Dituduh Gelembungkan Dana Reses, Viani Limardi Gugat PSI Rp 1 Triliun
Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Viani Limardi (dprd-dkijakartaprov.go.id)
MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Viani Limardi memberikan klarifikasi tuduhan terkait pengelembungan dana reses. Atas tuduhan tersebut, Viani bakal menggugat PSI perdata senilai Rp 1 triliun.
"Tidak ada sama sekali saya melakukan pengelembungan dana reses, itu fitnah yang sangat busuk dan bertujuan membunuh karakter saya," ujar Viani, Selasa (28/9).
Dalam surat Pengganti Antar Waktu (PAW) menerangkan jika pelanggaran yang dilakukan Viani salah satunya adalah melakukan pengelembungan dana secara rutin, khususnya di bulan Maret 2021.
Baca Juga:
Besok 1.500 Sekolah Ikut PTM, PSI DKI: Pemprov Harus Waspada
Viani juga membantah dengan keras dan menjelaskan jika nilai total dana reses sebesar Rp 302 juta untuk 16 titik reses. Dan tugas reses pada maret 2021, 16 titik diselesaikan semua, bahkan ada sisa dana reses sebesar kurang lebih Rp 70 juta dan sudah dikembalikan ke DPRD.
Kemudian tidak hanya pada Maret 2021 saja, hampir di setiap kali masa reses, viani mengklaim mengembalikan sisa anggaran reses yang tidak terpakai.
Viani mengaku, selama ini dirinya dilarang bicara bahkan tidak diberikan kesempatan untuk klarifikasi seperti kejadian ganjil genap lalu yang ribut dengan petugas kepolisian.
"Namun Kali ini saya tidak akan tinggal diam dan saya akan melawan dan menggugat PSI sebesar satu triliun," kata Viani.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membenarkan telah memecat Viani Limardi dari jabatan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dan kader PSI.
Baca Juga:
Gerindra Sebut Hak Interpelasi Formula E Digulirkan PSI dan PDIP Cuma Nafsu Politik
Pemecatan Viani tersebut telah resmi diputuskan DPP PSI sejak Minggu 26 September 2021 kemarin.
"Iya, betul (dipecat)," kata Juru Bicara DPP PSI, Ariyo Bimmo saat dikonfirmasi awak media, Senin (27/9). (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda