DPR Bakal Bentuk Panja Investigasi Kebocoran Pipa Gas PT SMGP

MerahPutih.com - Peristiwa kebocoran pipa gas milik PT. SMGP yang terjadi di Desa Sibanggor Julu, Mandailing Natal, Sumatra Utara, disesalkan sejumlah pihak. Sebab, peristiwa ini sudah kesekian kalinya terjadi hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

"Kalau baru sekali kejadian mungkin masih bisa kita toleransi, namun ini sudah kesekin kalinya sudah tidak bisa ditoleransi kembali," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman kepada wartawan, Senin (25/4).

Baca Juga:

Terobosan BP2MI untuk Pekerja Migran Diapresiasi DPR RI

Politikus Golkar ini menegaskan, Komisi VII DPR bakal membentuk panitia kerja (Panja) untuk melakukan investigasi terkait bocornya pipa gas milik PT. SMGP. Bahkan, dalam waktu dekat berencana memanggil pihak PT.SMGP untuk dilakukan klarifikasi.

"Kita akan panggil dan bentuk Panja khusus untuk melakukan investigasi manajemen perusahaan, apabila ditemukan problem manajemen internal maka tidak menutup kemungkinan kita akan usulkan untuk dilakukan pemberhentian operasi dan penutupan perusahaan karena sangat beresiko terhadap nyawa pekerja dan masyarakat sekitar," tegas dia.

Menurut Maman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak boleh tinggal diam melihat kebocoran pipa gas milik PT. SMGP. Dia meminta, Kementerian ESDM melakukan pengawasan operasi altivitas pemboran dan operasi lapangan geothermal.

Baca Juga:

DPR RI Desak Kejaksaan Agung Periksa Mendag Terkait Kasus Minyak Goreng

"Kalau tidak siap serahkan kepada SKK Migas agar semuanya terintegrasi didalam satu pintu," ujar Maman.

Lebih lanjut Maman menilai, kebocoran pipa gas PT. SMGP membahayakan Iklim investasi di dunia energi baru terbarukan, mengingat upaya pemerintah dan DPR yang sedang mendorong pengembangan upaya peralihan ke energi alternatif.

"Kalau kejadian seperti ini bisa membuat masyarakat dan dunia usaha khawatir untuk masuk ke energi panas bumi, maka dari itu kami akan lakukan pengawasan dan tindakan tegas," kata Maman. (Pon)

Baca Juga:

DPR RI Tetapkan 7 Anggota DK Otoritas Jasa Keuangan