DPRD DKI akan Panggil JakPro Terkait Evaluasi Formula E 2023


Sejumlah pembalap melaju dalam sesi latihan bebas kedua balapan Formula E 2023 Jakarta di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Sabtu (3/6). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berniat akan memanggil PT Jakarta Propertindo (JakPro) untuk evaluasi gelaran Formula E 2023 yang digelar pada 3-4 Juni.
Namun sayangnya, Prasetyo enggan mengungkap kapan pemanggilan itu dilakukan guna menggali keterangan JakPro soal pelaksanaan Jakarta E-Prix tahun ini.
Baca Juga
"Kita nanti panggil Jakpro aja," kata Prasetyo di Jakarta, Senin (19/6).
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai ada potensi kerugian dari balapan Formula E pada tahun ini.
Pasalnya, terdapat pembagian tiket Jakarta E-Prix 2023 secara gratis di sekitar kawasan sirkuit pada hari H balapan, yakni pada 3 dan 4 Juni lalu.
Tak hanya itu, ia memandang, banyak penonton kategori festival yang mendapat tiket gratis kategori grandstand dengan kursi penonton.
Baca Juga
Sementara selisih harga tiket kategori grandstand bisa mencapai dua kali lipat kategori festival.
Ia pun menyarankan, gelaran Formula E 2024 patut dipertimbangkan. Maka ia mendorong agar kegiatan tersebut dievaluasi ulang, maksimal sebelum pembahasan APBD 2024.
"Sekarang sudah dua gelaran dan itu pasti kita evaluasi sebelum bahas APBD 2024," kata Gembong. (Asp)
PDIP Sarankan Formula E Tidak Dilanjutkan Tahun Depan Bila Merugi
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
