DPR Ingatkan Budi Arie Soal Target Layanan Digital Sesuai Amanah Jokowi
Budi Arie Setiadi Foto: ANTARA
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7).
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan tugas berat telah menanti Budi Arie. Terutama, dalam bidang penyediaan infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital di seluruh Indonesia.
Baca Juga:
Jokowi Beri Alasan Menkominfo Baru Bukan dari NasDem
Dia menilai penunjukan Budi Arie sebagai Menkominfo merupakan keputusan tepat yang diambil Jokowi. Sebab, Budi Arie adalah sosok yang dapat melaksanakan tugas-tugas berat di Kominfo.
“Ada tugas yang besar dan berat menanti pak Budi, dan beliau adalah figur yang tepat untuk menjalankan amanah ini,” kata Dave kepada wartawan, Senin (17/7).
Politikus Golkar ini mengaku optimis Budi Arie bakal bisa memimpin Kominfo dengan baik dan mampu mencapai target penyediaan layanan digital sesuai amanah Jokowi.
“Kami yakin kemampuan beliau dalam memimpin kementerian tersebut dapat mencapai target-target yang telah dibuat oleh Presiden Jokowi,” pungkasnya.
Baca Juga:
Dilantik Jadi Menkominfo, Budi Arie Punya Harta Rp 101 Miliar
Jokowi menunjuk Budi Arie menjadi Menkominfo menggantikan Johnny G Plate, yang merupakan Sekjen Partai NasDem.
Johnny dicopot dari jabatanya usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan BTS 4G.
Sebelumnya, Budi Arie menjabat Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes-PDTT).
Dia dikenal sebagai pendiri dan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), organisasi relawan darat pendukung Jokowi. (Pon)
Baca Juga:
Dilantik Jadi Menkominfo, Budi Arie Singgung Kepercayaan Jokowi terhadap Relawan
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor