DPR Minta Pemerintah Bikin Rencana Darurat Terkait Piala Dunia U-20 yang Terancam Batal

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 28 Maret 2023
DPR Minta Pemerintah Bikin Rencana Darurat Terkait Piala Dunia U-20 yang Terancam Batal

Dede Yusuf. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Kepastian gelaran Piala Dunia U-20 di Indonesia menjadi tanda tanya usai pembatalan pengundian grup yang sedianya berlangsung di Bali akhir Maret ini.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyayangkan terjadinya peristiwa pembatalan drawing Piala Dunia U-20 di Bali oleh FIFA.

Baca Juga:

Shin Tae-yong Tanggapi Pembatalan Drawing Piala Dunia U-20 2023

Pasalnya, pembatalan ini akan sangat berdampak pada semangat, performa, sekaligus peluang para pemain sepak bola Indonesia yang telah berlatih sejak awal untuk menghadapi pertandingan di Piala Dunia U-20 mendatang.

Menurut dia, sebagai negara yang menjadi tuan rumah, seharusnya Pemerintah sudah memperhitungkan soal ini.

"Jangan sampai pas di ujung, malah baru dimasalahkan. Ini hajat FIFA, dan kita ikut bidding sebagai tuan rumah dengan segala konsekuensinya,” kata Dede Yusuf kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/3).

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu tidak ingin usaha untuk mewujudkan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia gagal.

Oleh karena itu, ia berharap segenap instansi dan lembaga terkait untuk membuat segera contingency plan (rencana darurat).

Baca Juga:

Pj DKI 1 Serahkan Keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 ke PSSI

Rencana ini menjadi vital agar pencabutan Indonesia menjadi tuan rumah tidak terjadi.

“Harus ada contingency plan, misal ditawarkan drawing di daerah lain di Indonesia, yang pemerintah daerahnya siap,” pungkas Dede Yusuf yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini.

Sebagai informasi, FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U-20 di Bali pada 31 Maret 2023.

Pembatalan tersebut diduga terjadi akibat adanya sejumlah penolakan akibat keikutsertaan Tim Nasional Israel.

Salah satunya, adanya sikap penolakan terhadap Israel yang disampaikan oleh Gubernur Bali Wayan Koster.

Penolakan ini dilontarkan lantaran kedatangan Israel tidak sejalan dengan kebijakan politik Indonesia terkait penjajahan Israel terhadap Palestina. (Knu)

Baca Juga:

Gibran Nyatakan Solo Siap Jadi Tuan Rumah Drawing Piala Dunia U-20

#DPR RI #FIFA #Piala Dunia U-20 #PSSI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Indonesia
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Demo buruh sedang berlangsung di sekitar MPR/DPR RI. Sejumlah rute Transjakarta pun harus dialihkan akibat aksi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Beredar unggahan konten di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo segera membubarkan DPR, cak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Indonesia
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Oleh karena itu, permohonan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau setidaknya ditolak secara keseluruhan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 05 November 2025
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Bagikan