DPR Ingatkan Pemerintah Antisipasi Kemacetan di Jalur Mudik Lebaran 2023
Diprediksi akan ada peningkatan volume kendaraan saat mudik. (Foto: Unsplash/Alexander Popov)
MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama mewanti-wanti pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR untuk dapat mengantisipasi sejumlah persoalan yang dikhawatirkan muncul dalam puncak arus mudik lebaran 2023 mendatang.
Menurut dia, mudik tahun ini diperkirakan menjadi yang terbesar dalam tiga tahun terakhir akibat pandemi COVID-19 yang melanda tanah air. Karenanya, gangguan seperti kemacetan harus dapat diantisipasi sejak dini oleh pemerintah.
Baca Juga:
“Beberapa kesalahan berulang seharusnya tidak boleh terjadi lagi, misalnya ada kemacetan di titik tertentu karena sosialisasi tentang misalnya subsidi angkutan bus. Mudik harus betul-betul difasilitasi oleh pemerintah,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (31/3).
Hal yang sama juga diutarakan Suryadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kepala BPJT Kementerian PUPR, belum lama ini. Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan Perusahaan Operator Jalan Tol Seluruh Indonesia.
Politikus PKS ini juga meminta pemerintah meningkatkan sosialisasi terkait adanya pengalihan arus di jalur mudik. Hal itu dirasa penting untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan di titik-titik tertentu.
Baca Juga:
“Rest area jalan tol jangan sampai tidak memadai kapasitas tempat parkirnya sehingga terjadi penumpukan yang menyebabkan kemacetan,” tegas Suryadi.
Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat II ini berharap agar kesalahan yang terjadi pada mudik sebelumnya dapat diantisipasi serta diperbaiki oleh pemerintah.
“Standar Pelayanan Minimum (SPM) di jalan-jalan ini harus diperbaiki supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Mudik Gratis Nataru 2025/2026 dari Kemenhub Bakal Ada Kirim Motor Tanpa Biaya, Catat Lokasi Tujuannya
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian