DPR Desak Pemerintah Hentikan PTM Jika Kasus Omicron Naik

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 07 Januari 2022
DPR Desak Pemerintah Hentikan PTM Jika Kasus Omicron Naik

Situasi kegiatan belajar-mengajar di SMP Bina Insan Mandiri Kembangan, Jakarta Barat, Senin (3/1/2022). ANTARA/Walda/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kebijakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen masih menjadi sorotan tajam dari sejumlah pihak, terutama para legislator.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah tidak ragu menunda pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen apabila kasus COVID-19 di tanah air yang disebabkan varian Omicron melonjak.

Baca Juga

CIPS Anggap PTM Maksimal Enam Jam Cukup Riskan Dilaksanakan

"Per Kamis kemarin saja, kasus aktif di DKI Jakarta sudah tembus 1.170 kasus. Hal ini harus jadi pertimbangan pemerintah untuk menunda penerapan PTM 100 persen,” ujar Netty di Jakarta, Jumat (7/1).

Banyak ahli yang meminta PTM 100 persen ini ditunda sementara sambil melihat situasi COVID-19 pasca adanya lonjakan kasus akibat Omicron. Menurut Netty, pemerintah harus membuka telinga untuk mendengar masukan dan rekomendasi dari para ahli soal PTM.

"Hilangnya hak orangtua dalam menentukan apakah anaknya mau tetap PJJ atau PTM juga harus dikritik. Pemerintah jangan memaksakan kehendak di tengah minimnya fasilitas dan sistem pendidikan kita dalam menghadapi Pandemi COVID-19," ujarnya.

Baca Juga

Legislator PDIP Minta PTM Dihentikan Jika Terjadi Lonjakan Kasus COVID-19

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai mayoritas sekolah di Indonesia belum ideal untuk dapat menghadapi ancaman bencana non-alam seperti COVID-19.

“Sekolah kita banyak yang kondisinya memprihatinkan dan sangat sulit melindungi peserta didik dari ancaman COVID-19. Harusnya ini menjadi alarm bagi pemerintah nantinya untuk menyiapkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap bencana alam maupun non-alam,” tegas dia.

Learning loss memang berbahaya bagi generasi masa depan bangsa, akan tetapi menurut Netty, dari sisi orang tua keselamatan dan kesehatan anak jauh lebih penting dari apapun juga.

"Dan pemerintah tidak boleh menghilangkan hak orang tua untuk khawatir dan lebih berhati-hati terhadap kesehatan anaknya,” tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Siswa SMA Se-DIY Mulai PTM 100 Persen Pekan Depan, Ini ketentuannya

#DPR RI #Netty Heryawan #COVID-19 #Kasus COVID-19 #Belajar Tatap Muka #Sekolah Tatap Muka
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
RUU Pelindungan PRT hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Indonesia
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah penurunan kualitas demokrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Indonesia
Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan
Walaupun kepala sekolah batal dicopot, kasus itu sudah telanjur menjadi sorotan publik.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan
Indonesia
12 Siswa Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Ahli Gizi
Jangan memaksakan bahan yang tidak dicek kelayakannya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
12 Siswa Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Ahli Gizi
Indonesia
Momen Keakraban Sufmi Dasco Ahmad dan Sjafrie Sjamsoeddin saat Bertemu di DPR, Bahas Apa?
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, bertemu di Gedung DPR, Selasa (16/9). Keduanya pun sempat berbincang hangat di Gedung Nusantara III DPR RI.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Momen Keakraban Sufmi Dasco Ahmad dan Sjafrie Sjamsoeddin saat Bertemu di DPR, Bahas Apa?
Bagikan