DPR Nilai Pemerintah Lebih Fokus Produksi Vaksin Luar Negeri

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 25 Agustus 2021
DPR Nilai Pemerintah Lebih Fokus Produksi Vaksin Luar Negeri

Ilustrasi vaksin COVID-19 (ANTARA/HO-Kemenkes)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR mengkritisi pemerintah yang terkesan mengutamakan pendirian pabrik vaksin dari Tiongkok dibandingkan mendukung riset dan produksi vaksin dalam negeri.

Menurut anggota Komisi VII DPR Mulyanto, kebijakan ini sangat merugikan dan menghambat perkembangan riset vaksin yang hampir rampung.

Ia melihat, semestinya pemerintah memprioritaskan pembangunan pabrik vaksin Merah Putih, bukan malah mempromosikan pabrik vaksin dari luar negeri.

Baca Juga:

Olahraga Ruang Terbuka di Jakarta, Warga Wajib Sudah Divaksin dan Maksimal 4 Orang

"Apalagi para ahli kita mampu memproduksi vaksin tersebut. Inikan kontra produktif,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada media, Rabu (25/8).

Mulyanto melihat sepertinya pemerintah hanya fokus pada pertumbuhan investasi tanpa memperhatikan dampak jangka panjang bagi kemajuan riset dan industri dalam negeri.

Bila sebelumnya pemerintah mengimpor ratusan juta dosis vaksin dari Tiongkok, kini pemerintah akan memfasilitasi pendirian pabrik vaksin dari Negeri Tirai Bambu ini di Indonesia.

“Jangan belum apa-apa sudah mempromosikan pembangunan pabrik vaksin asing di Indonesia," jelas dia.

"Jadi terkesan kita ini asing minded. Dan senang-senang saja pasar domestik yang besar ini digerogoti oleh pabrik-pabrik asing,” imbuh Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan.

Petugas Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, mengeluarkan kontainer berisi vaksin COVID-19 dari bagasi pesawat, Kamis 19/8/2021). (FOTO ANTARA/HO-Kemkominfo).
Petugas Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, mengeluarkan kontainer berisi vaksin COVID-19 dari bagasi pesawat, Kamis 19/8/2021). (FOTO ANTARA/HO-Kemkominfo)

Menurut Mulyanto, riset Vaksin Merah Putih berbasis platform virus yang dimatikan (inactivated virus) tengah dilakukan uji praklinis (clinical lots) dan akan dilanjutkan dengan uji klinik fase 1-3.

Diperkirakan Emergency Use Authority (EUA) untuk vaksin yang dipelopori Universitas Airlangga ini akan dikeluarkan BPOM pada Maret 2022. Selanjutnya vaksin dapat diproduksi massal bekerja sama dengan PT Biotis Pharmaceuticals.

"Apalagi saat ini BPOM tengah melakukan uji pra-klinis Vaksin Merah Putih ini,” ungkapnya.

Dalam konsorsium riset COVID-19, yang dikoordinasikan BRIN, tambahnya, ada 11 platform riset Vaksin Merah Putih yang dijalankan oleh 6 lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM.

“Di tengah upaya konsorsium riset COVID-19 tersebut mempercepat produksi vaksin ternyata pemerintah berniat membuka izin pembangunan pabrik vaksin dari Tiongkok,” ujar Mulyanto.

Baca Juga:

PTM Bakal Dimulai, La Nyalla Ingatkan Prokes, Vaksinasi dan Izin Orangtua

Untuk diketahui dalam Rakornas APINDO ke-31, Selasa (24/8), Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, saat ini terdapat satu perusahaan asal Tiongkok yang direncanakan akan memproduksi vaksin di tanah air pada bulan bulan April tahun 2022.

Kendati begitu, nantinya kerja sama tersebut akan memproduksi vaksin jenis mRNA.

Menurut Luhut, vaksin yang akan diproduksi perusahaan Tiongkok di Indonesia tersebut adalah vaksin mRNA, yakni satu jenis vaksin baru yang kandungannya berbeda dengan jenis vaksin lainnya. (Knu)

Baca Juga:

Pemkab Sleman Harap Pemerintah Pusat Segera Kirim Vaksin COVID-19

#COVID-19 #Vaksin Covid-19 #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Semua Menteri Gerindra Kumpul di Syukuran HUT Partai di DPR
Budisatrio berterima kasih kepada seluruh kader maupun tim ahli anggota DPR RI Fraksi Gerindra yang sudah setia mengawal kinerja para legislator di DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Februari 2026
Semua Menteri Gerindra Kumpul di Syukuran HUT Partai di DPR
Indonesia
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Gaji dan tunjangan yang diterima saat ini bahkan tidak cukup untuk menunjang mobilitas tugas maupun keperluan pribadi yang mendasar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 Februari 2026
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Komisi IX DPR RI berencana memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan dalam rapat kerja mendatang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Indonesia
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Salah satu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui keamanan dan keselamatan daripada keuangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Indonesia
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa (27/1) menetapkan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi menggantikan posisi Arief.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Berita Foto
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 03 Februari 2026
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Berita Foto
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Korban pelanggaran HAM Saudah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 Februari 2026
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Indonesia
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Forum rakornas memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk mendengar secara langsung arahan Presiden terkait dengan program prioritas pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Bagikan