirnya pemerintah sengsara, rakyat sengsara, ekonomi makin lumpuh," ujar Baco.

Meski demikian, Baco mengatakan, apabila semua aspek telah disiapkan menghadapi konsekuensi, ia tak masalah PSBB dilonggarkan. Menurutnya justru itu adalah hal yang baik.

Baca Juga:

Kasus Terkini COVID-19 di DKI Minggu (17/5): Positif 5.92, Sembuh 1.295 Orang

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan pihaknya belum mempunyai rencana untuk melonggarkan pelaksanaan PSBB di ibu kota.

"Di Jakarta PSBB masih berlaku dan tidak ada kebijakan pelonggaran, tidak ada kebijakan membolehkan aktivitas seperti sebelum PSBB," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (15/5) lalu.(Asp)

Baca Juga:

DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Pemberian Keringanan Retribusi Sewa Rusun

#DPRD DKI Jakarta #Partai Golkar #Pembatasan Sosial Berskala Besar #COVID-19
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Memperjuangkan keadilan harus dengan cara adil, memperjuangkan demokrasi harus dengan cara demokratis
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 25 Oktober 2025
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
Framing negatif terhadap Pak Bahlil Lahadalia sudah tidak diinspirasi oleh nilai-nilai Pancasila
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Bagikan