Ditanya soal Pelepasan Saham Bir, Anies: Cuma Ramai di Media Saja

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 04 April 2021
Ditanya soal Pelepasan Saham Bir, Anies: Cuma Ramai di Media Saja

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus bersikeras ke DPRD DKI untuk mau menjual kepemilihan saham minuman keras (miras) di PT Delta Djakarta.

Keseriusan janji Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Pilkada DKI 2017 lalu itu ditunjukkan dengan berkali-kali mengirimkan surat permohonan kepada Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi untuk segera melepas saham miras produsen Anker bir itu.

Baca Juga

Terus Dijegal Pimpinan DPRD, Anies DIminta Pakai Diskresi Lepas Saham Bir

Ketika ditemui usai menghadiri Rakerwil PKS DKI di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Anies mengungkapkan pembahasan soal pelepasan PT Delta cuma riuh di media.

"Ah cuma ramai di media aja," kata Anies, Minggu (4/4).

Memang sejauh ini belum ada obrolan atau pembahasan yang digaungkan pimpinan DPRD DKI ihwal penjual saham minuman beralkohol (minol) di dewan Legislator Kebon Sirih.

PT Delta Djakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)
PT Delta Djakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)

Padahal dari pengakuan Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco sudah ada 6 fraksi di DPRD yang mengirimkan surat resmi ke Prasetyo untuk desak pembahasan pelepasan saham bir.

"Kalau ga salah hampir ada 6 fraksi (yang sudah kirim surat ke ketua soal pembahasan pelepasan bir)," ujar Basri Baco.

Karena belum dilakukannya rapat mengenai penjualan tersebut, kemudian Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Mohammad Arifin mendorong Gubernur Anies untuk mengeluarkan diskresi pelepasan saham bir.

Terkait hal ini, orang nomor satu di Jakarta itu memilih untuk tidak menjawab.

"(Soal Diskresi) Saya nggak komentar dulu deh," singkat Anies. (Asp)

Baca Juga

Golkar Curiga Ketua DPRD DKI Punya Kepentingan di Balik Penolakan Lepas Saham Bir

#Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan