DPR Bantah Tidak Patuh pada Putusan MK soal Dapil Pemilu 2024


Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai Rapat Paripurna DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). ANTARA/Melalusa Susthira K
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah jika DPR disebut tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pengaturan daerah pemilihan atau dapil untuk Pemilu 2024.
Menurut Dasco, pihaknya hanya memilih salah satu dari 4 opsi yang ditawarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal penyusunan dapil DPR dan DPRD Provinsi.
Baca Juga
Gerindra Instruksikan Kader untuk Loyal, Dasco Ingatkan Doktrin Perkalian Nol
"Saya rasa kami tidak melanggar ketentuan apapun dari MK. Karena waktu konsinyering, itu KPU memberikan beberapa alternatif. Nah, alternatif itu termasuk tidak ada perubahan dapil," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1).
Ketua Harian Partai Gerindra ini tidak merinci secara detail soal 4 opsi yang ditawarkan KPU terkait pengaturan dapil pasca putusan MK.
Namun, salah satu dari 4 opsi itu adalah tidak ada perubahan dapil DPR dan DPRD Provinsi atau dapil untuk Pileg 2024 akan tetap sama dengan dapil pada Pileg 2019 lalu.
"Dengan alternatif-alternatif yang ada, itu kita putusin sama-sama, jadi bukan kami tidak patuh. Tanya saja sama KPU, bahwa KPU yang memberikan alternatif, ada 4 alternatif yang diberikan KPU," ujarnya.
Baca Juga
Sandi Dikabarkan Pindah ke PPP, Dasco Sebut Bukan Menteri Asal Gerindra
Dasco menegaskan opsi tidak melakukan perubahan dapil DPR dan DPRD Provinsi, juga tidak melanggar putusan MK.
Pasalnya, lanjut dia, MK hanya menyebutkan kewenangan penyusunan dapil sekarang menjadi ranah KPU sehingga tetap sah jika tidak melakukan perubahan dapil untuk Pileg 2024.
"KPU melempar opsi tersebut sesuai dengan putusan MK bahwa mereka berhak untuk melakukan perubahan atau pun penyusunan dapil," kata Dasco. (Pon)
Baca Juga
Dasco ke Sandiaga: Kalau Masih Kader Gerindra Dukung Prabowo di Pilpres 2024
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Meredam Isu Liar Pergantian Kapolri, Legislator Hingga Wamen Setneg Buka Suara Terkait Jabatan Jenderal Listyo Sigit

DPR RI Sahkan 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM, Ini Nama-namanya

KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung

KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres

PKB Dorong Milenial dan Gen Z Terlibat Pengelolaan Koperasi Merah Putih

16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Tanggul Beton Berdiri di Cilincing, DPR Ingatkan Adanya Potensi Nelayan Kecil Kesulitan Melaut

Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta

Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan
