DPR Nilai Pemerintah Lebih Fokus Produksi Vaksin Luar Negeri

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 25 Agustus 2021
DPR Nilai Pemerintah Lebih Fokus Produksi Vaksin Luar Negeri

Ilustrasi vaksin COVID-19 (ANTARA/HO-Kemenkes)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR mengkritisi pemerintah yang terkesan mengutamakan pendirian pabrik vaksin dari Tiongkok dibandingkan mendukung riset dan produksi vaksin dalam negeri.

Menurut anggota Komisi VII DPR Mulyanto, kebijakan ini sangat merugikan dan menghambat perkembangan riset vaksin yang hampir rampung.

Ia melihat, semestinya pemerintah memprioritaskan pembangunan pabrik vaksin Merah Putih, bukan malah mempromosikan pabrik vaksin dari luar negeri.

Baca Juga:

Olahraga Ruang Terbuka di Jakarta, Warga Wajib Sudah Divaksin dan Maksimal 4 Orang

"Apalagi para ahli kita mampu memproduksi vaksin tersebut. Inikan kontra produktif,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada media, Rabu (25/8).

Mulyanto melihat sepertinya pemerintah hanya fokus pada pertumbuhan investasi tanpa memperhatikan dampak jangka panjang bagi kemajuan riset dan industri dalam negeri.

Bila sebelumnya pemerintah mengimpor ratusan juta dosis vaksin dari Tiongkok, kini pemerintah akan memfasilitasi pendirian pabrik vaksin dari Negeri Tirai Bambu ini di Indonesia.

“Jangan belum apa-apa sudah mempromosikan pembangunan pabrik vaksin asing di Indonesia," jelas dia.

"Jadi terkesan kita ini asing minded. Dan senang-senang saja pasar domestik yang besar ini digerogoti oleh pabrik-pabrik asing,” imbuh Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan.

Petugas Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, mengeluarkan kontainer berisi vaksin COVID-19 dari bagasi pesawat, Kamis 19/8/2021). (FOTO ANTARA/HO-Kemkominfo).
Petugas Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, mengeluarkan kontainer berisi vaksin COVID-19 dari bagasi pesawat, Kamis 19/8/2021). (FOTO ANTARA/HO-Kemkominfo)

Menurut Mulyanto, riset Vaksin Merah Putih berbasis platform virus yang dimatikan (inactivated virus) tengah dilakukan uji praklinis (clinical lots) dan akan dilanjutkan dengan uji klinik fase 1-3.

Diperkirakan Emergency Use Authority (EUA) untuk vaksin yang dipelopori Universitas Airlangga ini akan dikeluarkan BPOM pada Maret 2022. Selanjutnya vaksin dapat diproduksi massal bekerja sama dengan PT Biotis Pharmaceuticals.

"Apalagi saat ini BPOM tengah melakukan uji pra-klinis Vaksin Merah Putih ini,” ungkapnya.

Dalam konsorsium riset COVID-19, yang dikoordinasikan BRIN, tambahnya, ada 11 platform riset Vaksin Merah Putih yang dijalankan oleh 6 lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM.

“Di tengah upaya konsorsium riset COVID-19 tersebut mempercepat produksi vaksin ternyata pemerintah berniat membuka izin pembangunan pabrik vaksin dari Tiongkok,” ujar Mulyanto.

Baca Juga:

PTM Bakal Dimulai, La Nyalla Ingatkan Prokes, Vaksinasi dan Izin Orangtua

Untuk diketahui dalam Rakornas APINDO ke-31, Selasa (24/8), Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, saat ini terdapat satu perusahaan asal Tiongkok yang direncanakan akan memproduksi vaksin di tanah air pada bulan bulan April tahun 2022.

Kendati begitu, nantinya kerja sama tersebut akan memproduksi vaksin jenis mRNA.

Menurut Luhut, vaksin yang akan diproduksi perusahaan Tiongkok di Indonesia tersebut adalah vaksin mRNA, yakni satu jenis vaksin baru yang kandungannya berbeda dengan jenis vaksin lainnya. (Knu)

Baca Juga:

Pemkab Sleman Harap Pemerintah Pusat Segera Kirim Vaksin COVID-19

#COVID-19 #Vaksin Covid-19 #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan
Pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar  Aturan
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Indonesia
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah penurunan kualitas demokrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
PBB menemukan anggota dewan terlibat dalam korupsi.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
Indonesia
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Ada 5.000 unit dapur proyek MBG yang belum ada dapur fisiknya atau fiktif.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Indonesia
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Perdebatan soal istilah “orang hilang” atau “orang yang belum kembali” tidaklah penting, karena yang utama adalah memastikan mereka kembali ke keluarganya.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Bagikan