Ditanya soal Pelepasan Saham Bir, Anies: Cuma Ramai di Media Saja

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 04 April 2021
Ditanya soal Pelepasan Saham Bir, Anies: Cuma Ramai di Media Saja

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus bersikeras ke DPRD DKI untuk mau menjual kepemilihan saham minuman keras (miras) di PT Delta Djakarta.

Keseriusan janji Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Pilkada DKI 2017 lalu itu ditunjukkan dengan berkali-kali mengirimkan surat permohonan kepada Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi untuk segera melepas saham miras produsen Anker bir itu.

Baca Juga

Terus Dijegal Pimpinan DPRD, Anies DIminta Pakai Diskresi Lepas Saham Bir

Ketika ditemui usai menghadiri Rakerwil PKS DKI di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Anies mengungkapkan pembahasan soal pelepasan PT Delta cuma riuh di media.

"Ah cuma ramai di media aja," kata Anies, Minggu (4/4).

Memang sejauh ini belum ada obrolan atau pembahasan yang digaungkan pimpinan DPRD DKI ihwal penjual saham minuman beralkohol (minol) di dewan Legislator Kebon Sirih.

PT Delta Djakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)
PT Delta Djakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)

Padahal dari pengakuan Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco sudah ada 6 fraksi di DPRD yang mengirimkan surat resmi ke Prasetyo untuk desak pembahasan pelepasan saham bir.

"Kalau ga salah hampir ada 6 fraksi (yang sudah kirim surat ke ketua soal pembahasan pelepasan bir)," ujar Basri Baco.

Karena belum dilakukannya rapat mengenai penjualan tersebut, kemudian Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Mohammad Arifin mendorong Gubernur Anies untuk mengeluarkan diskresi pelepasan saham bir.

Terkait hal ini, orang nomor satu di Jakarta itu memilih untuk tidak menjawab.

"(Soal Diskresi) Saya nggak komentar dulu deh," singkat Anies. (Asp)

Baca Juga

Golkar Curiga Ketua DPRD DKI Punya Kepentingan di Balik Penolakan Lepas Saham Bir

#Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Bagikan