Ditawari Masuk Kabinet Jokowi, Ini Respons Gerindra
Direktur Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad di Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. (Rangga)
MerahPutih.com - Partai Gerindra mengaku belum membahas soal adanya isu Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengajak mereka masuk kabinet.
Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Prabowo Subianto lah yang menentukan apakah mereka layak gabung di pemerintahan atau tidak.
"Dan biasanya hal-hal yang strategis seperti ini akan diputuskan sendiri oleh Pak Prabowo. Tentunya dengan meminta masukan dari segenap unsur komponen, baik partai koalisi maupun dari Partai Gerindra," kata Dasco kepada wartawan, Selasa (25/6).
BACA JUGA: Pengamat Prediksi Mahfud MD dan AHY Paling Kuat Masuk Kabinet Jokowi
Menurut Dasco, persoalan posisi di kabinet adalah hal besar dan harus diputuskan secara matang oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, pembicaraan soal bergabung dalam kabinet dikatakan Daco belum ada dalam internal partainya.
"Jadi pembicaraan internal itu baru pada evaluasi-evaluasi tentang pileg dan pilpres di internal saja," ujar Dasco.
Ia berujar, pembicaraan saat ini fokus pada persiapan jelang putusan MK, koalisi dan Pileg.
"Selama ini kami belum pernah bicara (soal posisi di kabinet). Kemarin fokusnya adalah pileg, lalu kemudian pilpres. Pileg dan pilpres ini kita kan mengajukan proses di MK," jelas Dasco.
Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menyatakan Partai Gerindra pantas mendapatkan tawaran gabung ke kabinet di periode 2019-2024. TKN mengatakan mereka menghormati Gerindra.
BACA JUGA: Selain NU, Jokowi Disebut Akan Buka Pintu Lebar-Lebar Bagi yang Ingin Masuk Kabinet
Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menganggap Gerindra bersikap ksatria dalam Pemilu 2019. Menurut dia, Gerindra tetap patuh kepada undang-undang dalam menyelesaikan perselisihan Pemilu 2019. (Knu)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Budi Arie Mau Gabung Gerindra? Ahmad Muzani Bocorkan Syarat 'Gak Ribet' Jadi Anak Buah Prabowo
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Dasco Buka Alasan MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Keponakan Prabowo
DPR Wajibkan Laporan Reses via Aplikasi, Anggota Mangkir Terancam Sanksi
Polemik Anggaran Reses Naik 2 Kali Lipat, Dasco Ungkap Anggota DPR Masih Sering Nombok
DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses
Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Dasco Dorong Pemerintah untuk Perhatikan Kondisi Bangunan Tua Pesantren demi Keselamatan Santri