PTM Bakal Dimulai, La Nyalla Ingatkan Prokes, Vaksinasi dan Izin Orangtua

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 25 Agustus 2021
PTM Bakal Dimulai, La Nyalla Ingatkan Prokes, Vaksinasi dan Izin Orangtua

Pekerja menata bangku di ruang kelas sekolah di SMA Negeri 87, Jakarta, Selasa (24/8/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Sejumlah daerah yang berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-3 mulai bersiap menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).

Namun, Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, mengingatkan kepada stakeholder terkait agar tetap menerapkan dan patuh pada protokol kesehatan dan mengedepankan keselamatan siswa, guru, dan perangkat sekolah lainnya.

Baca Juga

Gibran Pergoki SMP Al-Irsyad Gelar PTM, Siswa dan Guru Langsung Dites Swab

“Pada prinsipnya, PTM harus dipersiapkan dengan baik, tidak boleh sembarangan. Sarana dan prasarana yang mendukung terpenuhinya protokol kesehatan di sekolah harus memadai,” ujar La Nyalla, Rabu (25/8).

Menurutnya, sekolah yang akan tatap muka perlu disurvei kesiapan prokes dan SOP-nya seperti alur keluar masuk siswa dan guru agar tetap menjaga jarak. Juga fasilitas pendukung prokes seperti tempat cuci tangan, pengaturan jarak tempat duduk, ruangan yang berventilasi dan lain-lain.

“Kita menyadari para siswa sudah jenuh belajar secara daring. Belum lagi para orangtua yang bertambah tingkat stresnya karena harus mengajari anak-anaknya. Kalau terlalu lama pembelajaran virtual ini memang dampak psikologisnya tidak bagus,” katanya.

Selain sarana protokol kesehatan dan kepatuhan, LaNyalla meminta pelaksanaan sekolah tatap muka harus didukung terpenuhinya vaksinasi siswa, guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Siswa kelas III mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di SDN Dadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (23/8/2021). Pemerintah Kota Tasikmalaya mengizinkan PAUD, SD, SMP, dan SMA melaksanakan PTM dengan melaksanakan protokol kesehatan. (ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMI)
Siswa kelas III mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di SDN Dadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (23/8/2021). Pemerintah Kota Tasikmalaya mengizinkan PAUD, SD, SMP, dan SMA melaksanakan PTM dengan melaksanakan protokol kesehatan. (ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMI)

Paling tidak 80 persen siswa, pendidik dan perangkat sekolah sudah divaksin. Dengan jumlah seperti itu tentu memberikan rasa aman dan nyaman dalam berkegiatan di sekolah. La Nyalla menyoroti vaksinasi terhadap siswa yang belum maksimal.

“Yang kemudian menjadi kekhawatiran kita adalah risiko PTM ini sangat besar sementara progres vaksinasi anak usia 12-17 tahun masih rendah. Harapannya vaksinasi siswa dioptimalkan sebelum tatap muka dilakukan,” ujar Senator asal Jawa Timur itu.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 21 Agustus 2021, dari target 26,7 juta anak, baru 9,17 persen atau 2,4 juta anak menerima vaksinasi dosis pertama. Sedangkan 4,49 persen atau 1,19 juta anak telah menerima dosis lengkap.

Terpenting lagi, jelas La Nyalla, para siswa mendapatkan izin dari orang tua dalam mengikuti kegiatan belajar tatap muka. Dukungan orangtua sangat perlu supaya pembelajaran berjalan dengan baik dan tidak ada hal-hal negatif di kemudian hari.

“Kita berharap semua proses pembelajaran tatap muka berjalan lancar dan aman. Pastikan tidak muncul kasus positif COVID-19 dari sekolah. Makanya perlu dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, siswa dan orangtua siswa,” jelasnya.

Satgas Penanganan COVID-19 telah memberi lampu hijau bagi wilayah tertentu, yakni dengan PPKM level 1-3 untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas. Untuk daerah dengan PPKM level 4 masih diwajibkan belajar secara daring 100 persen.

Beberapa wilayah di Pulau Jawa-Bali merespons arahan Satgas tersebut. Seperti Pemprov DKI Jakarta berencana membuka sekolah tatap muka terbatas 30 Agustus mendatang. Sedangkan, Pemprov Jawa Timur juga telah bersiap di beberapa kota yang wilayahnya sudah masuk PPKM level 2 dan 3. (Pon)

Baca Juga

Gibran Minta Lurah dan Camat Bertindak Jika Dapati Sekolah Nekat Gelar PTM di Tengah Pandemi

#Belajar Tatap Muka #DPD RI #La Nyalla Mattalitti
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Mau Sikat ‘Orang Kuat’ di Balik Tambang Ilegal, DPD RI Beri Dukungan
DPD RI mendukung Presiden RI, Prabowo Subianto, yang ingin memberantas orang-orang di balik tambang ilegal.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Prabowo Mau Sikat ‘Orang Kuat’ di Balik Tambang Ilegal, DPD RI Beri Dukungan
Indonesia
PPATK Diingatkan Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Punya Pijakan dan Hukum Jelas
Pemblokiran rekening seharusnya hanya dilakukan terhadap akun yang memiliki indikasi kuat terlibat aktivitas ilegal.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 Juli 2025
PPATK Diingatkan Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Punya Pijakan dan Hukum Jelas
Berita Foto
Sidang Paripurna DPD Laporkan Hasil Temuan di Daerah saat Masa Reses
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPD (dari kiri) Tamsil Linrung, GKR Hemas dan Yorrys Raweyai, memimpin Sidang Paripurna Ke-14, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 24 Juni 2025
Sidang Paripurna DPD Laporkan Hasil Temuan di Daerah saat Masa Reses
Berita Foto
Pertemuan Bilateral DPD RI dengan Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal di Jakarta
Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai (kanan) berfoto bersama Wakil I Presiden Majelis Tinggi/Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal (kiri) saat pertemuan di ruang Pimpinan DPD Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 20 Juni 2025
Pertemuan Bilateral DPD RI dengan Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal di Jakarta
Indonesia
Pelantikan Sekjen DPD Mohammad Iqbal Dinilai Rentan Konflik Kepentingan
Taat kepada Kapolri, sekaligus patuh kepada pimpinan DPD.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Mei 2025
Pelantikan Sekjen DPD Mohammad Iqbal Dinilai Rentan Konflik Kepentingan
Indonesia
Formappi Tegaskan Pelantikan Sekjen DPD Bertentangan dengan UU
Jabatan Sekjen DPD seharusnya diisi seorang profesional dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS)
Dwi Astarini - Selasa, 20 Mei 2025
Formappi Tegaskan Pelantikan Sekjen DPD Bertentangan dengan UU
Indonesia
Jadi Sekjen DPD, Berapa Harta Kekayaan Irjen Pol Mohammad Iqbal?
Iqbal terakhir menyampaikan LHKPN saat menjabat sebagai Kapolda Riau pada 31 Maret 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Mei 2025
Jadi Sekjen DPD, Berapa Harta Kekayaan Irjen Pol Mohammad Iqbal?
Indonesia
Pesan Ketua DPD ke Eks Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal Yang Jadi Sekjen DPD RI
Sultan menyampaikan bahwa jabatan Sekjen DPD adalah posisi strategis dan kunci dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas konstitusional lembaga.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Mei 2025
Pesan Ketua DPD ke Eks Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal Yang Jadi Sekjen DPD RI
Berita Foto
Irjen Pol Mohammad Iqbal Resmi Dilantik Menjadi Sekjen DPD RI
Irjen Pol Mohammad Iqbal mengucap sumpah jabatan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Didik Setiawan - Senin, 19 Mei 2025
Irjen Pol Mohammad Iqbal Resmi Dilantik Menjadi Sekjen DPD RI
Indonesia
Gelombang PHK di Sejumlah Media, DPD sebut Tanda Demokrasi Indonesia Dalam Bahaya
Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa perlindungan dan insentif khusus guna menjaga keberlangsungan media
Angga Yudha Pratama - Senin, 05 Mei 2025
Gelombang PHK di Sejumlah Media, DPD sebut Tanda Demokrasi Indonesia Dalam Bahaya
Bagikan