DPR Ingatkan Pemerintah Antisipasi Kemacetan di Jalur Mudik Lebaran 2023
Diprediksi akan ada peningkatan volume kendaraan saat mudik. (Foto: Unsplash/Alexander Popov)
MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama mewanti-wanti pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR untuk dapat mengantisipasi sejumlah persoalan yang dikhawatirkan muncul dalam puncak arus mudik lebaran 2023 mendatang.
Menurut dia, mudik tahun ini diperkirakan menjadi yang terbesar dalam tiga tahun terakhir akibat pandemi COVID-19 yang melanda tanah air. Karenanya, gangguan seperti kemacetan harus dapat diantisipasi sejak dini oleh pemerintah.
Baca Juga:
“Beberapa kesalahan berulang seharusnya tidak boleh terjadi lagi, misalnya ada kemacetan di titik tertentu karena sosialisasi tentang misalnya subsidi angkutan bus. Mudik harus betul-betul difasilitasi oleh pemerintah,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (31/3).
Hal yang sama juga diutarakan Suryadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kepala BPJT Kementerian PUPR, belum lama ini. Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan Perusahaan Operator Jalan Tol Seluruh Indonesia.
Politikus PKS ini juga meminta pemerintah meningkatkan sosialisasi terkait adanya pengalihan arus di jalur mudik. Hal itu dirasa penting untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan di titik-titik tertentu.
Baca Juga:
“Rest area jalan tol jangan sampai tidak memadai kapasitas tempat parkirnya sehingga terjadi penumpukan yang menyebabkan kemacetan,” tegas Suryadi.
Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat II ini berharap agar kesalahan yang terjadi pada mudik sebelumnya dapat diantisipasi serta diperbaiki oleh pemerintah.
“Standar Pelayanan Minimum (SPM) di jalan-jalan ini harus diperbaiki supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Uya Kuya dan Adies Kadir Resmi Diaktifkan Lagi jadi Anggota DPR, Bagaimana Nasib Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio?
Legislator PKB Usul BGN Jadikan 5 Negara ini Role Model MBG, bukan India