DPR Nilai Pemerintah Lebih Fokus Produksi Vaksin Luar Negeri

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 25 Agustus 2021
DPR Nilai Pemerintah Lebih Fokus Produksi Vaksin Luar Negeri

Ilustrasi vaksin COVID-19 (ANTARA/HO-Kemenkes)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR mengkritisi pemerintah yang terkesan mengutamakan pendirian pabrik vaksin dari Tiongkok dibandingkan mendukung riset dan produksi vaksin dalam negeri.

Menurut anggota Komisi VII DPR Mulyanto, kebijakan ini sangat merugikan dan menghambat perkembangan riset vaksin yang hampir rampung.

Ia melihat, semestinya pemerintah memprioritaskan pembangunan pabrik vaksin Merah Putih, bukan malah mempromosikan pabrik vaksin dari luar negeri.

Baca Juga:

Olahraga Ruang Terbuka di Jakarta, Warga Wajib Sudah Divaksin dan Maksimal 4 Orang

"Apalagi para ahli kita mampu memproduksi vaksin tersebut. Inikan kontra produktif,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada media, Rabu (25/8).

Mulyanto melihat sepertinya pemerintah hanya fokus pada pertumbuhan investasi tanpa memperhatikan dampak jangka panjang bagi kemajuan riset dan industri dalam negeri.

Bila sebelumnya pemerintah mengimpor ratusan juta dosis vaksin dari Tiongkok, kini pemerintah akan memfasilitasi pendirian pabrik vaksin dari Negeri Tirai Bambu ini di Indonesia.

“Jangan belum apa-apa sudah mempromosikan pembangunan pabrik vaksin asing di Indonesia," jelas dia.

"Jadi terkesan kita ini asing minded. Dan senang-senang saja pasar domestik yang besar ini digerogoti oleh pabrik-pabrik asing,” imbuh Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan.

Petugas Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, mengeluarkan kontainer berisi vaksin COVID-19 dari bagasi pesawat, Kamis 19/8/2021). (FOTO ANTARA/HO-Kemkominfo).
Petugas Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, mengeluarkan kontainer berisi vaksin COVID-19 dari bagasi pesawat, Kamis 19/8/2021). (FOTO ANTARA/HO-Kemkominfo)

Menurut Mulyanto, riset Vaksin Merah Putih berbasis platform virus yang dimatikan (inactivated virus) tengah dilakukan uji praklinis (clinical lots) dan akan dilanjutkan dengan uji klinik fase 1-3.

Diperkirakan Emergency Use Authority (EUA) untuk vaksin yang dipelopori Universitas Airlangga ini akan dikeluarkan BPOM pada Maret 2022. Selanjutnya vaksin dapat diproduksi massal bekerja sama dengan PT Biotis Pharmaceuticals.

"Apalagi saat ini BPOM tengah melakukan uji pra-klinis Vaksin Merah Putih ini,” ungkapnya.

Dalam konsorsium riset COVID-19, yang dikoordinasikan BRIN, tambahnya, ada 11 platform riset Vaksin Merah Putih yang dijalankan oleh 6 lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM.

“Di tengah upaya konsorsium riset COVID-19 tersebut mempercepat produksi vaksin ternyata pemerintah berniat membuka izin pembangunan pabrik vaksin dari Tiongkok,” ujar Mulyanto.

Baca Juga:

PTM Bakal Dimulai, La Nyalla Ingatkan Prokes, Vaksinasi dan Izin Orangtua

Untuk diketahui dalam Rakornas APINDO ke-31, Selasa (24/8), Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, saat ini terdapat satu perusahaan asal Tiongkok yang direncanakan akan memproduksi vaksin di tanah air pada bulan bulan April tahun 2022.

Kendati begitu, nantinya kerja sama tersebut akan memproduksi vaksin jenis mRNA.

Menurut Luhut, vaksin yang akan diproduksi perusahaan Tiongkok di Indonesia tersebut adalah vaksin mRNA, yakni satu jenis vaksin baru yang kandungannya berbeda dengan jenis vaksin lainnya. (Knu)

Baca Juga:

Pemkab Sleman Harap Pemerintah Pusat Segera Kirim Vaksin COVID-19

#COVID-19 #Vaksin Covid-19 #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Ketua DPR Puan Maharani (kiri), berpidato pada "Refleksi Akhir Tahun", di Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/12/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 Desember 2025
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Indonesia
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Indonesia
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
UMKM tidak bisa berproduksi, dan distribusi bantuan menjadi tersendat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Bagikan