DPR Bantah Tidak Patuh pada Putusan MK soal Dapil Pemilu 2024
Andika Pratama - Senin, 16 Januari 2023
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai Rapat Paripurna DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). ANTARA/Melalusa Susthira K
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah jika DPR disebut tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pengaturan daerah pemilihan atau dapil untuk Pemilu 2024.
Menurut Dasco, pihaknya hanya memilih salah satu dari 4 opsi yang ditawarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal penyusunan dapil DPR dan DPRD Provinsi.
Baca Juga
Gerindra Instruksikan Kader untuk Loyal, Dasco Ingatkan Doktrin Perkalian Nol
"Saya rasa kami tidak melanggar ketentuan apapun dari MK. Karena waktu konsinyering, itu KPU memberikan beberapa alternatif. Nah, alternatif itu termasuk tidak ada perubahan dapil," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1).
Ketua Harian Partai Gerindra ini tidak merinci secara detail soal 4 opsi yang ditawarkan KPU terkait pengaturan dapil pasca putusan MK.
Namun, salah satu dari 4 opsi itu adalah tidak ada perubahan dapil DPR dan DPRD Provinsi atau dapil untuk Pileg 2024 akan tetap sama dengan dapil pada Pileg 2019 lalu.
"Dengan alternatif-alternatif yang ada, itu kita putusin sama-sama, jadi bukan kami tidak patuh. Tanya saja sama KPU, bahwa KPU yang memberikan alternatif, ada 4 alternatif yang diberikan KPU," ujarnya.
Baca Juga
Sandi Dikabarkan Pindah ke PPP, Dasco Sebut Bukan Menteri Asal Gerindra
Dasco menegaskan opsi tidak melakukan perubahan dapil DPR dan DPRD Provinsi, juga tidak melanggar putusan MK.
Pasalnya, lanjut dia, MK hanya menyebutkan kewenangan penyusunan dapil sekarang menjadi ranah KPU sehingga tetap sah jika tidak melakukan perubahan dapil untuk Pileg 2024.
"KPU melempar opsi tersebut sesuai dengan putusan MK bahwa mereka berhak untuk melakukan perubahan atau pun penyusunan dapil," kata Dasco. (Pon)
Baca Juga
Dasco ke Sandiaga: Kalau Masih Kader Gerindra Dukung Prabowo di Pilpres 2024
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan
