DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Vaksinasi Polio


Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: MP/Joseph Kanugrahan)
MerahPutih.com - Pimpinan DPR RI menyoroti temuan kasus inveksi virus polio yang menyerang seorang anak berusia 7 tahun di Pidie, Aceh. Meski baru satu kasus, vaksin polio untuk anak-anak dinilai sangat diperlukan.
“Walaupun hanya ditemukan sedikit kasus, tapi menurut saya, ini vaksin polio ini sangat diperlukan, terutama untuk anak-anak,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/11).
Baca Juga:
Wapres Minta Kasus Polio di Aceh Segera Diatasi Sebelum Tersebar Luas
Karena itu, Dasco meminta agar pemerintah mulai memprioritaskan vaksinasi polio di tengah gencarnya vaksinasi COVID-19.
Terutama, kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini, di daerah-daerah yang sudah terdeteksi adanya kasus polio.
“Oleh karena itu, kita minta kepada pemerintah, selain konsentrasi kepada vaksin COVID tentunya, untuk vaksin polio ini agar lebih ditingkatkan lagi,” ujar Dasco.
Baca Juga:
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan rencana vaksinasi massal atau Outbreak Response Immunization (ORI) di Pidie, Aceh, pada 28 November 2022.
Rencana pelaksanaan vaksinasi ini buntut penemuan 1 kasus polio di daerah tersebut. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR RI Setujui Perubahan Besar Prolegnas 2025-2029, RUU Perampasan Aset hingga Pemilu Resmi Masuk Prioritas

DPR Sahkan APBN 2026 Senilai Rp 3.842 Triliun, Berikut Rinciannya

DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN

Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, PKB Optimistis Bisa Tingkatkan Layanan Pendidikan di Indonesia

Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali

Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis

DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah

DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal

Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
