Ditanya soal Pelepasan Saham Bir, Anies: Cuma Ramai di Media Saja


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus bersikeras ke DPRD DKI untuk mau menjual kepemilihan saham minuman keras (miras) di PT Delta Djakarta.
Keseriusan janji Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Pilkada DKI 2017 lalu itu ditunjukkan dengan berkali-kali mengirimkan surat permohonan kepada Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi untuk segera melepas saham miras produsen Anker bir itu.
Baca Juga
Terus Dijegal Pimpinan DPRD, Anies DIminta Pakai Diskresi Lepas Saham Bir
Ketika ditemui usai menghadiri Rakerwil PKS DKI di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Anies mengungkapkan pembahasan soal pelepasan PT Delta cuma riuh di media.
"Ah cuma ramai di media aja," kata Anies, Minggu (4/4).
Memang sejauh ini belum ada obrolan atau pembahasan yang digaungkan pimpinan DPRD DKI ihwal penjual saham minuman beralkohol (minol) di dewan Legislator Kebon Sirih.

Padahal dari pengakuan Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco sudah ada 6 fraksi di DPRD yang mengirimkan surat resmi ke Prasetyo untuk desak pembahasan pelepasan saham bir.
"Kalau ga salah hampir ada 6 fraksi (yang sudah kirim surat ke ketua soal pembahasan pelepasan bir)," ujar Basri Baco.
Karena belum dilakukannya rapat mengenai penjualan tersebut, kemudian Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Mohammad Arifin mendorong Gubernur Anies untuk mengeluarkan diskresi pelepasan saham bir.
Terkait hal ini, orang nomor satu di Jakarta itu memilih untuk tidak menjawab.
"(Soal Diskresi) Saya nggak komentar dulu deh," singkat Anies. (Asp)
Baca Juga
Golkar Curiga Ketua DPRD DKI Punya Kepentingan di Balik Penolakan Lepas Saham Bir
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
