DPR Nilai Pemerintah Lebih Fokus Produksi Vaksin Luar Negeri

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 25 Agustus 2021
DPR Nilai Pemerintah Lebih Fokus Produksi Vaksin Luar Negeri

Ilustrasi vaksin COVID-19 (ANTARA/HO-Kemenkes)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR mengkritisi pemerintah yang terkesan mengutamakan pendirian pabrik vaksin dari Tiongkok dibandingkan mendukung riset dan produksi vaksin dalam negeri.

Menurut anggota Komisi VII DPR Mulyanto, kebijakan ini sangat merugikan dan menghambat perkembangan riset vaksin yang hampir rampung.

Ia melihat, semestinya pemerintah memprioritaskan pembangunan pabrik vaksin Merah Putih, bukan malah mempromosikan pabrik vaksin dari luar negeri.

Baca Juga:

Olahraga Ruang Terbuka di Jakarta, Warga Wajib Sudah Divaksin dan Maksimal 4 Orang

"Apalagi para ahli kita mampu memproduksi vaksin tersebut. Inikan kontra produktif,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada media, Rabu (25/8).

Mulyanto melihat sepertinya pemerintah hanya fokus pada pertumbuhan investasi tanpa memperhatikan dampak jangka panjang bagi kemajuan riset dan industri dalam negeri.

Bila sebelumnya pemerintah mengimpor ratusan juta dosis vaksin dari Tiongkok, kini pemerintah akan memfasilitasi pendirian pabrik vaksin dari Negeri Tirai Bambu ini di Indonesia.

“Jangan belum apa-apa sudah mempromosikan pembangunan pabrik vaksin asing di Indonesia," jelas dia.

"Jadi terkesan kita ini asing minded. Dan senang-senang saja pasar domestik yang besar ini digerogoti oleh pabrik-pabrik asing,” imbuh Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan.

Petugas Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, mengeluarkan kontainer berisi vaksin COVID-19 dari bagasi pesawat, Kamis 19/8/2021). (FOTO ANTARA/HO-Kemkominfo).
Petugas Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, mengeluarkan kontainer berisi vaksin COVID-19 dari bagasi pesawat, Kamis 19/8/2021). (FOTO ANTARA/HO-Kemkominfo)

Menurut Mulyanto, riset Vaksin Merah Putih berbasis platform virus yang dimatikan (inactivated virus) tengah dilakukan uji praklinis (clinical lots) dan akan dilanjutkan dengan uji klinik fase 1-3.

Diperkirakan Emergency Use Authority (EUA) untuk vaksin yang dipelopori Universitas Airlangga ini akan dikeluarkan BPOM pada Maret 2022. Selanjutnya vaksin dapat diproduksi massal bekerja sama dengan PT Biotis Pharmaceuticals.

"Apalagi saat ini BPOM tengah melakukan uji pra-klinis Vaksin Merah Putih ini,” ungkapnya.

Dalam konsorsium riset COVID-19, yang dikoordinasikan BRIN, tambahnya, ada 11 platform riset Vaksin Merah Putih yang dijalankan oleh 6 lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM.

“Di tengah upaya konsorsium riset COVID-19 tersebut mempercepat produksi vaksin ternyata pemerintah berniat membuka izin pembangunan pabrik vaksin dari Tiongkok,” ujar Mulyanto.

Baca Juga:

PTM Bakal Dimulai, La Nyalla Ingatkan Prokes, Vaksinasi dan Izin Orangtua

Untuk diketahui dalam Rakornas APINDO ke-31, Selasa (24/8), Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, saat ini terdapat satu perusahaan asal Tiongkok yang direncanakan akan memproduksi vaksin di tanah air pada bulan bulan April tahun 2022.

Kendati begitu, nantinya kerja sama tersebut akan memproduksi vaksin jenis mRNA.

Menurut Luhut, vaksin yang akan diproduksi perusahaan Tiongkok di Indonesia tersebut adalah vaksin mRNA, yakni satu jenis vaksin baru yang kandungannya berbeda dengan jenis vaksin lainnya. (Knu)

Baca Juga:

Pemkab Sleman Harap Pemerintah Pusat Segera Kirim Vaksin COVID-19

#COVID-19 #Vaksin Covid-19 #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Pimpinan DPR Temui Massa Aksi Demonstrasi Mahasiswa Trisakti di Gedung DPR
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bertemu Mahasiswa pengujukrasa di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 19 Juni 2026
Pimpinan DPR Temui Massa Aksi Demonstrasi Mahasiswa Trisakti di Gedung DPR
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR RI dengan Mahasiswa Trisakti, Esa Unggul, dan Mercu Buana
Wakil Ketua DPR, Saan utofa bersama Sufmi Dasco Ahmad dan perwakilan Mahasiswa Trisakti, Esa Unggul dan Mercu Buana di Jakarta, Jum'at (19/6/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 19 Juni 2026
Audiensi Pimpinan DPR RI dengan Mahasiswa Trisakti, Esa Unggul, dan Mercu Buana
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah: Perdamaian AS–Iran Bukan Euforia, Rakyat Butuh BBM Murah
DPR minta pemerintah manfaatkan momentum perdamaian AS–Iran untuk menurunkan harga BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
DPR Ingatkan Pemerintah: Perdamaian AS–Iran Bukan Euforia, Rakyat Butuh BBM Murah
Indonesia
DPR Tekankan Transparansi ESDM, Publik Berhak Nikmati Penurunan Harga BBM
Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim minta pemerintah transparan soal harga BBM pasca MoU AS–Iran. Dorong kemandirian energi nasional agar Indonesia tak rentan gejolak global.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
DPR Tekankan Transparansi ESDM, Publik Berhak Nikmati Penurunan Harga BBM
Berita Foto
Pimpinan DPR Terima Audiensi OJK Terkait Penetapan Direksi Baru BEI Periode 2026-2030
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 18 Juni 2026
Pimpinan DPR Terima Audiensi OJK Terkait Penetapan Direksi Baru BEI Periode 2026-2030
Berita Foto
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 17 Juni 2026
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Polri Butuh Anggaran Rp 184,1 Triliun, Rp 40 Triliun Buat Belanja Modal
Usulan penambahan anggaran itu adalah upaya berkelanjutan untuk mengakselerasi Polri menuju institusi yang semakin profesional menuntut kita memiliki kepekaan terhadap dinamika strategis.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
Polri Butuh Anggaran Rp 184,1 Triliun, Rp 40 Triliun Buat Belanja Modal
Berita Foto
Raker Komisi III DPR Bahas Arah Kebijakan dan Program KPK-BNN dalam RKP 2027
Ketua KPK Setyo Budiyanto (kanan) dan Kepala BNN Suyudi Ario Seto (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 17 Juni 2026
Raker Komisi III DPR Bahas Arah Kebijakan dan Program KPK-BNN dalam RKP 2027
Indonesia
Berantas Pungli Polisi di Jalan, DPR Usul Hidupkan Lagi Anggaran Dana Patroli
Polri menghidupkan kembali dana patroli dan Bhabinkamtibmas untuk mencegah pungli polisi di jalan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Berantas Pungli Polisi di Jalan, DPR Usul Hidupkan Lagi Anggaran Dana Patroli
Berita Foto
Raker Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Komisi XII DPR Bahas Program Kompor Listrik
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah) usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR, di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 15 Juni 2026
Raker Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Komisi XII DPR Bahas Program Kompor Listrik
Bagikan