DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Vaksinasi Polio
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: MP/Joseph Kanugrahan)
MerahPutih.com - Pimpinan DPR RI menyoroti temuan kasus inveksi virus polio yang menyerang seorang anak berusia 7 tahun di Pidie, Aceh. Meski baru satu kasus, vaksin polio untuk anak-anak dinilai sangat diperlukan.
“Walaupun hanya ditemukan sedikit kasus, tapi menurut saya, ini vaksin polio ini sangat diperlukan, terutama untuk anak-anak,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/11).
Baca Juga:
Wapres Minta Kasus Polio di Aceh Segera Diatasi Sebelum Tersebar Luas
Karena itu, Dasco meminta agar pemerintah mulai memprioritaskan vaksinasi polio di tengah gencarnya vaksinasi COVID-19.
Terutama, kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini, di daerah-daerah yang sudah terdeteksi adanya kasus polio.
“Oleh karena itu, kita minta kepada pemerintah, selain konsentrasi kepada vaksin COVID tentunya, untuk vaksin polio ini agar lebih ditingkatkan lagi,” ujar Dasco.
Baca Juga:
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan rencana vaksinasi massal atau Outbreak Response Immunization (ORI) di Pidie, Aceh, pada 28 November 2022.
Rencana pelaksanaan vaksinasi ini buntut penemuan 1 kasus polio di daerah tersebut. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Advokat Usul RUU KUHAP Atur Hak Tersangka dan Sumpah Hakim sebelum Putusan Dibacakan
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia