Headline

Dilaporkan Demokrat ke Polisi, Rian Ernest: Saya Siap Hadapi Secara Hukum

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 18 Juli 2019
 Dilaporkan Demokrat ke Polisi, Rian Ernest: Saya Siap Hadapi Secara Hukum

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest (Foto: Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest menyatakan siap menghadapi laporan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman ke Polda Metro Jaya.

"Saya anggap ini hak beliau saja, kalau beliau merasa saya hina atau saya apa, padahal saya tidak pernah sama sekali menyebutkan nama beliau. Saya tidak pernah sebut fraksi, saya tidak pernah sebut komisi, saya tidak pernah sebut pansus bahkan," kata Rian Ernest, di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/7).

Baca Juga: Rian Ernest Ogah Sebut Sosok Pembisik Politik Uang di DPRD Terkait Wagub DKI

Seperti diketahui, Taufiqurrahman melaporkan Ernest atas dugaan fitnah. Pelaporan itu merupakan kelanjutan dari pernyataan Rian yang menduga adanya politik uang dalam penentuan wakil gubernur DKI Jakarta. Laporan polisi itu teregister dengan nomor: LP/4341/VII/2019/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 18 Juli 2019.

"Tapi ini negara hukum silakan saja bagi pihak yang merasa dirugikan, nanti akan saya hadapi secara hukum. Saya siap," ujar Rian.

Politikus PSI Rian Ernest siap hadapi laporan Demokrat
Rian Ernest menegaskan pihaknya tidak akan mengungkapkan pemberi info politik uang dalam pemilihan Wagub DKI (Foto: antaranews)

Dalam laporan itu, Rian diperkarakan dengan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran.

Sebagaimana dilansir Antara Taufiq mengatakan yang menjadi dasar laporannya adalah pernyataan Rian yang disampaikan pada tanggal 15 dan 16 Juli 2019 dalam konferensi pers terkait laporan PSI kepada KPK soal dugaan politik uang.

"Artinya gini, karena adalah penting bagi PSI mencegah korupsi di Pemprov DKI. Adalah penting bagi PSI untuk memastikan wakil gubernur DKI yang terpilih berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan lobi-lobi apalagi poltik uang dan tidak harus menunggu bukti otentik lah, kami partai anak muda, kami progresif, dan kami berani sebenarnya melawan arus," kata Rian.

Namun, Rian tidak menegaskan mengenai dasar pernyataannya menyebut soal politik uang dalam pemilihan wagub DKI Jakarta.

"Adalah selentingan-selentingan dari elit politik yang saya denger, nanti kita lihat secara hukum. Kalau nanti saya dipanggil, saya akan jelaskan sebatas apa yang saya tahu," ungkap Rian.

Baca Juga: Taufiqurrahman Resmi Laporkan Rian Ernest ke Polda Metro Jaya

Ia menegaskan akan mengungkapkan segala hal yang ia ketahui.

"Sekali lagi, saya kan dapatkan informasi ini dari elit politik yang harus saya hargai berani terbuka kepada saya. Saya tidak akan menyeret-nyeret nama orang yang tidak mau diseret. Biarlah ini mungkin hanya beban PSI biarlah, tidak apa-apa," ujar Rian lagi.

Apalagi menurut Rian, sudah terlalu lama wakil gubernur DKI Jakarta kosong.

"Sudah sebelas bulan. Kalau misalkan selama ini prosesnya terbuka, tatibnya cepat selesai, proses pemaparan publik soal visi misi wagub sudah disampaikan pasti kan semua lebih transparan, kita tidak akan ada sak wasangka aneh-aneh. Jadi sekarang menurut saya toh wagub pun masih gelap seperti apa kompetensinya, dan akhirnya saya dilaporkan oleh orang yang saya juga tidak kenal, dan fraksinya pun bukan fraksi yang mengusung wagub ini sebenarnya," tutup Rian Ernest.(*)

Baca Juga: Isu Politik Uang Pemilihan Wagub DKI, Gerindra Siap Beking PSI dengan Syarat

#Partai Demokrat #PSI #Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Bagikan